Presiden Joko Widodo Akui Pertumbuhan Ekonomi 2020 Bakal Tak Capai Target, Ini Sederet Penyebabnya

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo akui pertumbuhan ekonomi 2020 bakal tak capai target, ini sederet penyebabnya

Presiden Joko Widodo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berkisar pada 5,04-5,05 persen.

Angka tersebut lebih rendah dari target yang dicanangkan Jokowi sebesar 5,3 persen dalam pidato nota keuangannya di Sidang Istimewa MPR, Agustus.

"Tantangan kita ada di mana?

Saya kira pertumbuhan ekonomi kita tahun ini mungkin 5,04 atau 5,05.

Kira-kira begitu," kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

• Soal Presiden Dipilih MPR, Mardani Ali Sera PKS Beda dengan PBNU, Oligarki, Tak Ada Jokowi dan SBY

• Maju Pilkada Rekan William Aditya PSI Tiru Strategi Sandiaga Uno di Pilgub Jakarta Kalahkan Ahok BTP

• Bandingkan Gaji yang Diberikan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk PNS, Bagaikan Bumi dan Langit

• Selangkah Lagi, Putra Sukmawati dan Jokowi Bergandengan di Pilkada Solo, Kunci di Prabowo Subianto

Jokowi menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bergantung pada kondisi perekonomian global yang juga diprediksi menurun.

Beberapa hal yang memengaruhi kondisi ekonomi global di antaranya ialah krisis politik di Amerika Latin serta Hong Kong.

Ada pula persoalan Brexit yang tak kunjung usai.

Di sisi lain, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Meski demikian, Jokowi menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia patut disyukuri.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di urutan ketiga di antata negara-negara anggota G-20.

Indonesia berada di urutan ketiga setelah India di peringkat pertama dan Cina di posisi kedua.

"Saya ingin menunjukkan Indonesia dibanding negara-negara lain jauh lebih baik terutama dengan pertumbuhan ekonomi.

Kita lihat di G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia di posisi ranking ke-3," ujar Jokowi.

"Perlu kita syukuri dan kita sering lupakan.

Nomor 3, di bawah India dan China baru Indonesia.

Sehingga rasa optimisme ini harus terus kita tebarkan.

Jangan sampai kita dalam posisi (pesimis).

Memang semua negara tertekan dengan kondisi eksternal," lanjut dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,3 persen di 2020.

Angka ini sama dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019.

“Pertumbuhan ekonomi akan berada di tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya,” ujar Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sementara itu, lanjut Jokowi, laju inflasi akan dijaga pada tingkat 3,1 persen.

Angka ini lebih rendah ketimbang target inflasi tahun lalu yang sebesar 3,5 persen.

“Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat,” kata Jokowi.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dikisaran Rp 14.400 per dollar Amerika Serikat.

“Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas indonesia dan perbaikan iklim investasi,” ucap dia.

Visi Misi Tersulit

Dalam kesempatannya, Presiden Jokowi memeberkan visi misi prioritas kerja yang akan dikerjakan selama 5 tahun depan dalam pemerintahan. 

Tentu saja terungkap ada beberapa hal yang sulit untuk dituntaskan namun dikerjakan secara sungguh dan usaha tanpa menyerah.

Kali ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) menjelaskan lima program kerja prioritas pada periode ke dua masa kepemimpinannya. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (27/11/2019).

Jokowi mengatakan prioritas pertama dalam masa kerja lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Menurut penuturan Jokowi, pembangunan SDM merupakan pekerjaan yang paling sulit.

Presiden Jokowi dalam pidato kuncinya di Kompas 100 CEO Forum membeberkan target pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. (KompasTV)

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masih terus dikerjakan pada pemerintah Jokowi kali ini.

Meskipun program tersebut sudah menjadi prioritas pada periode sebelumnya.

Si Jokowi menekankan akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Sudah beberapa kali saya sampaikan, lima yang akan kita kerjakan. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ini adalah hal yang paling sulit," terang Jokowi.

"Tidak gampang menyelesaikan memperbaiki masalah SDM ini."

Setelah lima tahun yang lalu kita bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur meskipun ini lima tahun ke depan tetap kita lanjutkan," tambahnya.

Dan Jokowi juga menjelaskan prioritas kerjanya yang lain.

Di antaranya adalah melakukan pemangkasan regulasi yang menurut penuturan Jokowi akan dikerjakan dengan omnibus law.

Omnibus Law merupakan undang-undang yang dibuat memang untuk mengerjakan sebuah isu besar.

Dan dapat menghilangkan atau mengubah undang-undang yang lain.

Selain itu, prioritas kerja Jokowi juga terdapat pemangkasan birokrasi di Indonesia.

Serta melakukan tranformasi ekonomi.

"Tetapi fokus kita adalah di pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur," jelas Jokowi.

"Kemudian penyederhanaan regulasi yang nanti akan kita kerjakan dengan omnibus law."

"Dan penyederhanaan birokrasi kita serta yang terakhir adalah transformasi ekonomi."

Menurut laporan dari Bank Dunia, yang diterima oleh Jokowi sebanyak 54 persen pekerja di Indonesia merupakan balita yang terkena stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita dikarenakan kekurangan gizi kronis.

Hal tersebut membuat Jokowi menjadikan stunting sebagai program prioritas dalam melakukan pembangunan SDM.

"Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia adalah kita tau laporan dari bank dunia yang sampai kepada saya," kata Jokowi.

"Menyampaikan 54 persen dari pekerja kita dulunya adalah balita yang mengalami stunting." 

"Ini adalah angka yang sangat besar sekali. Oleh karena itu stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia."

Kali ini Jokowi menjelaskan prevalensi stunting anak balita di Indonesia masih tinggi.

Ketika itu, Indonesia berada di angka 37 persen.

Kemudian selama lima tahun kemarin dapat menurun hingga kurang lebih 27 persen.

Sehingga Jokowi menekankan pada masa kerjanya selama lima tahun ke depan akan menekan masalah stunting hingga berada pada angka 14 persen. (*)