Tito Karnavian Menguat Mendagri, Ini 4 Pengganti Kapolri Mengemuka, Kisah Jenderal Sutanto Berulang?

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang pengumuman menteri Jokowi dan kabinet kerja Jilid 2, Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut merapat ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Kehadiran Tito Karnavian di Istana saat Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan susunan Kabinet Kerja Jilid II, memancing munculnya isu dimasukkannya Kapolri itu sebagai salah satu menteri.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya tak menampik bahwa spekulasi tersebut wajar adanya mengingat ketepatan momen penyusunan menteri kabinet.

• Kabar Buruk, Hasto Kristyanto Persilakan Surya Paloh Out dari Jokowi, Demi Akomodir Prabowo Subianto

• Prabowo Menteri Pertahanan, Profil Susi Pudjiastuti Cocok Isi Kabinet Jokowi Periode 2, Menteri Ini

• Inikah Daftar Menteri Jokowi 2019 - 2024?Ada 2 Kelahiran Sumut di Kabinet Kerja Jilid 2, Bukan Luhut

• Panglima TNI Bukan Hadi Tjahjanto, Inikah Kapolri? Beredar Susunan Kabinet Jilid 2 untuk 2019-2024

"Jika dilihat momennya, memang sulit untuk kemudian tidak mengatakan ada posisi baru yang akan dipegang oleh Pak Tito," ujar Yunarto Wijaya dalam tayangan Breaking News Kompas TV.

Bukan tanpa dasar, pernyataan Yunarto Wijaya tentu berdasar pada pengamatan terhadap korelasi jabatan Kapolri dengan susunan kabinet.

"Karena kalau misalnya diteruskan, Kapolri bukan bagian dari kabinet sebetulnya. Artinya, tidak perlu ada pemanggilan.

Berbeda dengan, misalnya menteri-menteri lama yang akan diteruskan. Mungkin kan harus terlebih dahulu dipanggil juga.

Karena dia sudah tidak lagi menjabat, kemudian dipanggil lagi untuk menjadi menteri baru.

Di situ kita bisa berspekulasi mungkin saja Pak Tito kemudian memang akan masuk dalam kementerian," terangnya.

Yunarto Wijaya kemudian memberikan pandangannya mengenai posisi menteri yang pas untuk Tito Karnavian.

"Jangan melihat potensi ini dari jatah institusi, itu salah.

Bukan latar belakang institusi juga, tetapi lebih ke bagaimana latar belakang pendidikannya," ujarnya.

Yunarto kemudian menyampaikan spekulasinya melalui perspektif latar belakang pendidikannya Tito Karnavian, berpotensi menjadi menjadi menteri dalam negeri (mendagri).

"Pak Tito ini Ph.D, kan kalau kita lihat pengalaman beliau Kapolri dalam momentum, kita tahu peristiwa politik yang luar biasa, saya berspekulasi bukan tidak mungkin, posisi kemendagri mungkin menjadi salah satu yang bisa diisi," analisisnya.

Tak hanya dari latar belakang pendidikan Tito Karnavian, spekulasi Yunarto Wijaya didasarkan pada isu yang beredar bahwa belum ada nama yang mencuat untuk diajukan sebagai mendagri.

"Menurut saya akan menjadi perpaduan kapasitas Pak Tito sebagai Ph.D., latar belakang di bidang keamanan sekaligus pengalaman dia ketika mengelola keamanan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa," jelas Yunarto.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menyoroti kepolisian dari sudut pandang pelaku usaha.

"Saya kira cukup baik apresiasi pasar terhadap kinerja kepolisian," ujar Piter melansir tayangan Breaking News Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Meski selama lima tahun belakangan ini pangsa pasar bisnis bergejolak terkait pengamanan, kepolisian tetap mendapat apresiasi yang baik.

"Selama ini gejolak pasti ada, tapi yang saya maksud pasar mengapresiasi cukup baik, karena kepolisian cukup mampu untuk meredam gejolak itu karena yang namanya gangguan keamanan kan tidak ada yang direncanakan.

Yang pasti segala sesatunya terjadi dengan tidak direncanakan, bahkan boleh dikatakan merupakan suatu kondisi yang sebenarnya sangat kita hindari."

Piter juga memberikan apresiasi terhadap kemampuan kepolisian dalam mengamankan pilkada dan pilpres di tahun 2019 ini.

"Apapun yang terjadi, baik itu yang terjadi di kampanye presiden, pilkada, pilpres, ternyata mampu diantisipasi dengan sangat baik oleh kepolisian.

Terlebih, Piter mengapresiasi kemampuan kepolisian dalam meredam gejolak demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Contoh terkahir mungkin yang paling menarik adalah gelombang demonstrasi yang terakhir ini, yang terus-menerus dan kemampuan kepolisian untuk melakukan antisipasi dan kemudian meredakan gejolak itu dengan cara yang saya kira terjadi perubahan yang sangat signifikan," ujar Piter.

Dikabarkan sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian turut hadir ke Istana Kepresidenan pada Senin (21/10/2019) menjelang pengumuman menteri periode 2019-2024.

Tito Karnavian menyusul tokoh lain yang sudah lebih dulu datang ke Istana sebelum Jokowi memperkenalkan nama-nama menteri.

Namun, Tito tak berkemeja putih seperti yang lain.

Ia tetap mengenakan seragam polisi sambil didampingi sejumlah ajudan dan asisten.

Saat ditanya wartawan, Tito mengaku tidak tahu-menahu masalah kabinet. Ia mengira dipanggil Jokowi untuk membahas masalah keamanan.

"Saya tidak tahu, saya kira dipanggil untuk masalah pengamanan," kata Tito.

Meski demikian, ada yang berbeda dengan kedatangan Tito kali ini.

Tiap kali menghadap Jokowi, Tito biasanya masuk lewat pintu Istana Kepresidenan yang menghadap Jalan Merdeka Utara sehingga kerap tak terpantau media.

Kali ini, Tito datang lewat pintu yang menghadap Jalan Veteran, tempat wartawan biasa menunggu tamu Presiden yang hadir.

4 Nama calon Kapolri versi IPW

Indonesia Police Watch (IPW) mendata setidaknya ada empat nama yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Tito Karnavian.

Keempat calon kuat itu seluruhnya dari jenderal bintang dua (Irjen) serta dari berbagai tahun angkatan Akademi Kepolisian.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, empat orang Jenderal yang masuk bursa calon Kapolri itu adalah:

- Irjen Luki Hermawan yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur dan Akpol Angkat 1987 atau satu angkatan dengan Kapolri Tito Karnavian.

- Irjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang merupakan Akpol Angkatan 1988.

- Irjen Agus Andriyanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara dan merupakan Akpol angkat 1989.

- Irjen Ahmad Dofiri yang kini menjabat sebagai Kapolda Jogjakarta serta merupakan lulusan terbaik (Adimakayasa) Akpol Angkatan 1989.

"Informasi yang dihimpun IPW, sebelum dijadikan sebagai Kapolri, calon lebih dulu dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang tiga atau Komjen," kata Neta, Jumat (2/8/1019).

Mereka katanya akan menggantikan Komjen yang pensiun.

"Dan dalam waktu dekat ini memang ada dua Komjen yang akan pensiun, yakni Kabaharkam Komjen Condro Kirono dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto," kata Neta.

Ia menuturkan, sejumlah sumber di Mabes Polri menyebutkan bahwa calon Kapolri pengganti Tito Karnavian diharapkan tidak satu angkatan dengan Tito, tapi dari angkatan Akpol yang lebih muda, sehingga terjadi regenerasi pimpinan di lembaga kepolisian.

"Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif," katanya.

Gatot Eddy Pramono

Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono sempat menduduki beberapa jabatan.

Berdasarkan sumber dari Tribratanews.polri.go.id yang dikutip oleh Kompas.com, pria kelahiran Solok, Sumatera Barat pada 28 Juni 1965 merupakan perwira tinggi lulusan AKPOL pada tahun 1988.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019) ((Tribunnews.com/Danang Triatmojo))
Sepanjang kariernya, ia pernah dipercayakan menjadi Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok (2008).

Selanjutnya, ia pernah menjabat Kapolres Metro Jaksel (2009), Direktur Reskrimum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya (2011),

Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri (2012), Kabagdukminops Robinops Sops Polri (2013).

Ia juga pernah menduduki posisi Karolemtala Srena Polri (2014), Wakapolda Sulsel (2016), Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri (2017).

Terakhir Gatot menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.

Tahun 2018, Gatot juga dipercaya menjadi Ketua Satgas Nusantara. Satgas ini dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman.

Gatot dirotasi menjadi Kapolda Metro Jaya berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/188/IKEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019.

Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.

Irjen Luki Hermawan

Masyarakat mungkin belum banyak mengenal sosok Inspektur Jenderal Polisi, Luki Hermawan yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, saat memberikan 5 daftar inisial artis yang diduga terlibat prostitusi artis, Kamis (10/1/2019) ((Surya/Mohammad Romadoni))
Jenderal Polisi bintang dua ini berasal dari intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri, sehingga sangat jarang terekspos media. Wajahnya pun tidak familiar.

Sederet karier alumni Akpol angkatan 1987 dibidang intelijen Polri itu dimulainya saat menjabat sebagai Kasat Intel Polresta Malang pada tahun 1992.

Luki pernah menduduki jabatan sebagai Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, Kapolrestabes Palembang (2008), Kaden A1 Dit A Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan Polri) Polri 2010 dan Karorenmin Baintelkam Polri (2014).

Terakhir, sebelum menjabat Semeru 1 (Kapolda Jatim), Luki menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan (Wakabaintelkam) Polri pada tahun 2017.

Meskipun begitu, Luki dipercaya oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan Polda Jatim di tengah gejolak tahun politik.

Luki juga mengemban tugas mendukung dan mensukseskan program prioritas Kapolri menjadikan Kepolisian Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) untuk menjaga Kambtibmas selama berlangsungnya masa pemilu, pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan angota Legislatif (Pileg) 2019, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Irjen Agus Andrianto

Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. (lahir di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967; umur 52 tahun) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 13 Agustus 2018 menjabat sebagai Kapolda Sumatra Utara.

Agus, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara.

Namanya Masuk Dalam Bursa Calon Kapolri, Ini Kata Kapolda Sumut, Irjen Agus Adrianto.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto hanya menganggap biasa kalau dirinya termasuk satu dari beberapa jendral yang akan mengikuti bursa menjadi Kapolri.

"Siapapun Kapolri nya, pasti kita loyal dan saat ini Kapolri yang dipercaya Pak Presiden Pak Tito, pasti kita loyal sama beliau,"katanya, Sabtu (24/8/2019).

Mengenai apakah dirinya mengetahui kalau nama Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto masuk dalam bursa calon Kapolri, dirinya mengaku mengetahuinya.

"Cuma saya tidak tahu, siapa yang masukkan,"ujarnya.

Ia mengatakan ada yang mungkin pengen dan ada yang tidak ingin.

"Nah, biasanya yang ramai itu, malah sebenarnya enggak gitu kan,"katanya.

Mengenai informasi yang menyatakan bahwa yang akan menjadi Kapolri Angkatan tahun 89 (Angkatan Irjen Agus) , mantan Wakapolda ini balik bertanya.

"Kata siapa? Kalau kata pak presiden yang ngomong okelah. Ini masih kata orang,"akunya.

Ia mempertegas siapapun dia calonnya silahkan saling dukung- mendukung.

"Siapapun dia, nanti yang jadi Kapolri silahkan. Yang penting sekarang Pak Tito yang jadi Kapolri, ya kita kerjasaja. Masalah jadi Kapolri, ya nantilah," katanya seraya menyatakan masuk telinga saja kalau ada yang menyatakan dirinya calon Kapolri.

Sebelumnya, ada nama Kapolri Jenderal Sutanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sumut.

Irjen Ahmad Dofiri

Irjen. Pol. Ahmad Dofiri, M.Si. (lahir di Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 14 November 2016 yang mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dofiri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang SDM. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini sebelum menjabat Kapolda DIY adalah Karosunluhkum Divkum Polri.

• Partainya Surya Paloh Nasdem Munculkan Victor Laiskodat Calon Menteri Jokowi, Ini Profil & Posisinya

• Pidato Presiden Usai Pelantikan, Jokowi Langung Tegas pada Calon Menteri, Copot dan Tanpa Ampun

• Calon Menteri Jokowi Periode 2, Beredar di WhatsApp Nama Mahfud MD jadi Jaksa Agung, Simak Profilnya

• Nama Menteri Mulai Beredar Grup WhatsApp, Surya Paloh Malah tak Pernah Diajak Jokowi Bahas Menteri

(*)