Daftar Pimpinan MPR Periode 2019-2024, Bamsoet jadi Ketua, tak ada Wakil dari Kaltim

Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dalam sidang paripurna

Daftar Pimpinan MPR Periode 2019-2024, Bamsoet jadi Ketua, tak ada Wakil dari Kaltim
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dalam sidang paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

Pemilihan sepuluh nama pimpinan MPR ini melalui proses panjang.

Mulanya, sembilan fraksi partai politik bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan satu nama calon pimpinan MPR yang mewakili masing-masing dari mereka.

Ada Peran Prabowo dan Megawati Dibalik Terpilihnya Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR Secara Aklamasi

Terpilih jadi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo Gemar Koleksi Mobil Mewah, Koleksinya tak Main-main

Bambang Soesatyo Akhirnya Jadi Ketua MPR, Ada Arahan Prabowo-Megawati Saat Terjadi Saling Ngotot

PKS Mengaku Sudah Dilobi Golkar dan Gerindra untuk Kursi Ketua MPR, Siapa Pilihannya?

 Sepuluh nama itu diusulkan dalam rapat gabungan fraksi dan perwakilan DPD, Kamis (3/10/2019) siang.

Setelahnya, semua fraksi dan perwakilan DPD menggelar musyawarah untuk menentukan nama ketua MPR.

Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Setelah disepakati nama ketua, barulah jajaran pimpinan MPR yang baru ini dilantik dalam rapat paripurna.

Saat pelantikan, Bambang yang dicalonkan oleh Golkar ini mengajak seluruh pihak untuk menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan.

Mantan Ketua DPR itu mengatakan, MPR harus jadi tempat untuk membicarakan persoalan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Rumah untuk mengamankan ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengawal tegaknya kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," kata Bambang.

Halaman
12
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved