Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi Pekerjaan Rumah yang Besar

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mendagri dalam surat hasil evaluasi APBD Kalimantan Utara 2020, dalam surat itu ditegaskan tak ada pembahasan lagi.

"Karena sudah dievaluasi DPRD Kaltara periode sebelumnya," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.co, Sabtu (12/10/2019).

Untuk diketahui, Kalimantan Utara termasuk daerah yang pertama menyodorkan RAPBD Kaltara 2020 kepada kementerian.

Kali ini Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berharap usai pimpinan DPRD Kaltara dilantik dan statusnya definitif, agar segera membentuk alat kelangkapan dewan (AKD).

Harapannya kita dapat menyetujui bersama APBD yang dievaluasi.

"Sehingga kita dapat bekerja pada awal tahun anggaran 2020 yang akan datang," ujarnya.

Terpisah Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris usai dilantik mengatakan.

Pekerjaan rumah terbesar usai dirinya dilantik adalah soal APBD 2020.

Kepada Tribunkaltim.co, ia mengatakan sudah di tahap penyempurnaan.