TGUPP Terus Dikritik, Anies Baswedan Akhirnya Angkat Bicara, Tugas, Hasil Kerja yang Membaik Dibeber

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P.

Fraksi PSI menilai, anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.

Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP dicoret dari rancangan KUA-PPAS dan dialihkan menggunakan biaya operasional Anies Baswedan.

Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies. Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP.

Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies Baswedan.

• Sebut TGUPP Anies Baswedan Tak Punya Manfaat Signifikan, Begini Strategi yang Disiapkan PDIP

• Tanggapi TGUPP Naik, Fraksi Nasdem Singgung Status Anies yang Jomblo, Harusnya Tak Terlalu Disoal

Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies Baswedan.

Namun, anggaran itu nyatanya tetap dialokasikan dalam KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Anggaran TGUPP juga diusulkan dalam RAPBD 2020 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS.

Anies Baswedan angkat bicara

Anies Baswedan mengatakan, TGUPP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan program. Anies menyampaikan itu menanggapi kritik beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap TGUPP.