Ali Mochtar Ngabalin Minta KPK Tak Baper Soal Menteri Kabinet Pilihan Presiden Joko Widodo

TRIBUNKALTIM.CO - Ali Mochtar Ngabalin minta KPK tak baper soal Menteri kabinet pilihan Presiden Joko Widodo, itu hak prerogatif Jokowi

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan Menteri untuk kabinet periodenya kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Sebab, kewenangan dalam memilih Menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

• Berita terkini Gunung Merapi, Semburan Awan Panas Kali Ini Lebih Besar dari 2009

• Jelang Deadline, Presiden Joko Widodo Belum Terbitkan Perppu KPK, Ini Dugaan Ray Rangkuti

• Sebelum Bunuh Diri, Sulli Ungkap Sederet Kabar Buruknya, Menari Setengah Hati dan Fobia Sosial

okowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK.

Kalau Presiden Joko Widodo merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/11/2019) malam.

"Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri," sambungnya.

Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Joko Widodo  kini tidak lagi melibatkan KPK layaknya saat akan menjabat pertama kali pada 2014 lalu.

Namun, Ali Mochtar Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden Joko Widodo dalam menjaring Menteri ini tidak dipersoalkan.

"Ya itulah kewenangan Presiden Joko Widodo.

Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata politisi Golkar ini.

KPK tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon Menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode M Syarif kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Laode M  Syarif mengatakan, pemilihan nama Menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama Menteri.

Laode M Syarif pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi Menteri.

Kabinet Rampung

Jelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin telah rampung.

Susunan Kabinet Jokowi-Maruf nantinya akan diumumkan segera setelah Jokowi dan Maruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Akan tetapi, masih ada peluang perubahan susunan Kabinet Jokowi-Maruf hingga detik-detik jelang pengumuman.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata Presiden Jokowi.

Namun, hingga kini siapa bakal calon Menteri yang akan membantu Presiden Jokowi untuk lima tahun mendatang belum juga muncul.

Terkait hal itu, nasib dua srikandi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf masih simpang siur.

• Daftar Calon Menteri Jokowi - Maruf Amin: Bos Bukalapak & Gojek, 2 Wanita Cantik, Eks Sopir Angkot

Dua srikandi Kabinet yang dimaksud yakni Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti layak untuk dipertahankan Jokowi.

Menurut Mardani Ali Sera, Menteri Keuangan Sri Mulyani layak untuk dipertahankan Jokowi masuk kabinet jilid II.

"Bu Sri Mulyani mampu mengawal kondisi perekonomian Indonesia di tengah banyak tantangan.

Walau belum lebih baik tapi mampu menjaga kestabilan," ungkap Mardani Ali Sera.

Nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bisa kembali dipilih Jokowi untuk mengisi jabatan yang sama untuk lima tahun mendatang.

"Bu Susi Pudjiastuti dengan keberaniannya menjaga laut Indonesia.

Banyak pekerjaan belum selesai. Dan layak dilanjutkan," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

• Dinas Perhubungan Samarinda Rencanakan Penumpulan Simpang & Siklus Lampu Lalu Lintas, Ini Alasannya

Tak cuma dua srikandi, Mardani Ali Sera juga menilai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono layak kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja II.

"Pak Basuki layak dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka.

Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Minggu (13/10/2019).

Kendati demikian, Mardani Ali Sera tetap menyerahkan siapa Menteri yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja II kepada Jokowi.

"Untuk siapa yang layak, hak Pak Jokowi untuk menentukan. Tapi pesannya cari yang kommitmen dan kompeten," ucapnya.

• Jelang Lawan PSM Makassar, Aremania Bikin Arema FC Panen Denda di Liga 1 2019 Mencapai Rp 620 Juta

Sementara itu, Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan Susi Pudjiastuti layak dipertahankan di Kabinet Jokowi-Maruf.

Ia menilai kebijakan Menteri Susi yang melawan ilegal fishing dengan penenggelaman kapal perlu diapresiasi.

"Dalam konteks penenggelaman ibu Susi paling tinggi, prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan ilegal fishing patut diapresiasi," ujar Yasin Mohammad.

Selanjutnya, Sri Mulyani dinilai telah mampu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan neraca keuangan negara.

"Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal, membuka akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan," ucapnya.

Selain itu Yasin Mohammad turut memprediksi satu srikandi lainnya, Retno Marsudi yang diprediuksi akan kembali menduduki kursi Menteri Luar Negeri.

Pasalnya menurut Yasin Mohammad, selama menjadi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sudah membuahkan hasil yang nyata dalam berkomunikasi ke luar negeri.

Bahkan, telah membawa Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB. (*)