Situs apbd.jakarta.go.id Disorot Anies Baswedan Tak Bakal Pakai Warisan e-Budgeting Ahok Lagi

TRIBUNKALTIM.CO - Rancangan APBD 2020 DKI Jakarta disorot Anies Baswedan tak bakal pakai warisan e-Budgeting Ahok lagi.

Belakangan ini rancangan APBD DKI Jakarta menuai sorotan akibat item-item tak masuk akal.

Contohnya anggaran membeli Ballpoint ratusan miliar, pengadaan Lem Aibon Rp 82 miliar dan banyak lagi.

• Raffi Ahmad Ancam Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina, Putri Mama Rieta, Juga Ungkit Gisel

• Klarifikasi Raffi Ahmad Bongkar Beda Tubuh Nagita Slavina dan Artis Video Syur, Ibu Rafathar Tertawa

• Sebelum Isu Video Syur Nagita Slavina, Ada Firasat Tak Enak Mama Amy ke Raffi Ahmad yang Mau Liburan

• Kabar Buruk Keluarga Raffi Ahmad, Sebelum Isu Video Syur Mama Rieta Marahi Nagita Slavina Karena Ini

Dilansir dari Kompas.com, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok mengatakan saat ia menjabat sebagai Gubernur, rancangan anggaran sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.

Tujuannya agar publik bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku.

(Tujuannya agar) sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok telah menjelaskan soal sistem penganggaran yang ia terapkan selama memimpin DKI Jakarta dalam buku berjudul " Kebijakan Ahok" yang dia tulis.

"Di buku 'Kebijakan Ahok' jelas kok," kata Ahok.

Kebijakan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini.

Anies Baswedan memilih tidak mengunggah rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies Baswedan khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies Baswedan memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyatakan akan lebih fokus untuk menyisir dan mengkoreksi anggaran itu secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

Tak Pakai e-budgeting

Dilansir dari Tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahunnya.

Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.

Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Anies Baswedan mengaku sedang berusaha memperbaiki sistem e-budgeting yang masih memiliki sejumlah kelemahan.

Hal ini ia lakukan agar Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan dirinya di periode selanjutnya tidak lagi mewariskan sistem tersebut. 

"Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya.

Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan Anies Baswedan, sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta pada 2017 lalu, sistem peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau BTP alias Ahok ini kerap kali menimbulkan angka-angka aneh dalam APBD DKI Jakarta.

Pasalnya, Anies Baswedan menganggap, sistem e-budgeting ini tidak mampu melakukan verifikasi secara otomatis.

"Sistem sekarang ini sudah digital, but not a smart system.

Itu hanya digital saja, tapi mengandalkan orang untuk me-review," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Itu sudah berjalan bertahun-tahun.

Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," tambahnya menjelaskan.

Menurutnya, sistem baru yang akan dibangun ini, nantinya akan langsung memberikan sinyal peringatan apabila angka yang diinput tidak masuk akal.

"Begitu ada masalah langsung menyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies Baswedan.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system.

Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.

Seperti diketahui, e-budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

Sistem e-budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi Korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Balasan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistem e-budgeting bermasalah.

Ahok menerangkan, sistem e-budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.

Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon.

Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Ahok berujar, sistem e-budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.

Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah Korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.

Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Vudgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok. (*)