Sah, Rudiantara eks Menkominfo Jadi Dirut PLN Gantikan Sripeni Inten Cahyani, Jokowi yang Nilai

TRIBUNKALTIM.CO - Sah, Rudiantara eks Menkominfo jadi Dirut PLN gantikan Sripeni Inten Cahyani, Jokowi yang nilai.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara segera diangkat sebagai Direktur Utama atau Dirut PLN.

Konfirmasi mengenai Rudiantara menjadi Dirut Perusahaan Listrik Negara atau PLN ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN).

"Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Pramono Anung, sidang tim penilai akhir (TPA) yang salah satunya menentukan pos Rudiantara sudah selesai digelar.

• Kabar Buruk Menimpa Presiden Jokowi, Anggota Keluarga Kaesang Ditemukan Meninggal di Pesawat

• Kabar Buruk Indonesia Kekurangan Uang, eks Panglima TNI Warning Kepolisian dan Kejaksaan Soal Ini

• Goo Hara Meninggal Dunia, Polisi Temukan Sepucuk Surat di Rumahnya, Isinya Belum Diungkap!

Sidang TPA itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku ketua, Pramono Anung selaku sekretaris, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah Menteri terkait lainnya.

Kini, Rudiantara tinggal menunggu dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"(Sidang TPA) sudah selesai.

Bolanya di Menteri BUMN," kata dia.

Rudiantara adalah Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun, di era Presiden Jokowi - Maruf Amin, Jokowi mempercayakan pos Menkominfo kepada politisi Nasdem Johnny G Platte.

Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

Hari ini Senin 25 November 2019, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP akan ditetapkan menjadi Komisaris Utama ( Komut ) Pertamina pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa ( RUPSLB ).

Selanjutnya, Ahok BTP akan mulai bertugas sebagai Komut Pertamina seperti yang telah diminta oleh Menteri BUMN Erick Thohir termasuk menurut pengamat adalah berantas mafia migas dari hulu ke hilir.

Ahok akan ditetapkan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin (25/11/2019).

Pengangkatan Ahok akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina.

Seperti dikutip dari kompas.com, staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Jumat (22/11/2019) mengatakan, “Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS.

Hari ini, Senin 25 November 2019 RUPSLB dilakukan untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina.”  

Arya menjelaskan, setelah resmi dilantik, Ahok BTP akan langsung diminta menjalankan tugas-tugas yang telah diminta oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Setelah diputuskan Pak Ahok langsung tugas. Tugasnya melakukan pengawasan, distribusi, efisiensi dan persoalan kilang-kilang (milik Pertamina),” kata Arya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan Ahok BTP telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

Penunjukkan Ahok BTP sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak.

Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDIP.

Tugas Ahok

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP akan menggantikan Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) menggantikan Tanri Abeng.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengharapkan kehadiran Ahok BTP di Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual.

Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra P.G Talattov seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019).

Abra menyebut, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.

Dari sisi hulu sebut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru.

Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.

"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya.

Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.

Sebagai perwakilan pemerintah lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.

Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas.

Ahok BTP diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.

"Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada.

Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.

Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina.

"Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina.

Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi.

"Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya. (*)