Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra

Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Amalia Husnul A
(MAULANA MAHARDHIKA)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri peringatan dua tahun penggusuran di Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah. 

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng Lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng Lem Aibon tiap bulannya?," tambahnya.

Respon Anies Baswedan

Hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian ballpoint dan Lem Aibon yang capai miliaran rupiah ini rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Dilansir dari Tribunnews Bogor, Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.

Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020 DKI Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.

Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk Lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian ballpoint untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

Bahkan, William Aditya Sarana menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.

“Apa yang perlu disembunyikan?

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved