TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sudah hampir dua tahun Kutai Kartanegara tak memiliki wakil bupati.

Hal tersebut karena pasca tertangkapnya Bupati Rita Widyasari oleh KPK terkait kasus pencucian uang. Wakil bupati kala itu Edi Damansyah pun dipilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Bupati, Edi Damansyah tidak memiliki pasangan. Sehingga untuk menggerakkan roda pemerintahan disinyalir terhambat karena tidak adanya wakil Bupati.

Baca juga; Update Klasemen Liga Italia Juventus Terpeleset Inter Milan Capolista, Lazio di 3 Besar, AC Milan?

Baca Juga; Hasil Liga Italia, AC Milan Akhirnya Menang, 3 Gol Lazio ke Gawang Udinese Bayangi Juventus

Baca Juga; Hasil Liga Italia, Dua Gol Lautaro Martinez Bawa Inter Milan Kudeta Juventus di Puncak Klasemen

Baca Juga; Klasemen Grup B SEA Games 2019 Usai Kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Vietnam, Digusur Thailand

Baca Juga; Sebagian Wilayah Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Manajer Kota, Suharso Monoarfa: Dipilih Tanpa Pilkada

DPRD Kukar pun sudah membentuk panitia khusus memilih wakil Bupati di awal tahun 2019.

Calon wakil Bupati dipilih oleh Edi Damansyah. Diperkirakan dua orang yang dipilih oleh bupati adalah Chairil Anwar dan Juremi.

Rencananya panitia pemilih yang beranggotakan sejumlah anggota DPRD ini rencananya akan mengadakan pemilihan bupati bulan Desember 2019.

"Insyaallah Minggu kedua Desember kita menentukan jadwal dari persyaratan administrasi sampai pemilihan wakil Bupati," ucap ketua Panitia Pemilih ( Panlih ) Andi Faisal, Senin (2/12/2019).

Nantinya para calon wakil akan memaparkan visi misi kepada para Panlih. Selain itu Panlih juga turut mengundang akademisi dari universitas Mulawarman dan Universitas Kutai Kartanegara.

"Mengundang akademisi dari Unmul dan Unikarta. Penyampaian visi misi dengan sistem tanya jawab. Sejauh mana calon wakil ini paham dengan visi misi Bupati. Jangan sampai tidak sinkron," kata Andi Faisal.

Ia berharap anggota Panlih bisa menemukan kriteria dari dua calon yang diusung oleh bupati. "Semua orang baik namun kita cari yang terbaik," katanya.

Ia menargetkan persyaratan dari para calon yang diatur UU terpenuhi, sehingga di akhir tahun sudah ada wakil bupati. "Tinggal menunggu persetujuan Mendagri saja," kata Andi Faisal.

Jika memang saat seleksi tidak memenuhi syarat maka akan dicari lagi calon wakil baru. Bupati akan mengusung calon lagi jika memang kedua calon tidak lolos seleksi.

Bahkan komunikasi Panlih dengan kedua calon itu berjalan mulus. "Ada cuma kami saat ini belum buka apa yang diajukan Bupati. Kami komitmen 45 anggota DPRD membuka persyaratan itu adalah panitia pemilih," kata Andi Faisal.

Menurutnya kedua calon ini memiliki track record yang cukup baik. Apalagi dengan pengalaman sebagai birokrat menjadi modal dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Secara keilmuan mereka menguasai. Cuma kecakapan dan tata laksana mengerjakan roda pemerintahan karena ini kan bukan sekelas dinas atau RT atau kecamatan. Skupnya lebih besar di Kutai Kartanegara," kata Faisal. (Jnp)

Wabup Kukar Masih Kosong, DPRD Ungkap Bedanya dengan Pengajuan Wagub DKI Jakarta

"Uniknya di kita ini, berbeda dengan yang terjadi pada Wawali Samarinda atau Wagub DKI Jakarta karena mereka ini diusung parpol tertentu, sedangkan Edi Damansyah yang berpasangan dengan Rita Widyasari saat itu maju lewat jalur independen. Kalau diajukan langsung oleh bupati, maka kami proses langsung. Posisi kami saat ini menunggu bupati menyodorkan nama calon wabup, minimal 3 hari kami akan memprosesnya setelah pengajuan itu," tuturnya.

Ketika bupati sudah mengajukan nama calon wabup, maka DPRD segera membentuk panitia pemilihan yang beranggotakan ketua, wakil ketua dari unsur pimpinan DPRD, sekretaris, 6 orang dari unsur alat kelengkapan dewan.

Panitia pemilihan ini dibantu beberapa staf sekretariat dari ASN yang memenuhi persyaratan.

"Kami juga akan hadirkan saksi, banyak runutan yang harus dilalui calon wabup, secara administrasi hampir sama dengan proses calon wabup saat mau mengikuti Pilkada, ada penyampaian visi misi di Paripurna DPRD Kukar," ucapnya.

Selanjutnya, panitia pemilihan melakukan proses verifikasi persyaratan. "Ketika terpilih nama wabup sesuai mekanisme, maka kami akan mengajukannya ke gubernur agar dilakukan proses pengesahan," kata Salehuddin. (*)