Dilarang Berbohong! Begini Cara Suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng Menghukum Para Penyebar Hoaks

Dilarang Berbohong! Begini Cara Suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng Menghukum Para Penyebar Hoaks

Dilarang Berbohong! Begini Cara Suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng Menghukum Para Penyebar Hoaks
HO/DOK AMAN KALTIM
Prosesi menugal di ladang masyarakat Adat Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO -- Dilarang Berbohong! Begini Cara Suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng Menghukum Para Penyebar Hoaks

Berita bohong atau yang dikenal sekarang dengan sebutan hoax atau hoaks memang mengerikan. Dampaknya bisa teramat menyakitkan, bahkan berujung nyawa.

Setidaknya hal  itulah yang terjadi di kalangan warga Suku Dayak Benuaq Ohokng Sangokng di sebuah Komunitas Adat Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Selama beberapa tahun terakhir,  istilah hoaks mengemuka di media massa maupun media sosial (medsos). Informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, meresahkan,  dan merugikan publik.

Kini eksistensi hoaks justru semakin menguat,  menelisik di setiap sendi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berita bohong semakin tersebar luas dengan adanya medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Para ‘penyebar’ hoaks ini biasanya memiliki tipikal yang sama.

Bangga menjadi orang yang pertama kali menyebarkan; suka berbagi tapi malas membaca; gemar mencari sensasi; tak tahu itu berita bohong, tujuannya membagi postingan karena tertarik dengan judul, foto, atau isinya saja; dan sekadar mengikuti tren.

Mereka  tinggal ‘menjentikkan jari’, maka tatanan kehidupan sosial pun bisa porak-poranda.

Lantaran perilaku ini dianggap berbahaya apalagi jika sudah mengarah pada perpecahan di dalam masyarakat bahkan keutuhan Negara, pemerintah menerbitkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau UU Nomor 11 Tahun 2008 pertama kali diundangkan pada 21 April 2008.

Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang.

Halaman
1234
Penulis: Trinilo Umardini
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved