Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan
Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdampak ke Balikpapan, ribuan pendatang mulai masuk
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rafan Arif Dwinanto
lihat foto
"Kita tidak menggunakan ahli tata kota namun kita ajak semua masyarakat untuk mendesain Ibu Kota Negara nanti," ucapnya saat memberikan materi.
Terdapat lima syarat agar bisa ikut sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara, nanti.
Pertama peserta adalah maupun non WNI boleh ikut dalam sayembara ini.
Kedua peserta yang ikut merupakan ahli dalan perancangan kota atau arsitektur serta memiliki SKA Madya arsitektur atau perencanaan kota yang masih berlaku.
Ketiga kelompok berjumlah maksimum sepuluh orang termasuk ketua.
Keempat bagi peserta sayembara yang berkelompok disarankan untuk berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya seperti ahli lansekap, struktur MEP, teknologi informasi, ahli budaya, ahli pariwisata ahli lingkungan dan ahli lainnya.
Terakhir peserta sayembara yang nantinya akan terpilih sebagai pemenang dan terlibat penyusunan Urban Design Kawasan Ibu Kota Negara wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBN.
Peserta sayembara yang terpilih berhak mendapatkan total hadiah Rp 5 miliar.
"Pendaftaran mulai hari ini sampai 18 Oktober," kata Basuki Hadimuljono.
Pendaftaran peserta dapat dilakukan di situs sayembaraikn.pu.go.id.
Kabar munculnya spekulan tanah di daerah sekitar lokasi rencana pemindahan ibukota negara bukan isapan jempol.
Salah satu warga Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Ramli (54) saat ditemui Tribun membenarkan hal tersebut.
"Ya, banyak sekarang orang luar yang datang nanya-nanya soal tanah di sini. Kita dulu susahnya mau jual tanah, gak ada yang beli. Sekarang malah banyak yang nawar," ungkap Ramli.
Kedatangan orang-orang yang mencari lahan sudah mulai sekitar 5 bulanan terakhir. Saat wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan diumumkan pemerintah pusat. "Pasca pemerintah umumkan rencana pindah ibukota negara itu, mulai sudah," tuturnya.
Bahkan sebelum Presiden Joko Widodo bersama rombongan Menteri Kabinet Kerja meninjau kawasan Tahura Bukit Soeharto, Samboja, Kukar, masyarakat yang memiliki lahan di sekitar lokasi mulai didatangi orang menanyakan soal tanah.
