Alasan Cukup Serius, Mantan Ketua KPK Sebut Menteri-menteri Jokowi Tak Pas, Satunya Nadiem Makarim

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan tanggapannya mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju masa kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin, 2019-2024.

Saat ditanyai mengenai susunan kabinet itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku malas menanggapi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

"Malas saya menanggapi kabinet tapi saya mau tetap menyampaikan pada masyarakat, ada beberapa yang tidak sesuai kapasitasnya," kata Busyro usai menghadiri Dies Natalis ke-61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019).

• Pendaftaran CPNS 2019, Cara Mudah Buat Akun Link, sscasn.bkn.go.id, Aturan STR dan Formasi 40 tahun

• 7 Tahapan Pendaftaran CPNS 2019, Jadwal, Link sscasn.bkn.go.id, Formasi, Sarjana Paling Beruntung

• Adian Napitupulu Segera Temui Jokowi, Penasaran Prabowo Subianto Bisa jadi Menhankam

• Besok 25 Oktober CPNS 2019 Buka di sscasn.bkn.go.id, Ini Tahapan & Persyaratan, 40 Tahun Bisa Daftar

Busyro mencontohkan ada beberapa kementerian yang dianggapnya sebagai not right man in right job atau orang tidak tidak tepat dalam pekerjaannya yakni Kementrian Agama (Kemenag) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

"Kalau menempatkan Fachrul Razi dari basic TNI karena radikalisme itu tidak tepat, karena urusan Kemenag tidak hanya itu," jelasnya.

"Apalagi radikalisme terlalu mengerucut pada simbol dan gerakan satu agama tertentu," tutur dia menegaskan.

Satu lagi mengenai Mendikbud, sebagai kementrian yang akan menentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami dunia pendidikan.

Dia juga mengritisi komposisi kabinet penegakan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari istana maupun DPR.

Kehadiran Mahfud MD di posisi Menko Polhukam, menurut Busyro, tetap tidak mudah memberikan dampak besar, karena dibayangi beberapa tokoh yang lebih senior.

"Mahfud MD kita harapkan bisa membenahi, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada orang-orang lain yang punya senioritas dan pengalaman di dalam kultur Orde Baru," aku dia.

"Semisalnya sejumlah tokoh Orde Baru yang sekarang ini masih direkrut lagi, itu menjadi faktor Menko Polhukam ini bisa leluasa atau tidak," pungkasnya. 

Alasan Jokowi Tunjuk Nadiem

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan di balik langkahnya memilih pendiri Gojek, Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini menjawab pertanyaan banyak pihak yang tak menyangka Nadiem Makarim akan menjadi Mendikbud. Pasalnya, Nadiem dinilai tak memiliki latar belakang di sektor pendidikan.

Namun, Jokowi menilai latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek justru menjadi modal tersendiri.

Ia meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin," ujar dia, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Alasan itulah yang membuat Jokowi merasa yakin saat memilih Nadiem.

"Oleh sebab itu dipilih Mas Nadiem Makarim," kata dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Ada peluang besar untuk, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Itu kira-kira kurang lebihnya," ucapnya

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut bisa saja ada wakil menteri yang akan mendampingi Nadiem. Ia menyebut nama wakil menteri untuk tiap kementerian akan segera diumumkan.

Kebijakan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya memiliki hak veto atau hak untuk membatalkan kebijakan menteri di bawahnya.

Mahfud mengatakan, hak itu juga sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika mempercayai dirinya menjabat Menko Polhukam, beberapa waktu lalu.

"Presiden mengatakan, menko boleh mem-veto kebijakan menteri di bawahnya kalau dia itu bertindak sendiri," ujar Mahfud saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Mahfud sendiri hadir di Istana untuk melaksanakan Rapat Kabinet perdana.

Hak tersebut dapat dilakukan terutama apabila ada jajaran menteri teknis yang bertentangan dengan visi misi presiden dan kebijakan kementerian setingkatnya.

"Apalagi sampai bertentangan dengan kebijakan presiden ataupun kebijakan kementerian lain yang sejajar," lanjut dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan, sebagai menteri koordinator, dirinya telah diberi tugas mengawal visi presiden agar dapat diimplementasikan oleh menteri teknis dan lembaga negara di bawahnya.

Jangan lagi ada ego sektoral. Presiden ingin seluruh pembantunya bekerja secara koordinatif satu sama lain.

"Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon I dan eselon II," ucap Mahfud.

Diketahui, Menko Polhukam membawahi sejumlah kementerian teknis dan lembaga, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan TNI-Polri. 

 • Profil dan Biodata I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA, Asal Bali Bukan Orang Sembarangan

• Profil dr Terawan Agus Putranto, Wajah Baru Menteri Jokowi, Kontroversi Cuci Otak hingga Dipecat IDI

• Profil Arifin Tasrif Menteri ESDM Baru Pilihan Jokowi, Cek Juga 38 Nama Lainnya Termasuk Jaksa Agung

• Profil Johnny G Plate Menkominfo Pengganti Rudiantara, dari Pengusaha Alat Perkebunan lalu Politisi

(*)