Usai OTT KPK, Kantor Dinas PUPR PERA Kalimantan Timur Tampak Sepi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Usai OTT KPK, Kantor Dinas PUPR PERA Kalimantan Timur Sepi

Setelah operasi tangkap tangan alias OTT oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ),

kepada sedikitnya 8 orang pejabat dan kontraktor asal Kalimantan Timur, pada Selasa (16/10/2019),

kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat ( PUPR PERA ) Kalimantan Timur terlihat lengang.

Pantauan awak Tribunkaltim.co, pada Rabu (16/10/2019), pagi, kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XII Balikpapan, Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksana Jalan Nasional ( BPJN ) Wilayah II Kaltim yang menumpang kantor di gedung Dinas PUPR PERA di Jalan Tengkawang,

Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda tampak sepi dari aktivitas pegawai.

• Ada OTT KPK Soal Proyek di Kalimantan Timur, Begini Respon Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto

• OTT KPK di Kalimantan Timur, Pejabat di Balikpapan Ini Tersangkut, Diduga Ada Transferan Uang

Ada beberapa pegawai tampak lalu lalang masuk ke dalam ruangan, dengan sistem pengamanan sidik jari.

Ketika ditanyakan, ruangan untuk bidang apa, salah seorang pegawai honorer yang tidak diketahui namanya mengungkapkan, ruangan itu untuk Bidang Bina Marga Dinas PUPR PERA Kalimantan Timur.

“Ruangan Bidang Bina Marga, Mas,” ujarnya sambil berlalu.

Sesuai informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sebelumnya KPK lebih dahulu menahan Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Pada hari yang sama KPK juga menangkap 7 orang lainnya di Kota Samarinda dan Bontang.

Setelah ditangkap, ke semua terduga langsung digelandang ke Polda Kaltim.

“Jangan tanya saya. Tanya KPK soal ini,” ujar Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto saat ditanya oleh awak Tribunkaltim.co soal apakah benar seluruh yang di OTT KPK dititipkan di Makopolda Kalimantan Timur usai dirinya menghadiri acara pisah sambut Kajati Kalimantan Timur, pada Selasa (15/10/2019), pukul 22.30 WITA.

Sesuai rilis resmi KPK, total uang yang diberikan melalui  ATM sekitar Rp 1,5 miliar.

Adapun modus korupsi yang digunakan, yakni dengan menggunakan fasilitas ATM.

Kontraktor maupun rekanan, biasanya memberikan ATM kepada pejabat terkait.

Dugaan sementara, proyek ini terkait dengan kegiatan multy years contract (MYC) sebesar Rp 155 miliar untuk pembangunan jalan Samarinda - Sangatta.

Perbaikan Jalan Samarinda - Sangatta

Seperti diwartakan sebelumnya tahun ini, perbaikan jalan sepanjang 155 kilometer dari Samarinda menuju Sangatta mendapatkan anggaran sebesar Rp 155 miliar.

Perbaikan ruas jalan nasional ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltim, Fadjar Djojoadikusumo mengungkapkan,

sejak awal tahun lalu anggaran tersebut telah tersedia.

• 7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur akan Diterbangkan via Bandara SAMS Sepinggan

• Fakta OTT KPK di Kalimantan Timur, Respon Gubernur, Kontraktor Bontang, dan Proyek Jalan Rp 155 M

Namun, dalam prosesnya perbaikan jalan baru saja dilaksanakan dan harus dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

“Proses perbaikan jalan akan langsung dikebut. Dan harus selesai akhir tahun ini,” ujarnya saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Kamis (22/8/2019), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Setelah dikerjakan sampai akhir tahun, baru dalam waktu dekat jni kita akan usulkan kembali anggaran untuk perbaikan jalan tersebut,” lanjutnya sembari menjelaskan agar perbaikan pada ruas jalan yang sama dapat segera langsung dilaksanakan di tahun mendatang.

Kerusakan ruas jalan nasional ini, dikatakan Fadjar, memang harus segera diperbaiki.

Pasalnya, kerusakan pada ruas jalan ini dinilai cukup parah dan berpotensi besar membahayakan para pengendara yang melalui jalan ini.

Terlebih, saat ini pengguna jalan pada ruas jalan ini semakin hari semakin ramai

“Ya, ini sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk menentukan jalan mana yang akan diperbaiki.

Bukan berarti pada ruas jalan lain tidak diperhatikan. Sesuai kebijakan dan aturan saja.

Tapi, melihat kondisi jalan ini memang harus segera diperbaiki, karena kerusakan jalannya yang cukup parah,” tandasnya. (*)