Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi Dapat Cap Negatif dari Dunia Internasional

Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan, kembali dipertanyakan. 

The Guardian menyayangakan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat.

Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan.

Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara. Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu," tulis The Guardian.

"Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."

Tolak Terbitkan Perppu KPK

 Presiden Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK, Aktivis AntiKorupsi Sebut Rezim Neo Orde Baru Lahir 

Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK mengundang kekecewaan banyak orang, tak terkecuali dari aktivis antiKorupsi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati menilai tidak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) oleh Presiden Joko Widodo adalah sinyal bahwa rezim Neo Orde Baru telah lahir.

Asfinawati mengatakan tidak dikeluarkannya Perppu KPK harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni pelemahan pemberantasan Korupsi akibat revisi UU KPK yang telah berlaku.

Dari hal tersebut, Asfinawati mengaitkannya dengan era Orde Baru ketika Korupsi marak dilakukan.

"Menurut kami, tidak keluarnya Perppu adalah sebuah lonceng kita kembali ke orde baru atau masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/11).

Tidak hanya itu, Asfinawati menilai pelemahan pemberantasan Korupsi hanya satu dari empat ciri khas Orde Baru yang muncul di awal pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Ciri kedua menurutnya adalah, pemerintah yang hanya fokus kepada pembangunan fisik.