Sekjen PDIP Jelaskan Alasan Presiden Joko Widodo Tak Terbitkan Perppu KPK, Mahasiswa Penyebanya

"Justru kami ingin meluruskan agar penyalahgunaan kewenangan yang dulu sering dilakukan itu tidak terjadi lagi.

Memberantas korupsi harus dilakukan," lanjut dia.

Para mahasiswa sebelumnya meminta supaya Presiden Joko Widodo bersedia berdialog terbuka mengenai isu UU KPK ini.

Mereka memberi tenggat waktu bagi Joko Widodo hingga 14 Oktober 2019.

Presiden Mahasiswa Trisakti Dino Ardiansyah menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasikan, maka akan ada gerakan mahasiswa lebih besar.

"Kalau pun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," ujar usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan partai politik koalisi pendukungnya disebut sudah sepakat untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengumuman resmi bahwa Joko Widodo tidak akan menerbitkan perppu.

Kabar bahwa Joko Widodo tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya menyebut Joko Widodo dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK.

Keputusan itu, lanjut Surya, disepakati ketika Presiden Joko Widodo dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. (Kompas.com/ Rakhmat Nur Hakim)

Presiden Joko Widodo Galau

Kegalauan Presiden Joko Widodo soal penerbitan Perppu tolak UU KPK, ancaman parpol hingga ultimatum mahasiswa.

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum memutuskan untuk menerbitkan Perppu mencabut UU KPK.