Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi Dapat Cap Negatif dari Dunia Internasional

Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi dapat cap negatif dari dunia internasional

Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi Dapat Cap Negatif dari Dunia Internasional
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 

Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan, kembali dipertanyakan. 

The Guardian menyayangakan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat.

Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan.

Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara. Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu," tulis The Guardian.

"Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."

Tolak Terbitkan Perppu KPK

 Presiden Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK, Aktivis AntiKorupsi Sebut Rezim Neo Orde Baru Lahir 

Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK mengundang kekecewaan banyak orang, tak terkecuali dari aktivis antiKorupsi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati menilai tidak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) oleh Presiden Joko Widodo adalah sinyal bahwa rezim Neo Orde Baru telah lahir.

Asfinawati mengatakan tidak dikeluarkannya Perppu KPK harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni pelemahan pemberantasan Korupsi akibat revisi UU KPK yang telah berlaku.

Dari hal tersebut, Asfinawati mengaitkannya dengan era Orde Baru ketika Korupsi marak dilakukan.

"Menurut kami, tidak keluarnya Perppu adalah sebuah lonceng kita kembali ke orde baru atau masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/11).

Tidak hanya itu, Asfinawati menilai pelemahan pemberantasan Korupsi hanya satu dari empat ciri khas Orde Baru yang muncul di awal pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Ciri kedua menurutnya adalah, pemerintah yang hanya fokus kepada pembangunan fisik.

Menurutnya, hal itu juga dapat dilihat dari pidato kenegaraan presiden yang banyak menyebutkan investasi dan pembangunan, tanpa menyebutkan HAM serta kepastian hukum.

Selain itu, Asfinawati menilai Jokowi juga banyak memasukkan kalangan militer dan polisi ke dalam lembaga sipil pemerintahan.

Kata dia hal itu adalah ciri ketiga dari orde baru. Ia juga menilai pemerintahan Jokowi juga represif terhadap kebebasan berpendapat yang juga menjadi ciri terakhir Orde Baru.

Asfinawati mencontohkan, polisi menangkap para peserta aksi Mei 2019 tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, menurutnya kepolisian juga menggunakan cara represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan sejumlah UU bermasalah pada September 2019.

"Belum lagi kalau kita kaitkan dengan beberapa rancangan UU yang merepresi rakyat, maka sebetulnya ini adalah perulangan yang terjadi sebelum 1998 atau Orde Baru," kata Asfinawati.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Pratikno ‎membantah Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK atau Perppu KPK.

Presiden kata Pratikno menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi ( MK ).

"Pak Presiden tadi bilang, loh kok pemberitaan tentang Perppu seperti itu. Jadi kemarin kan saya ada disitu juga.

Maksud Pak Presiden itu intinya terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di MK," tutur Pratikno.

Pratikno menyayangkan sejumlah pemberitaan yang menulis Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK.

"Tadi dipesankan oleh Pak Presiden baca berita kok seperti itu. Padahal yang ditekankan oleh pak presiden adalah menghargai proses hukum yang sedang berlangsung," jelas Pratikno.

Dia menekankan, Jokowi masih dalam sikap menghormati proses uji materi yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.‎ (*)

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved