Finalisasi APBD 2020 Bontang Tunggu Persetujuan Fraksi, Diprediksi Belanja Rp 1,5 Triliun
Finalisasi APBD 2020 Bontang Tunggu Persetujuan Fraksi, Diprediksi Belanja Rp 1,5 Triliun
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -finalisasi APBD 2020 Bontang tunggu persetujuan fraksi, diprediksi belanja Rp 1,5 triliun
Pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang menyepakati asumsi APBD 2020 mendatang sebesar Rp 1,5 Triliun.
"Iya kami sudah selesai rapat pembahasan sisa nanti pandangan fraksi dan mungkin Rabu-Kamis sudah bisa diparipurnakan," ujar Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam kepada tribun, Minggu (24/11/2019).
Andi Faiz-begitu akrab disapa mengatakan, pembahasan anggaran bersama pemerintah berjalan nyaris 1 bulan, sejak awal November kemarin.
Rencananya, besok Senin (25/11/2019) pembahasan bakal dilanjutkan di tingkatan komisi DPRD Bontang.
Sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2019-2024 pembahasan APBD tak henti di tingkatan Banggar saja.
Melainkan harmonisasi kegiatan dan pengawasan turut serta diawasi dan didampingi oleh tiap komisi di DPRD Bontang.
"Yah mungkin besok lah ada rapat dengan komisi lalu kita minta tanggapan fraksi sebelum diputuskan," ujarnya.
Ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan anggaran, yakni alokasi anggaran untuk belanja program-program penanggulangan banjir serta alokasi belanja pegawai.
Dijelaskan, sesuai tuntutam Pansus Banjir beberapa waktu lalu bahwa alokasi belanja untuk program penanggulangan banjir sebesar 10 persen dari APBD Bontang.
"Kita kemarin desak agar program penanggulangan banjir bisa mencapai 10 persen atau sekitar Rp 150 miliar hasilnya pemerintah sepakat," ujarnya.
Sementara untuk alokasi belanja pegawai bisa dipastikan perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai PNS dan non-PNS meningkat.
Pemerintah dan DPRD bersepakat untuk menaikan kembali tunjangan bagi aparatur negara.
"Tapi dengan catatan, insentif mereka naik asalkan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik dan prima," ungkapnya.
Walikota Bontang membantah tudingan pembahasan APBD Perubahan 2019 dilakukan secara sepihak.