Sudah Dihubungi Istana Soal Dewan Pengawas KPK? Begini Pengakuan Ahok, Nama Yusril Juga Mengemuka
Nama Ahok BTP disebut-sebut menjadi salah satu yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan dewan pengawas KPK.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kini mengemuka, dewan pengawas KPK adalah perangkat KPK yang memegang peranan penting dalam penyidikan.
Nama Ahok BTP disebut-sebut menjadi salah satu yang akan dipilih Presiden Joko Widodo ( Presiden Jokowi ) untuk menduduki jabatan dewan pengawas KPK.
Terkait hal itu, Ahok BTP mengungkapkan ceritanya menyangkut telepon dari Istana terkait dewan pengawas KPK.
• Kisah Bocah 14 Tahun Nikahi Gadis 20 Tahun Viral, Pengantin Pria Masih Pakai Baju Koko Anak-anak
• Klarifikasi Ricky Zainal Pemilik Ammar TV yang Dikaitkan dengan Layangan Putus, Mengaku Belum Cerai
• Ramalan Zodiak Cinta Rabu 6 November 2019: Cancer Ajak Doi Jalan, Pesona Leo Tidak Bisa Ditolak
• Setelah Ribut dengan Ahok, Anies Baswedan Kini Tantang Sri Mulyani, Juga Singgung Tito Karnavian
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sendiri sudah membantah isu yang beredar mengenai dirinya akan menjabat sebagai dewan pengawas KPK.
"Hoaks itu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (5/11/2019).
Tapi, Ahok menegaskan, belum ada komunikasi dengan pihak Istana, agar dirinya menjadi Dewan Pengawas KPK.
"Tidak ada (komunikasi)," aku Ahok.
Sebelumnya, beredar isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan menjadi dewan pengawas (dewas) KPK.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin menilai, Dewas KPK harus diisi orang yang tak pernah terlibat kasus maupun masalah.
"dewan pengawas KPK harus diisi oleh orang-orang yang tidak pernah bermasalah."
"Tidak pernah berkasus, baik secara pidana maupun etika," ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (5/11/2019).
Menurutnya, lembaga antirasuah itu harus menghindari orang-orang yang pernah bermasalah, apalagi sudah pernah diputus pengadilan.
Jika nantinya diisi orang-orang berlatar belakang seperti itu, maka dikhawatirkan akan merusak wibawa KPK serta Presiden Joko Widodo yang menentukan nama-nama Dewas KPK nantinya.
"Jika orang-orang bermasalah masuk menjadi dewan pengawas KPK, maka akan runtuhlah kewibawaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi."
"Dan runtuh juga kewibawaan Jokowi sebagai penentu nama-nama tersebut."
