Bukan Cuma Lem Aibon, Ini Sejumlah Rancangan Anggaran DKI Jakarta yang Disorot, Ada Pulpen Rp 124 M

TRIBUNKALTIM.CO - Selain Lem Aibon, Ini Sejumlah Rancangan Anggaran DKI Jakarta yang Disorot, Ada Pulpen Rp 124 M

Saat ini tengah menjadi sorotan publik soal rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran atau KUA-PPAS tahun 2020 milik DKI Jakarta.

Ada sejumlah anggaran yang nilainya mencapai miliaran mulai dari anggaran pembelian Lem Aibon sebera Rp 82 miliar, pengadaan pulpen Rp 124 miliar, komputer Rp 121 miliar, dan juga anggaran server Rp 66 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Mulanya, William Aditya Sarana mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Selajutnya, PSI juga menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, ada anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemprov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

• Trending Topic Twitter 82 M, Politisi PSI Soroti Anggaran Beli Lem Rp 82,8 M, Begini Jawaban Disdik

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali.

Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William Aditya Sarana juga menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Padahal, seharusnya Anies Baswedan menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi.

Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William Aditya Sarana.

Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

William Aditya Sarana meminta Anies terbuka dan transparan membuka anggaran tersebut untuk publik.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi.

Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja.

Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William.

Anies Baswedan Sudah Beri Arahan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran jajarannya ketika memberikan arahan kepada para anak buahnya tersebut.

Berikut kumpulan faktanya.

1. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun.

• Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra

Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.

"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.

Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.

Dia mengatakan, anggaran itu tidak seluruhnya digunakan untuk jalur sepeda, melainkan juga untuk membuat marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen anggaran, Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas alumunium composite, Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih, Rp 61 miliar untuk marka coldplastic bewarna, Rp 146 juta untuk marka thermoplastic kuning, dan Rp 439 juta untuk pita penggaduh.

Anggaran paling besar digunakan untuk komponen marka coldplastic berwarna.

Syafrin menjelaskan, ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda dan marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning.

Sementara, putih untuk pembatasnya.

Cat berwarna dengan bahan coldplastic ini diimpor dari luar negeri, sementara cat putih dibeli di dalam negeri.

Dishub DKI, kata Syafrin, membeli cat impor karena berkualitas. Dishub DKI juga sudah berulang kali membeli cat tersebut.

"Dari dulu sudah impor. Daya tahan marka coldplastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan lonjakan anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan.

Padahal, jalur sepeda dinilai bukan program mendesak.

Komisi B akhirnya menunda anggaran pembangunan jalur sepeda itu lantaran Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas.

Komisi B juga ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

3. Anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk membeli lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor pada 2020.

Anggaran itu heboh diperbincangkan warganet setelah diunggah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana melalui akun Instagram-nya, @willsarana.

"Kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, anggaran itu merupakan anggaran sementara alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu sudah disisir dan akan direvisi saat pembahasan bersama Komisi E DPRD DKI.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Syaefuloh menyampaikan, anggaran direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat Agus Ramdani mengatakan, anggaran Rp 82,8 miliar itu seharusnya untuk anggaran biaya operasional pendidikan (BOP).

Namun, pada waktu yang ditentukan, sekolah-sekolah di bawah Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat belum mencantumkan besaran BOP ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Akhirnya, Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja suku dinas tersebut.

Agus menjelaskan, anggaran sementara itu nantinya akan digantikan dengan RKAS yang sudah diinput oleh setiap sekolah.

"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," ujar Agus.

Sementara itu, penamaan lem Aibon dilakukan oleh operator tata usaha Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat.

Kasubbag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Sudarman mengaku asal pilih ketika memasukkan nama lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

Sebab, sekolah-sekolah saat itu belum mengunggah RKAS. Nama asal pilih itu nantinya akan diganti sesuai dengan RKAS masing-masing sekolah.

"Karena menurut saya yang simpel begitu, karena ke depannya pasti diubah, karena memang bukan kebutuhan," ujar Sudarman.

4. Anggaran pulpen Rp 124 miliar

Fraksi PSI DPRD DKI menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur Ade Narun menjelaskan, rencana anggaran tersebut dibuat pada pertengahan tahun 2019.

Kala itu, setiap sekolah mengajukan anggaran alat tulis kantor yang terdiri dari pulpen, kertas, tipe x, dan pensil.

Dari situ munculah angka Rp 124 miliar.

Ade menduga ada kesalahan memasukkan rekening anggaran sehingga anggaran tersebut hanya dimasukkan ke dalam rekening pengadaan pulpen.

"Awalnya anggaran dimasukkan ke rekening ATK, nah rupanya ketika dimasukkan, anggaran masuklah ke kode rekening yang pulpen itu," ucap Ade, kemarin.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan, anggaran tersebut akan direvisi dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI.

Anggaran itu akan disesuaikan dengan RKAS.

Namun, Syaefuloh belum menjelaskan anggaran hasil revisi tersebut.

• Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2020 di 34 Provinsi, DKI Jakarta Kaltim Sulawesi Bandung, dan Yogyakarta

"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya, insya Allah hari ini kami akan sampaikan ke DPRD untuk kami sesuaikan," ujar Syaefuloh.

5. Anggaran komputer Rp 121 miliar

Fraksi PSI DPRD DKI juga menemukan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Syaefuloh menjelaskan, komputer itu mulanya akan digunakan untuk ujian berbasis komputer. Namun, anggaran tersebut akhirnya dicoret.

"(Komputer) itu awalnya untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer, tapi kemudian dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat berbagai macam alternatif," kata Syaefuloh.

Alternatif yang diambil, lanjut Syaefuloh, akan menggunakan komputer untuk ujian secara bergantian.

Ujian siswa SMK kemungkinan akan menggunakan komputer di SMA karena jadwal ujian tidak bersamaan.

"Sehingga kami coba pending, tidak membeli komputer untuk SMK," ucapnya.

6. Anies Baswedan temukan kejanggalan anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah menyisir anggaran dan memberikan pengarahan internal soal rancangan KUA-PPAS 2020 pada 23 Oktober lalu.

Dalam video yang diunggah pada akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan sejumlah anggaran alat tulis kantor yang janggal.

Berikut rinciannya:

1. Pulpen: Rp 635 miliar

2. Tinta printer: Rp 407,1 miliar (116 jenis komponen)

3. Kertas (F4, A4, folio): Rp 213,3 miliar (terbanyak F4 Rp 205 miliar)

4. Buku folio: Rp 79,1 miliar

5. Pita printer: Rp 43,2 miliar

6. Balliner: Rp 39,7 miliar

7. Kalkulator: Rp 31,7 miliar

8. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar

9. Rotring: Rp 5,9 miliar

10. Film image: Rp 5,2 miliar

11. Highlighter/stabillo: Rp 3,7 miliar

Anies Baswedan mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies Baswedan, kemarin.

Dia mengatakan, sistem yang baik seharusnya bisa langsung mengecek dan memverifikasi penginputan yang salah.

Menurut Anies Baswedan, kesalahan sistem elektronik APBD DKI Jakarta sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya.

Dia menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

"Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini," kata Anies Baswedan.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020 ", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/31/07441201/ini-daftar-anggaran-fantastis-apbd-dki-2020?page=all#page2.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Sandro Gatra

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/30/14480591/selain-lem-aibon-psi-temukan-anggaran-bolpoin-rp-124-m-komputer-rp-121-m?page=all#page2.
Penulis : Cynthia Lova
Editor : Sabrina Asril