Kenaikan Insentif Pegawai Pemkot Bontang Tahun Depan Bakal Serap APBD Sekitar Rp 675 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -- Kenaikan Insentif Pegawai Pemkot Bontang Tahun Depan Bakal Serap APBD Sekitar Rp 675 Miliar

Rencana kenaikan tunjangan kerja bagi pegawai di lingkungan Pemkot

Bontang diprediksi mulai diberlakukan per 1 Januari mendatang.

Pemerintah bersama DPR Bontang tengah menggodok formulasi besaran anggaran untuk merealisasikan

tambahan insentif bagi pegawai.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni berencana menaikan pendapatan bagi pegawai PNS dan

non-PNS. Besaran anggaran yang bakal diserap untuk belanja pegawai sekitar 45 persen dari total APBD

Bontang.

Artinya, jika asumsi APBD Bontang 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1,5 triliun. Belanja pegawai bakal

menyerap anggaran sekitar Rp 675 miliar.

Anggota Badan Anggaran ( Banggar ) dari Fraksi Golkar-Nasdem, Bakhtiar Wakkang membenarkan adanya

rencana belanja tersebut.

Namun, keputusan itu belum ditetapkan lantaran rapat pembahasan anggaran masih berlangsung.

Pun demikian, pihaknya mengatakan setuju dengan usulan tersebut. Namun, ia memberi catatan agar

pegawai mampu meningkatkan kinerja mereka seiring pertambahan insentif.

"Yang perlu digarisbawahi harus ada peningkatan kinerja pegawai, jangan sampai sudah naik tapi

kinerjanya jelek," ujar Bakhtiar Wakkang kepada tribun saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2019).

Dia menambahkan, kebijakan peningkatan tunjangan dinilai sudah tepat. Sebab, saat ini tren keuangan

daerah bergerak positif.

Di samping itu, pemerintah juga berencana meningkatkan pos-pos pendapatan daerah. Sehingga perlu

dukungan materi untuk merealisasikan program-program itu.

"Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) harus ditingkatkan lagi, jangan hanya bergantung dari Dana Perimbangan

terus," ujarnya.

Ia menegaskan, perbaikan kesejahteraan pegawai nanti juga harus dinikmati bagi pegawai dengan beban

kerja ekstra, seperti Pemadam Kebakaran dan Satpol PP. "Satu lagi yang harus diprioritaskan yakni

pegawai yang kerja dengan resiko tinggi harus mendapat insentif juga," pungkasnya. (m09)

DPRD Bontang Minta Pemkot Naikkan Bertahap

Diberitakan sebelumnya, rencana kenaikan gaji 2.600 pegawai non PNS Bontang sesuai UMK mendapat tanggapan beragam.

Rencana penyesuaian gaji honorer dengan UMK Bontang bakal menyerap belanja daerah sebesar Rp 8 miliar lebih.

Salah satunya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Malik. Anggota dewan 3 periode ini

mengaku secara prinsip mendukung kebijakan tersebut.

Namun, ia memberi catatan agar pemerintah tak ujug-ujug menaikan gaji mereka. "Jangan sekaligus lah

langsung sesuai UMK tapi coba naiknya bertahap," ujar Malik-begitu akrab disapa.

Ia menjelaskan alasan pemerintah perlu menaikan gaji pegawai honorer secara bertahap. Salah satu faktor

yakni kemampuan fiskal daerah.

Ia menjelaskan, asumsi pendapatan daerah untuk tahun depan diproyeksikan sebesar Rp 1,4 triliun.

Sementara belanja kegiatan sebesar Rp 1,5 triliun. Ada selisih anggaran pendapatan dan belanja sekitar Rp 150 miliar.

Rencananya selisih dana itu bakal ditutupi oleh Sisa Lebih Pengunaan Anggaram (SilPa).

Kendati begitu, pemerintah harus mempertimbangkan penyaluran dana perimbangan secara utuh. Sebab,

saat ini tidak ada kepastian dana perimbangan bakal disalurkan seluruhnya.

"Jangan sampai gagal salur seperi 2017 lalu, nanti bisa kerepotan atur keuangan daerah," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah tak menaikan gaji pegawai secara total. Melainkan dilakukan secara

bertahap. "Misalnya tahun depan Rp 2,9 juta dulu, nanti setelah itu baru Rp 3,1 juta," pungkasnya. 

Dihitung Masa Lama Kerja

Rencana kenaikan gaji seluruh pegawai non Pegawai Negeri Sipil atau PNS di

lingkungan Pemkot Bontang Kalimantan Timur disambut gembira para pegawai honorer.

Rencana perbaikan tunjangan gaji pegawai honorer bakal menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota

(UMK) Bontang di tahun depan disampaikan, Wali Kota Neni Moerniaeni beberapa waktu lalu.

Forum honorer Bontang menyebut jumlah pegawai yang dinaungi sebesar 2.600an orang. Kabar

kenaikan gaji sesuai UMK 2020 atau sebesar Rp 3,1 juta disambut riang.

Ketua forum pegawai honorer Kota Bontang, Mahfud mengaku senang dengan rencana kenaikan gaji para

pegawai sesuai dengan UMK Bontang.

Kendati demikian, ia menilai pemerintah harus proporsional. Artinya, pemberian tunjangan tak dilakukan

secara merata. Ada beberapa indikator dalam pemberian gaji para pegawai.

Indikator tersebut diantaranya, masa kerja pegawai dan jenjang pendidikan. "Tidak bisa dong disama

ratakan, misalnya saya yang sudah jadi honorer sejak 2005 lalu sama dengan besaran gaji yang diterima

pegawai baru masuk," ujar Mahfud kepada tribun kaltim, Minggu (3/11/2019).

Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan besaran gaji melalui beberapa indikator tersebut.

Ia menjelaskan, saat ini besaran gaji yang diterima para pegawai honorer beragam sesuai dengan

tingkatan pendidikan.

Upah paling rendah untuk tingkat SMA sebesar Rp 2,4 juta sedangkan untuk tingkat sarjana Rp 2,8-2,9 juta. (m09)

Tanggapan Kalangan Buruh Bontang

Berita sebelumnya, di Bontang Kalimantan Timur soal UMK.

Penetapan Upah Minimum Kota ( UMK ) Bontang tahun 2020 masih dianggap jauh dari kebutuhan bagi pekerja yang telah berkeluarga.

Salah satu Serikat Buruh DPC Federasi Pertambangan Energi dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera

Indonesia (FPEK-SBSI), Benyamin mengatakan penetapan UMK sebesae Rp 3,2 juta berlaku untuk pekerja

baru dan berstatus lajang.

Pekerja baru yang dimaksud, yakni mereka yang baru bekerja belum genap satu tahun dan belum

berkeluarga.

Sementara upah ideal bagi pekerja yang telah berkeluarga di Bontang seharusnya Rp 7 juta per bulan.

"Kalau sudah berkeluarga di Bontang harusnya UMK minimal yah Rp 7 juta," ujarnya kepada tribun, Jumat (1/11/2019).

Benyamin menjelaskan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan

menyebutkan pengupahan disesuaikan UMK hanya berlaku bagi pekerja baru dan lajang (belum

berkeluarga).

Sementara bagi pekerja yang lebih dari setahun dan telah berkeluarga wajib mengikuti struktur skala pengupahan.

Artinya, upah yang diterima pekerja di atas UMK karena dihitung dengan sejumlah kriteria semisal,

kompetensi, lama bekerja, dan tunjangan jabatan dan lainnya. "Tapi banyak perusahaan belum berlakukan

soal itu," ujar Benyamin.

Ia menambahkan, kebutuhan hidup layak di Bontang cukup tinggi. Namun, sejumlah perusahaan hanya

mengupah sesuai UMK.

Aturan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh pengusaha dan perusahaan agar menjadi pedoman

hukum dalam pengupahan pekerja mereka.

Di samping itu, pemerintah dalam pengawasan bisa menegur praktik seperti lalai aturan ini. Pengawasan

bisa dilakukan pemerintah bekerja sama dengan sejumlah serikat pekerja. 

Respon Kadin atas UMK Bontang 2020

Soal UMK Bontang Kalimantan Timur di tahun 2020 tembus Rp 3 Juta, Kadin tanggapi, gaji Pekerja Sudah di

Atas Rp 3 Juta sejak lama.

Besaran Upah Minimum Kota ( UMK ) Bontang Kalimantan Timur untuk tahun depan diakui telah sesuai

dengan kondisi perekonomian daerah Kalimantan Timur.

Ketua Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Bontang, Muslimin, mengatakan sependapat dengan besaran

UMK Bontang Kalimantan Timur untuk tahun depan.

"Saya prinsipnya yah setuju saja, toh memamg kondisi ekonomi Kalimantan Timur saat ini harus

menyesuaikan dengan kesejahteraan pekerja," ujar Muslimin kepada Tribunkaltim.co saat dikonfirmasi,

Jumat (1/11/2019).

Muslimin menjelaskan, pengupahan untuk sektor konstruksi saat ini sudah di atas UMK.

Misalnya untuk upah buruh bangunan kini dihargai Rp 120 sampai Rp 150 ribu per hari.

Artinya, dalam sebulan pendapatan mereka terima lebih dari Rp 3 juta.

Menurutnya, pekerja menjadi bagian dari aset perusahaan.

Kinerja pekerja baik jika tingkat kesejahteraan mereka juga baik.

Simbiosis mutualisme berlaku antara kedua belah pihak.

Kalau bicara besaran upah, sepertinya sudah lama.

Karena gaji buruh saja sudah di atas Rp 3 juta.

Asisten rumah tangga juga begitu, upah harian mereka Rp 100 ribu.

"Kalau dihitung sebulan kan dapat juga Rp 3 juta," ujarnya.

Ditanya kemampuan pengusaha bayar sesuai UMK.

Muslimin mengatakan kemampuan pengusaha tentu telah siap untuk membayar sesuai aturan.

Ketetapan ini menjadi pedoman yang wajib dilakukan semua pengusaha

Tanpa terkecuali.

Tetapi, untuk sektor usaha kecil dan menengah

Tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Menurutnya, bagi pelaku usaha kecil bisa membangun komunikasi dengan para pekerjanya.

Mereka diberi penyadaran tentang kemampuan perusahaan dalam pengupahan.

"Tinggal nego saja dengan karyawan, karena tidak bisa juga dipaksakan keuangan perusahaan kalau tidak sanggup membayar sesuai UMK," katanya.

Besaran UMK Bontang Tembus Rp 3 Jutaan

Informasinya, UMK Bontang 2020, tembus Rp 3,1 juta, Dinas Tenaga Kerja buka layanan aduan 

Dewan Pengupahan Kota Bontang telah menetapkan usulan Upah Minimun Kota atau UMK 2020 sebesar Rp 3,180 juta.

UMK ini alami kenaikam sekitar Rp 280 ribu dari besaran UMK  tahun ini.

Hasil kesepakatan internal Dewan Pengupahan ini rencananya bakal dilaporkan kepada Gubernur Kaltim

untuk disahkan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang M Syaifullah mengatakan,

kenaikan UMK berangkat dari ketetapan Kementerian Tenaga Kerja serta sejumlah indikator ekonomi di daerah.

"Iya sudah kita sepakati bersama kemarin, besaranya Rp 3.182.000," ujar Syaiful kepada wartawan saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Dia menjelaskan, rapat penetapan UMK Bontang berjalan lancar.

Sejak mulai pembahasan hingga penetapan, seluruh pihak mulai dari pengusaha dan Serikat Pekerja musyawarah mencari besaran sesuai kondisi saat ini.

"Tidak ada gejolak, kami membahasnya secara mufakat," ujarnya.

Ia menambahkan, UMK ini wajib diberlakukan seluruh pengusaha yang memperkerjakan karyawan tanpa terkecuali.

Namun demikian, bagi perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan mendapat kompensasi tak

menerapkan aturan pengupahan.

"Tapi perusahaan kekeluargaan itu artinya toko atau kedai yang berjualan adalah keluarganya, bukan

orang yang diperkerjakan yah," tegasnya.

Pihaknya pun membuka laporan aduan bagi perusahaan yang enggan mematuhi besaran pengupahan

sesuai standar yang disepakati.

"Kami buka layanam aduan, kalau ada perusahaan nakal yang tak mau membayar gaji karyawan sesuai UMK silahkan melapor," pungkasnya. 

Data UMK Bontang Kalimantan Timur:

Tahun                         Besaran

2015                           2.125.000

2016                           2.337.461

2017                           2.497.542

2018                           2.715.078

2019                           2.933.099

2020                           3.182.076

(Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)