DPRD Kaltim Usul Hak Angket terhadap Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov

DPRD Kaltim Usul Hak Angket terhadap Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov

DPRD Kaltim Usul Hak Angket terhadap Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
Syafruddin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kaltim sedang memperjuangkan hak angket (untuk penyelidikan) terkait kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor yang tidak mengaktivkan Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim. Sejumlah fraksi di DPRD Kaltim menyatakan siap dan mendukung menggulirkan hak angket kepada gubernur.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin menjelaskan, latar belakang usulan hak angket ini karena peran sekdaprov tidak difungsikan

Sementara, kata dia, Abdullah Sani resmi menjadi Sekdaprov berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 133/TPA Tahun 2018. "Dan sudah dilantik oleh Mendagri," ucap Syafruddin, kepada Tribun Kaltim, Selasa (22/10/2019).

Namun sejak diterbitkan Keppres dan dilantik Mendagri, lanjut dia, Sekdaprov tidak menjalankan fungsinya. Padahal, tanggungjawab Sekdaprov penting terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan pembahasan anggaran.

Syafruddin menambahkan, persoalan ini mengendap dan tidak mendapatkan penjelasan dari Gubernur. "DPRD sudah menyampaikan secara lisan kepada gubernur untuk menjelaskan masalah ini. Tapi sampai sekarang tidak ada," tegasnya.
Pantauan Tribun Kaltim, usulan hak angket ke Gubernur Kaltim terkait posisi Sekdaprov telah disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (22/10/2019).

Dalam rapat itu, anggota legislator setuju untuk menggunakan hak angket. Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR terhadap undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pasa kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Fraksi PKB yang berjumlah lima orang telah menandatangani persetujuan usulan hak angket. Selain Fraksi PKB yang menyetujui hak angket, Ketua Fraksi PKS Harun Al Rasyid dan anggotanya Ali Hamdi sudah menandatangani.

Target DPRD Kaltim dalam sepekan bakal mendapatkan persetujuan dari seluruh 55 anggota Dewan menggunakan hak angket. "Target seminggu, seluruh anggota Dewan teken usulan hak angket," ujarnya.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltim, Muhammad Sa'bani dikonformasi Tribun Kaltim terkait usulan hak angket DPRD Kaltim enggan menanggapinya. Sa'bani yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov, menyerahkan ke Gubernur Isran Noor. "Tanya saja ke Pak Gubernur," jawab Sa'bani, Selasa (22/10/2019) malam.

Informasi yang dihimpun Tribun Kaltim, M. Sa'bani kembali ditunjuk sebagai Plt Sekdaprov. Ini terungkap dalam surat bernomor : 800/III.1-5050/TUUA/BKD tentang pengukuran kompetensi PNS dikingkungan Pemprov Kaltim tanggal 11 Oktober 2019.(*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved