Finalisasi APBD 2020 Bontang Tunggu Persetujuan Fraksi, Diprediksi Belanja Rp 1,5 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -finalisasi APBD 2020 Bontang tunggu persetujuan fraksi, diprediksi belanja   Rp 1,5 triliun 

Pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang menyepakati asumsi APBD 2020 mendatang sebesar Rp 1,5 Triliun.

"Iya kami sudah selesai rapat pembahasan sisa nanti pandangan fraksi dan mungkin Rabu-Kamis sudah bisa diparipurnakan," ujar Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam kepada tribun, Minggu (24/11/2019).

Andi Faiz-begitu akrab disapa mengatakan, pembahasan anggaran bersama pemerintah berjalan nyaris 1 bulan, sejak awal November kemarin.

Rencananya, besok Senin (25/11/2019) pembahasan bakal dilanjutkan di tingkatan komisi DPRD Bontang.

Sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2019-2024 pembahasan APBD tak henti di tingkatan Banggar saja.

Melainkan harmonisasi kegiatan dan pengawasan turut serta diawasi dan didampingi oleh tiap komisi di DPRD Bontang.

"Yah mungkin besok lah ada rapat dengan komisi lalu kita minta tanggapan fraksi sebelum diputuskan," ujarnya.

Ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan anggaran, yakni alokasi anggaran untuk belanja program-program penanggulangan banjir serta alokasi belanja pegawai.

Dijelaskan, sesuai tuntutam Pansus Banjir beberapa waktu lalu bahwa alokasi belanja untuk program penanggulangan banjir sebesar 10 persen dari APBD Bontang.

"Kita kemarin desak agar program penanggulangan banjir bisa mencapai 10 persen atau sekitar Rp 150 miliar hasilnya pemerintah sepakat," ujarnya.

Sementara untuk alokasi belanja pegawai bisa dipastikan perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai PNS dan non-PNS meningkat.

Pemerintah dan DPRD bersepakat untuk menaikan kembali tunjangan bagi aparatur negara.

"Tapi dengan catatan, insentif mereka naik asalkan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik dan prima," ungkapnya. 

Walikota Bontang membantah tudingan pembahasan APBD Perubahan 2019 dilakukan secara sepihak.  

Sementara itu, Pemkot Bontang mengklarifikasi terkait pemberitaan di salah datu media online yang dianggap menyudutkan pemerintah kota Bontang terkait praktik korupsi.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni memanggil Plt Sekda Bontang, Agus Amir beserta Kepala Dinas Kesehatan, Baharuddin, Kepala Inspetorat Eni Kurniawati,

BACA JUGA

Pemuda Tendang Orangtua Hingga Tersungkur, 'Koe Mbiyen Wes Ngajar Aku, Padakne Aku Ora Kelingan'

Presiden Jokowi Ditegur Tokoh Dunia Berulangkali, Hati-hati Gunakan Batu Bara, Begini Jawabannya 

Kabar Buruk Anies Baswedan, 3 Kepala Daerah Ini Bisa Pengganjal Jadi Presiden RI, Masuk Nominasi LSI

Nikita Mirzani Sebut Kosmetik Bermerkuri Dibantah Owner, Jessica Iskandar jadi Brand Ambassador Baru

bagian ULP serta Camat Bontang Barat, Mathen Minggu menggelar jumpa pers di Rujab Walikota, Kamis (21/11/2019).

Neni Moerniaeni meluruskan terkait tudingan penyusunan anggaran pada APBD Perubahan 2019 secara sepihak.

Menurutnya, seluruh proses penyusunan anggaran telah melalui tahap sesuai ketentuan berlaku.

"Jadi tidak benar kalau ada isu pembahasan dilakukan secara sepihak," ujar Neni Moerniaeni.

Hal ini pun dibenarkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ), Agus Amir saat mendampingi Walikota dalam jumpa persnya.

Plt Sekda, Agus Amir mengatakan tudingan yang ditujukan ke Pemkot bahwa ada penyusunan secara sepihak oleh TAPD keliru.

Sebab, pembahasan dilakukan bersama-sama oleh Tim TAPD bersama Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Bontang.

BACA JUGA

Kabar Neni Moerniaeni dengan Agus Haris di Pilkada Bontang, Begini Respon Adi Darma Sang Penantang

Program Kedubes Bontang, Neni Moerniaeni Ajak Pelajar Kenali Dunia dari Buku & Tontonan Edukatif

Neni Moerniaeni Kembalikan Formulir ke Hanura, Berharap Bisa Didukung, Ini yang Dijanjikan Petahana

Maju Pilkada Bontang, Neni Moerniani Tawarkan Konsep Smart City Berbasis Kemaritiman

"Pada 14 Agustus kami kembali melakukan rapat bersama Banggar terkait tambahan anggaran dari Provinsi Kaltim," ujar Agus Amir.

Dijelaskan, tudingan media online tersebut menyebutkan adanya pembahasan anggaran APBD-P 2019 secara sepihak, tak sesuai dengan rapat paripurna penetapan APBD-P 2019 lalu.

Ada selisih pembahasan anggaran dari hasil rapat paripurna dengan APBD-P 2019 pasca ditetapkan.

Selisih tersebut dibenarkan oleh Plt Sekda, namun perubahan anggaran telah disepakati oleh Banggar dan TAPD.

Ada dua alasan belanja APBD-P berubah atau meningkat dari keputusan rapat paripurna.

Pertama, adanya tambahan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim sebesar Rp 20 miliar lebih.

Kedua, ada tambahan dari Dana Bagi Hasil ( DBH ) oleh Provinsi Kaltim kepada tiap kabupaten dan kota.

Untuk Bontang menerima sekitar Rp 23 miliar.

"Totalnya tambahan belanja untuk APBD-P sekitar Rp 45 miliar, tetapi persetujuan pembahasan kembali oleh TAPD dan Banggar dilakukan dibujktikan dengan surat persetujuan ketua DPRD pada 15 Agustus," ujarnya. 

APBD-Perubahan 2019 Dibahas Lebih Awal, Banyak Program Mendesak Segera Berjalan Tahun Ini

Sementara itu diberitakan sebelumnya,  agenda pembahasan APBD-Perubahan 2019 dijadwalkan digelar akhir bulan ini.

Sejumlah kegiatan mendesak segera dilaksanakan, diantaranya program penanggulangan banjir dan belanja buku ajar bagi anak sekolah.

Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan pemerintah dijadwalkan segera melaporkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaram Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD-P 2019.

“Kita dapat jadwalnya tanggal 24 Juli ini Pemkot bakal sampaikan KUA-PPAS,” ujar Ketua DPRD Bontang Nursalam saat dihubungi tribunkaltim.co, Rabu (19/6/2019).

Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan, pembahasan anggaran dilakukan lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya lantaran pemerintah lebih dini melaporkan rencana pembahasan anggaran.

Di samping itu, sejumlah agenda pemerintah yang bersifat mendesak harus segera terlaksana di tahun ini.

Ketua DPRD Bontang Nursalam menjelaskan, batas tenggang waktu pengesahan APBD-Perubahan pada Oktober nanti. Namun, pihaknya mengaku pengesahan nanti bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Kalau kemarin kami telat bahas anggaran karena pemerintah telat laporkan ke kami, nah sekarang lebih cepat,” ujar Ketua DPRD Bontang Nursalam.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) ini mengapresiasi langkah Pemkot Bontang yang lebih dini menyerahkan rencana pembahasan anggaran kepada DPRD.

Menurut Ketua DPRD Bontang Nursalam, di era kepemimpinan Pj Sekda Agus Amir pemerintah bisa melakukan akselerasi untuk pembahasan anggaran.

OPD diminta segera merampungkan skema anggaran instansinya lebih cepat.

Alhasil, pembahasan APBD bisa dilakukan lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

“Memang sejak Pj Sekda Agus Amir memimpin Pemkot melakukan lompatan dalam penyusunan anggaran, Pj Sekda Agus Amir bisa mempercepat OPD segera melaporkan anggarannya,” ujar Ketua DPRD Bontang Nursalam.

Pun begitu, pihaknya memastikan seluruh mekanisme pembahasan anggaran bakal menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Sejumlah kegiatan non produktif juga diseleksi dengan cermat. “Tentunya kita bakal bahas bersama tapi tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ketua DPRD Bontang Nursalam. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy