Anies Baswedan Sebut Sri Mulyani dan Tito Karnavian Kurang Kerjaan Jika Sisir APBD DKI Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Sri Mulyani ajak Tito Karnavian perbaiki APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan sebut kurang kerjaan.

Diketahui, rancangan APBD DKI Jakarta untuk tahun 2020 menuai sorotan, hingga Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengajak Mendagri Tito Karnavian turun tangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memersilakan Sri Mulyani dan Tito Karnavian menyisir tiap item anggaran di APBD DKI Jakarta.

• Setelah Ribut dengan Ahok, Anies Baswedan Kini Tantang Sri Mulyani, Juga Singgung Tito Karnavian

• Maju Pilpres 2024, Mahfud MD Diprediksi Berpasangan dengan Gubernur yang Dibenci Pendukung Jokowi

• Kabar Buruk Menimpa Ikhwan Zein, Anak Menkopolhukam Mahfud MD, Pengganti Wiranto, Berprofesi Dokter

• Akun Facebook Ini Ungkap Nama Asli Tokoh-tokoh di Cerita Viral Layangan Putus, Ada Pemilik Ammar TV

Dilansir dari Tribunnews, anggaran Lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar dalam Rencana APBD DKI Jakarta tahun 2020 jadi viral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menggandeng Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri soal penanganan anggaran yang dinilai fantastis tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, ke depannya akan bekerja sama dengan Kemendagri guna memecahkan permasalahan terkait sistem e-budgeting APBD DKI Jakarta.

"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD.

Tentunya dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut ada masalah dalam sistem e-Budgeting yang merupakan warisan dari Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Soal rancangan APBD DKI Jakarta yang diributkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menantang Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian untuk menyisir rancangan APBD DKI Jakarta.

Sebelumnya, Anies Baswedan juga berbalas pantun dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok, soal sistem e-budgeting APBD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube Realita TV, Minggu (3/11/2019), presenter Realita TV Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies Baswedan terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies Baswedan soal Menteri Keuangan atau Menkeu Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI Jakarta.

Anies Baswedan menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya.

Menanggapi berita-berita yang beredar soal pemerintah pusat akan turun tangan mengecek anggaran DKI Jakarta, Anies Baswedan menjawab dirinya akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi.

"Saya rasa ada berita-berita yang memberikan kesan bahwa nanti akan ada pemerintah pusat, dan lain-lain, nanti kita lihat saja," terangnya.

Kemudian menanggapi pernyataan Rahma Sarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan, Anies Baswedan menjawab singkat.

Ia mengatakan jika masih merasa kurang pekerjaan, dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Buat saya silakan kalau masih kurang pekerjaan, saya tambahin pekerjaan ini (menyisir anggaran janggal DKI Jakarta)," tambahnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 2.40

Anies Baswedan Bantah Kejanggalan Hanya Terjadi di Era Kepemimpinannya

Anies Baswedan menjelaskan, anggaran yang tidak masuk akal itu bukan merupakan sebuah anggaran, melainkan hanya sebuah rencana yang nanti akan berubah.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Realita TV, Sabtu (2/11/2019), mulanya Anies Baswedan memaparkan proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta.

"Jadi di Jakarta ini, ketika menyusun anggaran, itu ada prosesnya, proses penentuan," terang Anies Baswedan.

Ia kemudian mengatakan, ada penjelasan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perincian kegiatan tersebut.

"Jadi ada kegiatannya, lalu setelah kegiatan dibuatkan perinciannya," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian mengiyakan anggaran Lem Aica Aibon itu memang tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal belanja Lem Aibon Rp 82 miliar, itu tidak masuk akal," kata dia.

Selanjutnya ia menambahkan, pembelian tersebut memang tidak akan terjadi.

"Dan memang tidak akan terjadi," jelasnya.

Ia mengatakan hal tersebut memang bukan anggaran namun hanya ada di dalam rencana.

Itu bukan anggaran, itu ada di dalam rencana," kata dia.

Anies mengatakan setelah melihat kegiatan dan detail rencananya, barulah detail rencana tersebut dimasukkan dalam sistem komponen.

"Kemudian ketika kita melihat persoalan ini ada kegiatan, terus ada rencananya detailnya, nah detailnya itu dimasukkan dalam sistem komponen-komponen," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian memberikan gambaran apa yang ada di rencana, dan setelah ada di anggaran itu berbeda.

"Jadi saya berikan contoh, yang pernah dimasukan rencana dan akhirnya seperti apa," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan kasus angka tak masuk akal dalam rencana anggaran terjadi setiap tahun.

"Untuk menggambarkan bahwa situasi kasus-kasus seperti ini itu terjadi setiap tahun," katanya.

Anies kemudian menjelaskan mengapa kejanggalan rencana anggaran ini menjadi viral di masa jabatannya.

Ia mengatakan hanya pada masanya menjabat, ada orang yang mengambil bahan mentahan untuk disebarkan.

"Bedanya tahun-tahun lalu dan sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengambil bahan mentahan itu untuk screenshot dan disebarkan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan apakah hal ini sudah terjadi sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies mengiyakan hal tersebut.

 Ia menekankan hal ini terjadi setiap tahun.

"Iya terjadi, terjadi setiap tahun," kata Anies Baswedan.

"Hanya bedanya tidak ada yang memfoto lalu menyebarkan," sambung dia.

Anies Baswedan kemudian memberikan contoh angka Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun tahun 2016.

Dalam rencana anggaran tersebut juga terdapat kejanggalan anggaran.

"Lalu ada di sini, ini belanjanya unik penghapus papan tulis senilai Rp 53 miliar," jelasnya.

Anies Baswedan tunjukkan RKPD tahun 2017 yang memiliki kejanggalan nilai belanja atau YouTube Realita TV
Data yang diperlihatkan oleh Anies Baswedan ada pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anies Baswedan kemudian memperlihatkan detail kejanggalan dari anggaran tersebut.

"Menurut RKPD ini, akan beli penghapus papan tulis setiap anak satu, tiap bulan satu selama 12 bulan," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan hal tersebut dulu tidak geger karena tidak ada yang mengambil foto tentang kejanggalan itu dan menyebarkannya.

"Tapi karena pada waktu itu tidak ada yg men-screencapture jadi tidak rame, tidak geger," jelasnya.

Anies Baswesdan kemudian memperlihatkan data RKPD yang telah menjadi APBD, angka-angka janggal tersebut kembali menjadi Rp 0.

"Di akhir ketika sudah menjadi APBD angka belanja penghapus itu nol," terang Anies Baswedan. (*)