Gubernur Anies Baswedan Dinilai tak Transparan soal APBD, Ima Ungkap ada 200 Ribu Komponen di APBD

TRIBUNKALTIM.CO-Gubernur Anies Baswedan dinilai tak transparan soal APBD, Ima Nahdiah ungkap ada 200 ribu komponen di APBD

Polemik persoalan anggaran di APBD DKI Jakarta masih terus berlanjut.

Bahkan polemik ini sudah santer dibicarakan di kalangan masyarakat DKI Jakarta.

Salah seorang anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Nahdiah angkat bicara mengenai polemik anggaran di Ibu Kota Negara tersebut. 

Ima Nahdiah menyampaikan soal polemik anggaran APBD Jakarta itu  saat menjadi narasumber acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (6/11/2019).

Ima menerangkan bahwa APBD dari Jakarta untuk masyarakatnya perlu ditampilkan secara transparan kepada publik.

"Kita ini kan anggarannya ini totalnya banyak, komponen itu sekitar 200 ribu," ujar Ima Nahdiah seperti dikutip TribunWow.Com.

"Masyarakat dari RT, RW, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), mereka kan mengusulkan, tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," sambungnya.

Menurutnya transparansi soal dana APBD dinilai sangat penting supaya adanya kejelasan.

Ima kemudian menyinggung sikap Anies Baswedan yang ia anggap insecure.

Menurutnya, sebagai gubernur Anies Baswedan seharusnya bisa lebih terbuka kepada masyarakatnya sendiri dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload agar masyarakat juga bisa jelas gitu, apa yang sudah di anggarkan dan apa yang belum," tegas Ima.

"Karena kalau saya lihat Pak Anies ini kayak insecure, apa yang ditutup-tutupi seperti itu."

"Karena kalau tidak apa-apa ya sudah kita buka saja ke publik," tukasnya.

Anies Sebut Kejanggalan Anggaran Ada dari Dulu

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), Anies merasa kasus angka fantastis pada APBD DKI Jakarta diangkat seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya.

"Sekarang persoalan ini diangkat seakan-akan hanya terjadi di era tahun ini," ujar Anies.

Karena adanya tudingan yang menuduh seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya, Anies mengatakan dirinya terpaksa menunjukkan adanya kejanggalan tersebut di tiap tahun.

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.

"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.

Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.

"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.

PSI Tuntut Anies Transparan

Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian.

Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.

"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.

Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.

"Bukan di akhir penetapan," kata dia.

Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut lantaran jumlah orang yang mengawasi proses penganggaran akan bertambah signifikan.

"Ini juga kami yakin akan membantu tugas temen-temen ASN di Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Ia kemudian menjelaskan dengan dibukanya proses anggaran, PSI akan membantu melindungi para aparatur sipil negara yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.

"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman aparatur sipil negara yang bekerja dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Rian tidak ingin ada aparatur sipil negara yang tidak bersalah menjadi korban kambing hitam dalam kejanggalan proses penganggaran.

"Agar tidak lagi menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran," kata dia.

 Sebelumnya, setelah anggaran Lem Aibon dan pengadaan Ballpoint di DKI Jakarta disorot berbagai pihak, kini giliran anggaran konsultan RW di DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan yang disorot.

Seperti anggaran Lem Aibon, anggaran konsultan RW pun disebut mengada-ada karena jumlahnya fantastis, yakni setengah miliar lebih untuk 1 RW.

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Manuver Terlalu Ekstrem ke PKS, Surya Paloh Kena Tegur Jokowi, Ditertawakan Kader Golkar, Responnya?

• Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Ahok dan Antasari Azhar di Dewan Pengawas KPK, Ini Kuncinya

Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dirinya sudah menyisir anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta.

Rencana penggelontoran dana Rp 556 juta per RW untuk konsultan penataan wilayah kumuh di DKI Jakarta menuai kontroversi.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Kompas TV, Selasa (5/11/2019), anggaran itu masuk dalam kegiatan community action plan (CAP) 2020 yang ditujukan untuk memperbaiki sejumlah RW yang ada di lima wilayah DKI Jakarta.

Sejumlah pihak, seperti pengamat hingga DPRD DKI Jakarta menyebut, dana miliaran yang akan dikucurkan untuk membayar jasa konsultan itu sangat mengada-ada.

Mulanya, pembawa acara Aiman Witjaksono menanyakan soal logika anggaran yang dibuat.

"6 tenaga ahli di 1 RW yang merupakan konsultan, diberikan upah 556 juta rupiah?," kata Aiman.

Aiman pun menghitung jumlah orang tersebut dikalikan jumlah RW kumuh yang akan ditata.

"Ini proyek besar untuk sebuah perencana, arsitek misalnya atau planolog, ada 6 orang di 1 RW dapat hampir 100 juta rupiah kali 76 RW."

"Dari mana kemudian logika ini bisa masuk, kemudian bahwa ini adalah angka yang pas?," tanya Aiman.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto pun memberikan tanggapan.

Kelik memaparkan bahwa komponen gaji Rp 556 juta itu tidak hanya tenaga ahli, tapi juga ada tenaga pendukung.

"Tidak hanya tenaga ahli, masih ada tenaga pendukung, kemudian juga ada sosialiasi, kemudian pelaporan," ujar Kelik.

"Tapi memang yang utama itu tenaga ahli 6 orang tadi per 1 RW."

Kelik kemudian memberikan rincian keperluan dana.

Dalam lembaran yang ditunjukkan ke arah kamera, tampak gaji dan jabatan seperti berikut:

 1. Team leader/tenaga ahli planologi : Rp 19.350.000

2. Tenaga ahli arsitektur: Rp 15.150.000

3. Tenaga ahli sipil: Rp 15.150.000

4. Tenaga ahli teknik lingkungan: Rp 15.150.000

5. Tenaga ahli sosial: Rp 15.150.000

6. Tenaga ahli ekonomi manajemen: Rp 15.150.000

Dari orang-orang tersebut, tidak semuanya dipekerjakan selama 4 bulan.

Kelik kemudian menjelaskan bahwa jika dalam 1 kelurahan ada beberapa RW, maka jasa yang akan ditambah adalah tenaga ahli pendukung.

Sedangkan team leader tetap digaji Rp Rp 19.350.000.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pun memberikan tanggapan atas rincian tersebut melalui sambungan telepon.

"Ini kemarin kita sudah mendapat penjelasan seperti itu," ujarnya.

"Bahwa tenaga ahli ini ada yang 3 bulan, 4 bulan, rata-rata begitu."

"Bahwa menyelesaikan 1 RW butuh konsentrasi 3-4 bulan ini tenaga ahli yang terlalu mahal menurut saya," sambungnya.

Ida kemudian mempertanyakan soal waktu berpikir tenaga ahli untuk menyelesaikan 1 RW.

"Apakah iya penyelesaian 1 RW butuh pemikiran tenaga ahli 3-4 bulan?," tanya Ida.

"Ini kan keterlaluan," sambungnya.

Aiman kemudian menanyakan soal angka belasan juta per bulan yang akan dipakai untuk menggaji mereka.

"Bukan bicara per bulannya, tapi ke kaliannya," ucap Aida.

"Kemarin paparannya 1 RW ini bisa diselesaikan oleh kajian selama 3-4 bulan."

Ida pun menyoroti gaji yang akan diberikan kepada tenaga ahli selama 4 bulan.

"Jadi 19 juta kali 4 bulan, bayangkan 1 RW butuh biaya untuk gaji 1 tenaga ahli (19x4)," ungkap Ida.

"Kalau memang dia kerjanya 4 bulan, bayangkan ini kan terlalu tinggi, dari jumlah yang diatur hanya 1 RW."

Ida lantas menyebut anggaran itu terlalu mengada-ada.

"Ini orang bodoh sekalipun berpikirnya sama, ini terlalu mengada-ada," ucapnya.

"Apakah orang tenaga ahli ini, mohon maaf, saya mesti luruskan, saya bukannya tidak menghargai keahlian orang."

"Tapi ini terlalu mengada-ada, eksekutif ini berbicara satu RW butuh konsentrasi tenaga ahli di angka 3 sampai 4 bulan, ini kan keterlaluan," tambahnya.

Ida menyebut bahwa DPRD mendukung wacana penataan wilayah kumuh.

Akan tetapi ia mengajak semua pihak yang terlibat agar menghitung lagi anggaran yang akan dikeluarkan.

"Apakah betul 1 RW membutuhkan 3-4 bulan? Ini kan tidak perlu," ujar Ida.

"Jangan disiasati, 'Oh ini kalau 2 RW tambahnya cuma 200 (juta)'."

Ida juga menyoroti soal pemilihan RW yang akan ditata.

Di mana sebagian ada kelurahan yang diambil 1 RW, 2 RW, atau beberapa RW saja.

Menurutnya, akan lebih efisien apabila penataan dilakukan di tiap kota.

Misal tahun ini Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan seterusnya.

"Tidak membuang anggaran, saya berbicara ini uang rakyat, yang harus digunakan seefisien mungkin," ungkapnya.

Simak video lengkapnya di bawah ini mulai menit awal:

Dikutip dari Kompas.com, khusus di Jakarta Barat, akan ada 22 RW yang ditata, berikut daftarnya:

1. Kelurahan Kembangan Utara: RW 004 dan 006

2. Kelurahan Wijaya Kusuma: RW 002, 003, 005, 007, dan 008

3. Kelurahan Krendang: RW 002 dan 003

4. Kelurahan Jembatan Lima: RW 006

5. Kelurahan Pekojan: RW 008, 010, dan 012

6. Kelurahan Palmerah: RW 004 dan 008

7. Kelurahan Krukut: RW 002, 003, dan 005

8. Kelurahan Tangki: RW 004

9. Kelurahan Kalideres: RW 001, 010, dan 013

Konsep CAP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan bakal menata sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota.

Konsep penataan yang digunakan adalah community action plan (CAP), yakni melalui perencanaan penataan kampung kumuh.

Dengan konsep ini, warga di kampung yang kumuh bakal dilibatkan untuk menata daerah mereka.

Meski demikian, Pemprov DKI tidak dapat secara langsung mengerjakan CAP.

Mereka membutuhkan peranan jasa pihak ketiga untuk melibatkan warga dalam menyusun rencana.

Oleh karena itu, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tiap wilayah menganggarkan biaya konsultan untuk mengerjakan CAP.

Anggaran tersebut diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. (*)