Walikota Neni Moerniaeni Enggan Komentari Dugaan Dalang Tuduhan Berasal dari Internal Pemkot Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -- Walikota Neni Moerniaeni enggan komentari dugaan dalang tuduhan berasal dari internal Pemkot Bontang

Walikota Bontang Neni Moerniaeni enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan dalang pemberitaan yang menyudutkan Pemkot Bontang justru dilakukan oleh internal pemerintah kota Bontang.

Pasalnya dari siaran pers yang beredar di media sosial, tudingan yang diarahkan pada pemerintahan Neni Moerniaeni begitu detil.

BACA JUGA

Pemuda Tendang Orangtua Hingga Tersungkur, 'Koe Mbiyen Wes Ngajar Aku, Padakne Aku Ora Kelingan'

Presiden Jokowi Ditegur Tokoh Dunia Berulangkali, Hati-hati Gunakan Batu Bara, Begini Jawabannya 

Kabar Buruk Anies Baswedan, 3 Kepala Daerah Ini Bisa Pengganjal Jadi Presiden RI, Masuk Nominasi LSI

Nikita Mirzani Sebut Kosmetik Bermerkuri Dibantah Owner, Jessica Iskandar jadi Brand Ambassador Baru

Kelompok ini mampu menyebutkan dugaan pelanggaran pemerintah pada APBD Perubahan 2019 secara rinci.

Mulai dari perubahan anggaran secara sepihak oleh TAPD, dugaan korupsi di proyek pembangunan Rumah Sakit Tipe D,

dugaan lelang proyek pembangunan Pasar Rawa Indah telah diatur,

hingga pemborosan anggaran negara dengan pemberangkatan Ketua RT dinas keluar daerah.

Pernyataan kelompok yang mengatasnamakan Komunitas Pelajar Anti Korupsi menuding adanya praktik pengubahan APBD Perubahan 2019 secara sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Bontang.

Disebutkan dalam siaran pers yang beredar di grup-grup media sosial, kelompok ini menyebutkan adanya perubahan nilai belanja tak sesuai dengan hasil kesepakatan di Paripurna.

Ada tambahan anggaran belanja sekitar Rp 45 miliar.