Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra

TRIBUNKALTIM.CO - Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra.

Diketahui, beberapa item anggaran dalam rancangan APBD 2020 DKI Jakarta sedang disorot lantaran nilainya dianggap tak wajar.

Contohnya anggaran pembelian ballpoint mencapai ratusan miliar, dan alat tulis kantor atau ATK yang totalnya mencapai Rp 1,6 triliun.

• Andai Suaminya Jadi Kapolri Ganti Tito Karnavian, Ini yang Dilakukan Fitri Handari, Istri Idham Aziz

• Effendi Gazali Tunjukkan Contoh Hasil Didikan Nadiem Makarim, Juga Bandingkan Jokowi dengan Joker

• Menkopolhukam Mahfud MD Beber Radikalisme Abu Bakar al-Baghdadi Ada Dalam Bentuk Ini di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut merespon anggaran jumbo untuk pembelian ATK ( ballpoint hingga Lem Aibon ).

Dilansir dari Tribunnews.com, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan Lem Aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan ballpoint di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William Aditya Sarana, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, sebelumnya PSI juga sempat mengungkap anggaran pendaan lem aibkn yang menelan biaya hingga Rp 82 miliar.

Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli Lem Aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.

Ia pun menyebut Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dua kaleng Lem Aibon ke pelajar SD setiap bulannya.

"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian Lem Aibon sebesar Rp 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Lem Aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng Lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng Lem Aibon tiap bulannya?," tambahnya.

Respon Anies Baswedan

Hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian ballpoint dan Lem Aibon yang capai miliaran rupiah ini rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Dilansir dari Tribunnews Bogor, Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.

Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020 DKI Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.

Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk Lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian ballpoint untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

Bahkan, William Aditya Sarana menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.

“Apa yang perlu disembunyikan?

Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali.

Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka.

Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.

Hal itu terlihat ketika Anies Baswedan memberikan arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020, Rabu (23/10/2019).

Anies Baswedan jeli menyoroti satu per satu anggaran yang dituliskan khususnya terkait Alat Tulis Kantor (ATK).

Bahkan, anggaran ATK dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup drastis.

"Belanja Alat Tulis Kantor tahun lalu atau tahun ini Rp 349 Miliar, tahun depan 1,6 Triliun, abrakadabra," ujar Anies Baswedan.

"Bagaimana kita menjelaskannya? Belanja Alat Tulis Kantor dari 349 Miliar jadi Rp 1,6 Triliun, ini namanya mempermalukan diri sendiri," tambahnya.

Jika sebelumnya disebutkan bahwa anggaran ballpoint itu hanya Rp 124 Miliar, ternyata jauh lebih fantastis.

Terlihat dari layar saat Anies Baswedan rapat, anggaran pembelian ballpoint ternyata mencapai Rp 635 miliar.

Anies Baswedan pun langsung marah.

"Ballpoint Rp 635 miliar.

Mau contoh? Saya punya tiga laser pointer.

Di tempat yang sama.

Tiga.

Masih mau tambah lagi?" ujar Anies Baswedan sembari memamerkan laser pointernya.

Anies Baswedan menjelaskan, ballpoint dan laser pointer tersebut dibuat di pabrik-pabrik.

Dia menyinggung, uang yang dianggarkan untuk pembelian barang-barang itu akan terus masuk pabrik.

"Di tempat ini saya punya tiga pulpen, masih mau belanja lagi?

Di mana-mana ini ada pulpen.

Saya tanya, yang bikin ini (pulpen) siapa? pabrik. Bapak ibu kirimkan uang ke mana?," ujar Anies Baswedam

Maka dari itu, dia meminta jajarannya berhenti melakukan penganggaran tersebut.

"Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini," tegas Anies Baswedan.

Selain ballpoint, Anies Baswedan juga menyinggung soal anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator.

Menurut pengalamannya, mestinya anggaran alat kantor tak sebesar ini. Anies Baswedan bercerita pernah bekerja dengan membawa alat kantornya sendiri.

Dia menyebut hal-hal kecil seperti ini yang justru kerap lolos.

"Karena kecil-kecil ini. Sembunyi sana-sini, lolos. Siapa yang lolosin? Gubernur DKI Jakarta, terus turun ke bawahnya," ujarnya.

Untuk itu, Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menghapus anggaran fantastis tersebut

"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti ini, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies Baswedan. (*)