Fakta OTT KPK di Kalimantan Timur, Respon Gubernur, Kontraktor Bontang, dan Proyek Jalan Rp 155 M

TRIBUNKALTIM.CO - Fakta OTT KPK di Kalimantan Timur, respon Gubernur Isran Noor, kontraktor Bontang, dan proyek jalan Rp 155 miliar.

Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan giat operasi tangkap tangan alias OTT .

Kali ini KPK melakukan OTT di 3 lokasi berbeda pada Selasa (15/10/2019).

• Merapat ke Jokowi, Rocky Gerung Ucapkan Kalimat Tak Pantas ke Prabowo Subianto dan Indonesia

• Video Viral di Facebook, 11 Tahun Pacaran, Pria Ini Datang ke Nikahan Mantan Berderai Air Mata

• Kivlan Zen Kirim Bunga dan Doa untuk Panglima ABRI di Era Soeharto, Wiranto, Ini Maksudnya

1. Keterangan Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febridiansyah menyebutkan, dua lokasi OTT KPK berada di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Bontang.

Sementara satu lokasi lagi berada di Jakarta.

"Total kami amankan 8 orang dan 7 di antaranya di Polda Kaltim untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara 1 orang sedang diperiksa di kantor KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2019) malam.

Delapan orang yang terjaring operasi senyap itu berasal dari unsur Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere, selaku PPK di balai tersebut.

Serta beberapa orang pihak swasta kontraktor asal Bontang dan staf dari balai tersebut.

Untuk Kepala BPJN, Refly Ruddy Tangkere diamankan di Jakarta, sisanya di Samarinda dan Bontang.

Modus Pemberian Uang

"Kami menduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang pada pihak penerima.

Belum disampaikan ya siapa pihak penerimanya, tentu saja mereka yang berposisi sebagai pengelenggara negara," kata Febri Diansyah.

"Namun pemberian uang ini diduga tidak dilakukan secara langsung, pemberian uang diduga melalui transfer rekening ke ATM," sambung Febri Diansyah.

Febridiansyah mengatakan, pemberi suap mentransferkan uang secara periodik pada rekening milik perantara.

Kemudian ATM-nya diberikan kepada pihak penerima.

"Nah uang di ATM itulah yang diduga diugunakan pihak penerima," kata dia.

Sampai dengan saat ini, ujar Febridiansyah, diduga sudah diterima sekitar Rp 1,5 miliar.

"Penerimaan ini diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp 155 miliar di sana.

Jadi bagian dari proyek Kementerian PUPR di Jakarta. Itu informasi awal yang bisa kami sampaikan," ujar dia.

Katanya, Rabu (16/10/2019) besok pada penerbangan pagi segera dibawa pihak-pihak yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi yang diamankan juga buku bank dan ATM karena memang transaksinya tidak melalui cara konvensional," kata Febridiansyah.

Gubernur Kaltim benarkan OTT KPK di Wilayahnya

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap dua orang di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (15/10/2019).

Aksi OTT KPK terjadi sekitar pukul 14.00 Wita.

Dua orang berhasil diamankan dalam aksi OTT KPK di Kalimantan Timur.

Mereka adalah ATS, Staf Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Wilayah XII Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias Kementerian PUPR dan H, kontraktor proyek di Kementerian PUPR.

Dua orang tersebut diduga pelaku Korupsi, ditangkap tim Penyidik KPK di salah satu kantor, Jalan Tengkawang, Samarinda, Kalimantan Timur.

Penangkapan diduga terkait Korupsi proyek pembangunan jalan Samarinda-Bontang senilai Rp 12 miliar.

Menyikapi kabar OTT tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor tidak menampik adanya penangkapan ini.

Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi langkah KPK dengan penegakan hukum yang dijalankan saat ini.

Menurut Isran Noor, pihaknya menyerahkan seluruh persoalan ini kepada pihak penegak hukum untuk menyelesaikannya.

"Saya juga baru dapat info malam ini. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) infonya," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Kaltim usai menghadiri pisah sambut Kajati Kaltim, pada Selasa (15/10/2019), pukul 22.30 WITA, di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

"Kalau sudah diambil alih oleh KPK, ya berarti benar.

Kita serahkan saja sepenuhnya kepada KPK untuk menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

Sementara itu, terkait kejelasan proyek tersebut, Isran Noor tidak pula menampik adanya penggunaan dana APBN.

Bahkan Isran Noor cenderung membenarkan hal itu.

"Proyek APBN. Pegawainya Balai," lanjutnya menimpali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Taufik Fauzi di tempat yang sama juga mengaku mengetahui tentang isu tersebut.

Namun, Taufik Fauzi memilih tidak banyak berkomentar dengan kasus penangkapan oknun staf BPJN maupun kontraktor.

"Saya no coment dulu.

Saya mau pastikan info ini dulu sebenar-benarnya.

Tapi, sesuai informasi yang saya dapat pegawai kami di dinas, Insya Allah tidak ada yang terlibat," singkatnya.

Jerat Kontraktor Bontang

Pejabat Tinggi Bontang Benarkan kontraktor asal Bontang Terjerat OTT KPK

Kabar tentang adanya OTT KPK yang melibatkan salah satu kontraktor asal Bontang berinisial HTY dibenarkan oleh pejabat tinggi di Bontang.

Sumber TribunKaltim.co, yang juga pejabat tinggi di Kota Bontang mengatakan pihaknya mengaku mendapat informasi tersebut dari rekannya.

Pihaknya mengaku ruangan kerjanya disegel oleh petugas.

"Tadi sore saya dapat informasi, ruangan kerjanya katanya disegel," ujar salah satu pejabat tinggi ini kepada TribunKaltim.co, Rabu (16/10/2019) malam.

Selanjutnya TribunKaltim.co mencoba mengorek informasi lebih dalam dari pejabat tinggi bersangkutan.

Hanya saja, pejabat tinggi Bontang tersebut tak tahu mendalam terkait OTT KPK yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Yang jelas jam 18.00 Wita tadi memang saya dapat informasinya," ujarnya.

Sementara itu, TribunKaltim.co kembali menggali informasi ke sumber lainnya.

Informan yang tak ingin disebut namanya pun membenarkan aksi tangkap tangan tersebut.

Menurut dia, OTT yang dilakukan KPK terkait proyek peningkatan jalan trans Samarinda-Kutai Timur dengan skema Multi Years Contract (MYC).

Kabarnya, saat ini pengusaha asal Bontang berinisial HTY sudah digelandang ke Polda Kaltim.

"Iya memang ada," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Suasana Kantor di Bontang

Pantauan TribunKaltim.co ke kantor HTY di Jalan Sutan Syahrir nomor 15, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur dalam kondisi sepi.

Pintu kaca tampak gelap.

Ruangan kerja tak bisa dilihat karena penerangan sangat minim di dalam ruangan.

Di halaman rumah, mobil pajero hitam diduga milik HTY tengah terparkir.

Tidak ada petugas pengamanan terlihat.

Rumah dan kantor ini memiliki halaman luas di sebelah bangunan.

Puluhan mobil truk terparkir rapi di dalam garasi PT Harlis Tata Tahta (milik HTY).

TribunKaltim.co juga mencoba menggali informasi ke rumah lain diduga milik HTY di jalan Belian, RT 16, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur

Rumah lantai 2 di dalam gang ini pun terlihat kosong.

Tak ada tanda-tanda dihuni oleh pemiliknya.

Tetangga HTY juga mengaku sudah lama tak melihat pemilik rumah ada sejak lama.

OTT KPK di Kalimantan Timur Terkait Proyek Kementerian PUPR, Begini Situasi Polda Kaltim.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan alias OTT di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (15/10/2019).

Kondisi di Polda Kaltim

Dari pantauan Tribunkaltim.co di Polda Kaltim, Balikpapan, pukul 23.25 WITA hingga 02.05 WITA, suasasa terlihat sepi.

Di depan Polda Kaltim hanya ada 3 orang petugas yang berjaga di pos penjagaan.

Wartawan Tribunkaltim.co tidak diperkenankan masuk ke dalam Polda Kaltim.

Kemudian wartawan Tribunkaltim.co mengonfirmasi soal kabar 7 orang yang terjaring OTT KPK dibawa ke Polda Kaltim .

Petugas penjagaan mengaku tidak berwenang untuk mengabarkan hal tersebut.

Ia juga menambahkan untuk info lebih lanjut, ia menyarankan agar datang kembali saat jam dinas.

"Datang saat jam dinas saja, kita tidak bisa memberikan info lebih sebelum ada perintah dari atasan," tutupnya. (*)