Mau Jadi Bos BUMN, Zulkifli Hasan Ketum PAN Bandingkan Ahok dengan Napi Korupsi yang Maju Pilkada

TRIBUNKALTIM.CO - Mau jadi bos BUMN, Zulkifli Hasan Ketum PAN bandingkan Ahok dengan napi korupsi yang maju Pilkada.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Ketum PAN, Zulkifli Hasan mengomentari rencana pengangkatan eks Gubernur DKI Jakarta, Ahok BTP menjadi bos BUMN.

Diketahui, larangan napi Korupsi maju Pilkada kini gencar jadi topik pembicaraan.

Di sisi lain, eks Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok, juga eks napi, dengan kasus penistaan agama.

Dilansir dari Warta Kota, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengomentari kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal jadi bos BUMN.

Menurut Zulkifli Hasan, apabila Ahok bisa bergabung ke BUMN, maka calon kepala daerah yang pernah jadi narapidana, jangan dipermasalahkan bila hendak ikut Pilkada.

• Alasan Viktor Laiskodat Anggota Surya Paloh Tolak Wisatawan Miskin Masuk ke NTT, Tak Mau Lihat Lagi

• Warisan Program Susi Pudjiastuti yang Legendaris Ini Tak Diteruskan Edhy Prabowo atas Arahan Jokowi

• Erick Thohir Beberkan Posisi Ahok di BUMN Ada di Tangan Presiden, Jokowi Sebut Belum Pasti Menjabat

"Kalau gitu di MPR jangan diributin dong yang mau nyalon bupati, ya gitu, makasih," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ahok merupakan mantan narapidana kasus penodaan agama. Ahok telah divonis dua tahun penjara dan bebas pada 24 Januari 2019.

Zulkifli Hasan enggan menjawab lagi terkait layak tidaknya Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.

Sebaiknya, kata Zulkifli Hasan, hal tersebut ditanyakan kepada Ahok sendiri.

"Tanya beliaunya saja lah kalau itu ya, makasih," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih mengikuti proses seleksi.

Dari proses ini, dia bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi).

Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi seusai memberikan DIPA 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi turut menyinggung kinerja Ahok yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi dirinya kala itu.‎

Disinggung apakah Ahok merupakan rekomendasi dirinya, Jokowi tidak menjawab tegas.

"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ungkap Jokowi.

Dikonfirmasi apakah Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina seperti isu-isu yang beredar? Jokowi juga tak menjawab.

Mantan Wali Kota Solo ini meminta masalah teknis penempatan ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," ucapnya.

 Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memerlukan figur seperti Ahok.

"BUMN dengan 142 perusahaan, kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang oleh satu orang," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 Erick Thohir menilai, Ahok merupakan figur pendobrak dan sosok seperti itulah yang dibutuhkan di BUMN.

Ahok juga dinilai memiliki rekam jejak yang bagus untuk mempercepat pembangunan di BUMN.

"Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan," tuturnya.

Meski begitu, tetap saja Erick Thohir belum mau bicara banyak BUMN mana yang akan diisi oleh Ahok.

"Sabar," cetusnya.

Terima Tawaran

Sebelumnya, Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama, dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik."

"Jadi kan BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Arya Sinulingga masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.

Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya Sinulingga juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.

Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.

"Pak Ahok sudah menerima," ujar Arya.

Harus Mundur dari PDIP

Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di BUMN.

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, Rabu (13/11/2019) sore, di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta.

Ahok merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Namun hingga kini, Ahok belum diketahui akan mengisi posisi apa di perusahaan pelat merah.

Ahok telah menyambangi Kantor BUMN dan bertemu Menteri BUMN Erock Thohir.

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir pada Ahok untuk menjabat di salah satu BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik."

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu."

"Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," terang Fadjroel.

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Yang terpenting, Ahok tidak pernah menjadi terpidana di kasus dugaan korupsi.

Terlebih, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," jelasnya.

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," sarannya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif pertemuan Ahok dengan Erick Thohir.

Menurut dia, bagus jika Ahok bergabung di jajaran pejabat BUMN. Senada, Luhut juga enggan berkomentar posisi apa yang bakal diisi Ahok.

"Kan bagus dia (Ahok) masuk di BUMN," katanya, di Gedung DPR, Rabu (13/11/2019). (*)