Singgung Ignasius Jonan, Faisal Basri Beberkan Daftar Menteri-menteri Jokowi yang Layak Diganti
Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan sejumlah nama menteri Kabinet Jilid Kerja I yang tak layak dan harus diganti.
TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan sejumlah nama menteri Kabinet Jilid Kerja I yang tak layak dan harus diganti.
Dalam tayangan KompasTV, Minggu (6/10/2019), Faisal Basri menyebut ada beberapa menteri yang menurutnya memiliki kinerja paling buruk, sehingga harus segera diganti.
Diketahui, dalam memilih menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah kriteria.
• Jika Syarat Ini Diterima Jokowi, Prabowo Siapkan Nama Menteri dari Gerindra, Nasdem Ingatkan Adab
• Calon Menteri yang Ditawarkan Gerindra ke Jokowi Mengarah ke Pos Kementerian Ini
• Prabowo Siapkan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Joko Widodo, Kata Kuncinya Pangan, Energi dan Air
• Bukan Meminta, Ahmad Muzani Akui Gerindra Dapat Tawaran Jadi Menteri Presiden Joko Widodo
Di antaranya mampu mengeksekusi program, berani mengambil keputusan, dan memiliki integritas.
Terkait hal itu, pertama, Faisal Basri menyebut kementerian dengan kinerja terparah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).
Oleh karena itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut satu di antara menteri yang wajib diganti.
"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.
"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya, dikutip TribunSolo.com dari TribunWow.com.
Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.
"Anda mau bilang Pak Iganius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.
"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.
"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.
"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.
"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.
Menurut Faisal Basri, apabila tidak diganti dan diteruskan seperti itu, maka krisis energi akan ada di depan mata.