Walikota Rizal Effendi Sebut Desalinasi Air Pertama Akan Lelang Minggu Depan, Butuh Rp 150 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN-Walikota Balikpapan Rizal Effendi sebut desalinasi air pertama akan dilelang minggu depan, butuh Rp 150 miliar

Walikota Balikpapan Rizal Effendi beberapa hari yang lalu sudah kembali ke Balikpapan, setelah dari Barcelona, Spanyol  dalam rangka menghadiri kongres dan expo Smart City se dunia.

Dalam kunjungan itu,  Rizal Effendi memberikan  kabar mengenai investor yang tertarik pada rencana desalinasi air.

Meski belum ada kepastian yang jelas, namun Rizal Effendi menyebut pihaknya sempat dipertemukan dengan 6-7 investor di Spanyol.

"Nanti kita data lagi rincinya. Kita juga sedang mencoba untuk desalinasi pertama akan dilelang minggu depan," ujar Rizal Effendi Effendi saat ditemui Tribunkaltim.co.

Walikota Balikpapan dua periode tersebut menambahkan, karena menyangkut urusan bisnis para investor akan melihat terlebih dahulu mengenai gambaran visibilitas dari desalinasi air yang masih disusun.

Sementara itu, terkait kesanggupan modal desalinasi yang mencapai angka Rp 150 miliar, Rizal Effendi menyebut pihak investor masih melihat progresnnya.

"Kan mereka yang tertarik itu investor dunia di Spanyol, nanti kita akan kasih lagi data lebih rincinya, apakah itu memungkinkan untuk mereka berinvestasi," kata Rizal Effendi.

Diketahui kongres dan expo Smart City yang dihadiri Walikota Balikpapan tersebut banyak menampilkan teknologi baru terkait dengan transportasi, manajemen air, lingkungan, dan pemerintahan.

Beberapa program manajemen air yang ditampilkan menjelaskan tentang cara mengontrol kehilangan air, mengetahui cara manajemen air,

sehingga kadar kehilangannya tidak menjadi besar seperti saat ini.

Sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi buka suara terkait kepergiannya ke Barcelona bersama Dirut PDAM Haidir Effendi.

Meski sempat menghindar saat ditanya awak media, namun ketika dikejar dan didesak terus menerus akhirnya Rizal Effendi berkenan memberikan keterangan.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal Effendi mengatakan kepergiannya selama beberapa hari kemarin dalam rangka memenuhi undangan kongres dan expo Smart City se dunia.

"Dalam pembahasan Smart City memang banyak hal yang ditampilkan. Ada teknologi baru mengenai transportasi, manajemen air, lingkungan, dan pemerintahan," ujar Rizal Effendi saat ditemui Tribunkaltim.co.

Baca Juga• Sejarah Hari Ini, Runtuhnya Jembatan Kukar, Golden Gate Kaltim, Puluhan Tewas, SBY Beri Titah

Baca Juga• Viral di Medsos, Video Detik-detik Mobil Ngebut, Terguling dan Terjun dari Flyover, Ada Korban Jiwa

Baca Juga• Kabar Gembira Hari ini Promo KFC 5 Ayam Rp 49.545 & Banyak Promo Lainya Sampai 31 Desember 2019

Baca Juga• Tito Sudah Mencoba, Kini Warga Bisa Cetak KTP,KK dan Akta Kelahiran di ADM,Hanya Satu Setengah Menit

Rizal Effendi juga menambahkan terdapat beberapa hal yang bisa dibawa ke Balikpapan dari expo smartcity, salah satunya mengenai manajemen air.

Sementara itu saat ditanya kabar yang beredar bahwa kepergiannya terkait belajar desalinasi air ke Spanyol, Rizal Effendi tidak menampik kabar tersebut.

"Memang pemerintah Spanyol tertarik kita ceritakan tentang desalinasi air. Sehingga mereka mempertemukan kita dengan beberapa perusahaan di Spanyol yang tertarik ikut desalinasi," bebernya.

Rizal Effendi menyebut dibawanya Dirut PDAM pergi bersama dirinya guna untuk menindaklanjuti teknis dari desalinasi air tersebut.

Meski begitu diketahui sebelumnya, kepergian Rizal Effendi ke luar negeri sempat dipertanyakan oleh pihak DPRD Kota Balikpapan.

Pasalnya kepergian Rizal Effendi ke luar negeri tepat disaat terjadi perbedaan pendapat antara pihak DPRD dan PDAM yang dianggap tidak bisa transparan dalam penggunaan anggaran.

Anggota DPRD Balikpapan Ini Siap Hadapi PDAM Jika Tidak Transparan.

Terdengar kabar DPRD Kota Balikpapan akan gunakan hak angket

jika PDAM Tirta Manggar tidak mau terbuka atau transparan anggaran yang ada di dalamnya.

Hal ini merespon pernyataan Dirut PDAM Balikpapan Haidir Effendi.

Terkait pembagian laba PDAM dengan Pemkot Balikpapan,

yang tidak bisa disampaikan secara detail ke publik.

Saat ditemui Tribunkaltim.co, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menyebut

dirinya telah mengantongi temuan investigasi yang akan diserahkan semua datanya kepada Komisi II.

"Kami akan lakukan sidak secepatnya, bersama dengan Komisi II untuk mengecek data yang saya berikan.

Ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan warga Kota Balikpapan," ujar Taufik.

Politisi dari PKB ini berujar PDAM tidak sepatutnya terus meminta bantuan kepada pemerintah kota,

terlebih dengan hasil yang tidak transparan.

Memang, dalam kegiatannya PDAM bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Namun, Taufik menegaskan pihak DPRD Balikpapan juga berhak untuk mengaudit secara internal maupun eksternal.

"Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, yang juga ikut mengesahkan anggaran,

wajib bisa gunakan hak angket untuk memanggil. Dan kita bisa saja gunakan audit eksternal dari aparat hukum," tegasnya.

Diketahui pihak PDAM saat ini telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 Miliar yang merupakan

penyertaan modal dari APBN 2019 dan masuk ke batang tubuh APBD.

Sementara itu, Taufik mengatakan PDAM sebaiknya tidak semena-mena dalam menggunakan anggaran

jika nantinya tidak tepat sasaran.

"Saya siap mendukung dan siap perang jika itu terjadi (tidak transparan). Bahwasannya PDAM tidak akan

terbuka tentang masalah anggaran selama ini,"

pungkas Taufik mengakhiri keterangannya. (*)

Tanggapi Kritik DPRD Soal Kinerja PDAM, Wawali Sebut Sambungan Baru Tunggu Waduk Teritip

Diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud menanggapi kritik

seluruh fraksi di DPRD terkait

pelayanan PDAM di kota Balikpapan.

"Bagus saja itu. Banyak usulan. Namanya usulan, kan, kada apa jar-nya (tidak apa-apa ujarnya) Pak Isran.

Bagus aja," tutur Rahmad Masud usai sidang paripurna, Senin (11/11/2019).

Lebih lanjut, Rahmad Masud menjelaskan diminta atau tidak diminta pemenuhan kebutuhan masyarakat

memang jadi tanggungjawab pemerintah.

"Yang jelas, sebaik-baiknya pemerintah punya kewajiban.

Jadi gak diminta atau diminta, pemerintah punya kewajiban menjamin fasilitas yang dibutuhkan warganya.

Termasuk air," ungkap Rahmad Masud.

Rahmad Masud yang juga bacalon Pilkada 2020 dari partai Golkar tersebut tak bisa menampik belum 100

persen sambungan PDAM dirasakan warga Balikpapan.

Namun pemerintah tak diam dalam menangani persoalan tersebut.

"Kalau sekarang belum mampu 100 persen, tapi Insya Allah, pelan tapi pasti, pembangunan Waduk Teritip

bagian upaya pemerintah memenuhi kebutuhan warga," ujar Rahmad Masud.

Disinggung terkait soal ribuan permohonan pengajuan yang ditunggak PDAM, yang hingga kini belum jelas nasibnya,

Rahmad Masud mengajak masyarakat tetap berprasangka baik.

Ia pun berkata bakal melakukan evaluasi kinerja kepada PDAM.

"Kita gak boleh berburuk sangka, pemerintah pasti berbuat. Nanti kita lihat kerjanya ( PDAM ) lambat atau cepat," tutur Rahmad Masud.

Rahmad Masud juga mengingatkan sumber air kota Balikpapan masih mengandalkan sistem tadah hujan.

Sedangkan penunggakan 6000 sambungan PDAM, diyakininya sudah melewati kajian tertentu.

"Kalau, toh, ada pengajuan. Balikpapan ini tadah hujan, harus ada sumber air.

Kalau dibuka sambungan, tapi tak ada air, bagaimana? Artinya itu kajian pemerintah.

Nanti dengan beroperasi Waduk Teritip akan ada berapa ribu sambungan.

Pemerintah melihat skala air yang dibutuhkan, serta kesiapannya," jelas Rahmad Masud.

Wawali yang juga Ketua DPD Golkar Balikpapan ini yakin PDAM bakal

memperluas sambungan airnya, setelah Waduk Teritip beroperasi.

 "Artinya harus rasional. Jangan kita buka ( sambungan ) gak ada airnya, dihujat lagi kita, masuk lagi koran,"

seloroh Rahmad Masud.

6.000 Pengajuan sambungan PDAM Sudah Bertahun-tahun Belum Jelas Nasibnya

Diberitakan sebelumnya,  sekitar 6.000 pengajuan sambungan PDAM sudah bertahun-tahun belum Jelas

nasibnya, begini kritik anggota DPRD Balikpapan.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Keuangan Wali

Kota Balikpapan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( RAPBD ) tahun anggaran 2020 digelar, Senin (11/11/2019).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpalan Abdulloh, dihadiri wakil

walikota Balikpapan, Rahmad Masud.

"Walikota Balikpapan telah menyampaikan nota keuangan pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Ini waktunya fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum," tutur Abdulloh.

Seluruh fraksi yang ada di parlemen menyampaikan pandangan umumnya.

Dimulai dari fraksi Golkar ( Fadhilah ), fraksi PDIP include PKB ( Wiranata Oey ), fraksi Gerindra ( Siswanto)  fraksi PKS ( Syukri Wahid ), 

fraksi Demokrat ( Mieke Henny ) dan fraksi Naspehando ( Kamaruddin ).

Hampir seluruh fraksi menyinggung penurunan pendapatan daerah 2020 sekitar 10,56 persen atau 

Rp 266,96 miliar dari tahun sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2020 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,26 triliun lebih.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 setelah perubahan yakni sebesar Rp2,52 triliun lebih.

Selain itu, PDAM jadi sorotan ke 6 fraksi di sidang paripurna DPRD Balikpapan.

Lantaran dianggap mengalami penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Sikap transparan dan profesional harus dilakukan PDAM, PDAM sudah sejauh mana?" tanya Fadilah,

politisi perempuan partai Golkar Balikpapan.

Ada sekitar 6.000 pengajuan sambungan yang sudah bertahun-tahun belum jelas nasibnya.

Parlemen meminta PDAM transparan dan profesional.

Sebab air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

"Saudara walikota harus evaluasi kinerja PDAM secara menyeluruh.

Fraksi usulkan audit kinerja, audit eksternal bahkan sampai pansus," kata politisi PDIP, Wiranata Oey

menyampaikan pandangan fraksi di sidang paripurna. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy