Breaking News
Selasa, 19 Mei 2026

Hidayat Nur Wahid Tebak Jokowi Pusing Pasang Menteri, Begini Sikap PKS di Kabinet Kerja Jilid II

Pemenang Pemilu Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi dengan pasangannnya Maruf Amin, sudah banyak desas desus kandidat menteri Kabinet Kerja Jilid II

Tayang:
Editor: Budi Susilo
Tribun Jabar
Hidayat Nur Wahid politisi PKS. 

"Perkiraan saya sih itu sikap(oposisi) tidak akan berubah sekalipun nanti akan diputuskan oleh keputusan majelis syuro yang baru,"kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurut Hidayat, Presiden PKS Sohibul Iman sudah bertemu dengan pengurus serta kader partai di sejumlah wilayah Indonesia.

Mayoritas kader serta konstituen PKS menginginkan partai berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Kalau beliau (Sohibul) bertanya, ya konstituen PKS mayoritas mutlaknya menginginkan tetap konsisten dengan sikap yang telah diambil yaitu berada di luar parlemen dalam konteks ini artinya di oposisi," katanya.

Hidayat menghimbau jalur oposisi yang diambil PKS jangan dianggap sebagai musuh pemerintah atau dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Justru menurutnya dalam negara demokrasi yang sehat peran oposisi harus ada.

"Konstitusi kita memberi ruang untuk kemudian berada di kabinet atau berada di luar kabinet.

Dulu juga PDIP di luar kabinet dan biasa saja.

Kalaupun sekarang PKS berada di luar kabinet gak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi," pungkasnya. 

Berikut komentar Hidayat Nur Wahid setelah Fahri Hamzah menyebut PKS lebih dekat dengan Presiden RI Joko Widodo.
Berikut komentar Hidayat Nur Wahid setelah Fahri Hamzah menyebut PKS lebih dekat dengan Presiden RI Joko Widodo. (dok. MPR)

Posisi PKS Senang Koalisi Indonesia Kerja Solid

Koalisi Indonesia Kerja solid menolak tambahan partai baru di luar partai pendukung Jokowi-Maruf, sikap ini mendapat dukungan dari PKS.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, mendukung kesolidan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika memang menolak penambahan partai politik baru di koalisinya.

Menurut Pipin, ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan pemerintahan.

"Untuk kebaikan bersama sebaiknya memang tidak semua partai ditarik atau menarik diri jadi koalisi partai pendukung pemerintah.

Perlu ada koalisi partai oposisi yang kredibel dan bermartabat sebagai penyeimbang pemerintahan," ujar Pipin kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

 Tanggapi Oposisi Gabung Jokowi, Puan Maharani Sebut Tak Ada Lagi Wadah Akan Dibentuk usai TKN Bubar

 Minus PDI Perjuangan, Empat Partai Utama Pendukung Jokowi-Maruf Bikin Manuver Tolak Oposisi

 Gerindra Sodorkan Program ke Jokowi-Maruf dan Akan Tetap Oposisi Bila Ditolak, Satunya soal Energi

Hingga saat ini, hanya PKS yang sudah memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved