Omong Kosong Tulus, Mendagri: Hampir Semua Kepala Daerah Berpotensi Korupsi, Hitungannya Sederhana

"Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT (operasi tangkap tangan), penangkapan kepala daerah buat saya it's not a surprise for me, kenapa?"

"Mungkin hampir, hampir ya, saya enggak mau menuduh. Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Tito Karnavian tidak menjawab saat ditanya apakah kajian tersebut nantinya akan mengarah pada wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih melalui DPRD.

Yang pasti, menurutnya saat ini perlu perbaikan dari sistem Pilkada langsung agar tidak terlalu banyak menimbulkan dampak negatif.

"Bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya enggak terjadi korupsi, biar tidak terjadi OTT lagi," ucapnya.

Tito Karnavian lalu mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" Tanyanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi."

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ucapnya.

Tito Karnavian berpandangan, mudarat Pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langsung.

"Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung."

"Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," papar Tito Karnavian.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menilai Pilkada lebih baik dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat.