Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya

TRIBUNKALTIM.CO - Ternyata bukan Ahok, Sandiaga Uno dikabarkan jadi pimpinan BUMN sektor energi ini, berikut rekam jejaknya.

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan tengah beres-beres masalah internal perusahaan BUMN.

Di mana perusahaan milik negara yang kerap dilanda masalah.

• Kabar Buruk, Kapolres Ini Langsung Dicopot Diduga Ngobrol saat Kapolri Beri Arahan, Begini Nasibnya

• Nyaris Tak Ada yang Bela Sukmawati, Putri Proklamator Soekarno, Tante Puan Maharani, Ini Respon PBNU

• Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS 2019, 50 Formasi Pemprov Ini Sepi Peminat, Bahkan Ada Masih Kosong

Pekan lalu ramai wacana mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi direktur utama Pertamina.

Hari ini giliran mantan wakil gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga mantan calon wakil presiden RI dikabarkan akan jadi direktur utama PLN.

Selain Sandiaga Uno, sebelumnya nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP juga sempat dikabarkan akan memimpin PLN. 

Benarkah hal tersebut? 

Pihak Istana ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, meminta awak media untuk bertanya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Meski proses pemilihan direksi maupun komisaris BUMN strategis berada di tangan Presiden Jokowi namun pihak istana meminta media massa menanyakan hal itu kepada menteri BUMN.

"Lebih baik ditanyakan ke menteri BUMN, Pak Erick Thohir," ujar Juri Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Erick untuk memperbaiki ratusan perusahaan pelat merah dan menjaga visi-misi BUMN seperti amanat pemerintah.

"Visi-misi BUMN adalah visi-misi dari presiden dan wakil presiden. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," paparnya.

Eks pimpinan KPK juga dipanggil

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, menghadiri undangan pertemuan secara pribadi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir.

Dalam pertemuan itu, Erick dampingi kedua Wamen BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoadmojo.

Undangan ia terima melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, tujuan dari undangan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Chandra menegaskan, tidak menyinggung soal jabatan.

"Tebak-tebak buah manggis. Tidak ada bicara posisi atau jabatan," katanya ditemui usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

Pertemuan itu, lanjut mantan komisaris utama PLN tersebut, hanya membahas seputar perkembangan BUMN secara luas. Ia pun tidak menyebut secara detil pada sektor apa yang difokuskan dalam pembahasan.

"Banyak (yang dibahas dalam pertemuan). Kebetulan, saya pernah jadi Komut (Komisaris Utama) PLN, ditanya pengalaman saya waktu itu gimana. Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak," ujarnya.

Namun, dirinya memastikan pembahasan antara Erick dan kedua wamennya hanya seputar masalah hukum. Pasalnya, di tubuh BUMN kerap ditemukan pejabat yang tersangkut kasus korupsi.

"Pembicaraan iya (lebih spesifik ke hukum). Pak Menteri ( Erick Thohir) ingin BUMN ini maju, kendalanya apa, yang pernah saya alami apa. Kira-kira begitu," ucapnya.

"Jadi jangan sampailah ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi. Jadi Pak Menteri menyampaikan, salah satu yang penting adalah integritas. Jadi jangan sampai BUMN dijadikan bahan bajakan," jelasnya.

Chandra Hamzah disinyalir akan menempati jabatan di Kementerian BUMN. Namun, belum dipastikan jabatan yang akan diisi olehnya.

Rencananya, Chandra bakal dijadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya.

"Belum dibicarakan, tapi mungkin," ucapnya.

Klarifikasi jubir presiden

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDI-P jika menjabat bos Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Awalnya, Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya ini menyebut bahwa Ahok harus mundur dari kader PDI-P jika sudah menjabat pimpinan perusahaan plat merah.

Namun, Fadjroel mengakui keliru.

Menurut dia, Ahok tidak harus mundur karena statusnya hanya sebagai kader, bukan pengurus partai.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Fadjroel mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015.

Fadjroel mengaku baru menyadari aturan tersebut tak mengharuskan kader parpol untuk mundur setelah berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi menyebut Ahok bisa menjabat sebagai komisaris atau direksi di salah satu BUMN.

Namun ia belum mau menyebut BUMN yang akan ditempati Ahok.

Rekam Jejak Sandiaga Uno

Berdasarkan penelusuran TribunJakarta.com, Sandiaga Uno memiliki nama asli Sandiaga Salahudin Uno.

Sebelum dirinya terjun ke ranah politik, Sandiaga merupakan seorang pengusaha.

Usai meraih predikat summa cum laude dari Wichita State University - Amerika Serikat, Sandiaga bekerja sebagai karyawan Bank Summa di tahun 1990.

Setahun dirinya bekerja, ia mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan di George Washington University, Amerika Serikat.

Usai berhasil menempuh pendidikan, Sandiaga bergabung di Seapower Asia Investment Limited, Singapura.

Kemudian, tahun 1995, Sandiaga Uno menjadi Executive Vice President NTI Resources Ltd.

Meski menjadi wakil eksekutif presiden kala itu, perusahaannya kena ditutup karena krisis moneter yang melanda pada tahun 1997.

Sandiaga pun balik ke Indonesia dengan tidak memiliki pekerjaan.

Meski demikian, Sandiaga Uno tidak berputus asa.

Sandiaga bersama teman SMAnya, Rosan Perkasa Roeslani mendirikan perusahaan penasihat keuangan PT Recapital Advisors pada tahun 1997.

Kala itu, ia mendapat mentor bisnis William Soeryadjaya, pendiri PT ASTRA Internasional.

Lalu, pada tahun 1998, Sandiaga bersama putra William mendirikan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya dengan usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi dan kehutanan.

Perusahaan itu bekerja dengan mengumpulkan modal investor untuk mengakuisisi perusahaan yang mengalami masalah keuangan.

Kemudian, perusahaan tersebut sistemnya diperbaiki dan dikembangkan hingga menjadi sehat kembali.

Usai kembali sehat, aset perusahaan dijual kembali dengan nilai lebih tinggi.

Adanya networking yang luas dengan perusahaan dan lembaga keuangan, membuat perusahaan yang didirikan Sandiaga Uno berhasil mengambil alih 12 perusahaan hingga tahun 2009.

Beberapa perusahaan yang telah dijual kembali diantaranya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan PT Astra Microtonics.

Tak hanya itu, Sandiaga sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Usaha Kecil dan Menengah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dari 2009-2010, dan ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari 2005 - 2008.

Sandi dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan mencapai 80 juta dollar AS, pada 2007.

Sementara, pada 2008 ia dinobatkan menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan total aset 245 juta dollar AS.

Pada 2009 Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes.

Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan US$ 400 juta dan berada di peringkat 29.

Pada tahun 2018 peringkatnya turun di peringkat 85 dengan taksiran kekayaan US$ 300 juta.

Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan.

PT Adaro Indonesia

PT Indonesia Bulk Terminal

PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia

Interra Resources Limited

PT iFORTE SOLUSI INFOTEK

• Sebab Anies Baswedan Gelisah Diungkap, Beda Penyusunan Anggaran Era Ahok BTP Dibeber di Mata Najwa

• Anak Buah Gubernur Anies Baswedan Ini Tunggu Kabar Gerindra Gantikan Sandiaga Uno di DKI Jakarta

• Bakal Jadi Bos BUMN, Mahfud MD Singgung Status eks Napi Ahok, Tak Bisa Jadi Pejabat Publik Ditunjuk

• PKS Khawatir Ahok jadi Bos BUMN, Mardani Ali Sera Soroti Kedekatan BTP dengan Partai Megawati

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono