Sebagian Wilayah Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Manajer Kota, Suharso Monoarfa: Dipilih Tanpa Pilkada
Sebagian wilayah di ibu kota negara baru akan dipimpin oleh manajer kota (city manager) yang tidak ditentukan melalui pilkada.
lihat foto
Dalam kesempatannya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan kepada Komisi III DPRD Provinsi Kaltim mengenai beberapa usulan untuk tahun 2020.
"Kami menyampaikan juga beberapa usulan untuk diperjuangkan di tahun 2020.
Ada beberapa kegiatan penting, termasuk infrastruktur jalan, ITK, dan beberapa hal," ujar Rizal Effendi, Kamis (7/11/19).
Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Kaltim juga telah sepakat untuk memberikan dukungan.
Sementara itu, Rizal Effendi juga mengharapkan bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi untuk tahun 2020, mendapatkan angka yang lebih besar dari tahun ini.
Diketahui di tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan sendiri mendapat bantuan anggaran Keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp 104 Miliar.
Namun ternyata, Balikpapan menduduki urutan tiga terbawah dari 10 Kabupaten/Kota menyangkut besaran angka bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
"Bantuan Keuangan provinsi selama ini, Balikpapan itu nomor 7.
Padahal Balikpapan sendiri, kota kedua setelah Samarinda yang sangat memegang peranan penting," jelas Rizal Effendi.
Rizal Effendi merasa ada yang kurang proporsional saat ini terkait dengan bantuan anggaran Keuangan untuk Kota Balikpapan.
Walikota dua periode ini mengimbuhkan Balikpapan merupakan bagian dari kota penting yaitu sebagai kota penyangga dari Ibu Kota Negara baru.
"Balikpapan ini kota penyangga dan akan jadi gerbang nantinya.
Nah sehingga, kita akan perbaiki sistem pengajuannya, kita akan revisi dan perbaiki agar mendapat bantuan Keuangan yang sesuai," pungkas Rizal Effendi mengakhiri keterangannya. (*)
Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy
