Ujian Nasional akan Dihapus 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan Benahi Gaji Guru

TRIBUNKALTIM.CO-Ujian Nasional akan dihapus 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan benahi gaji guru

Kabar gembira bagi para guru di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membenahi kesejahteraan guru seiring dengan rencana penghapusan Ujian Nasional tahun 2021 mendatang.

Setelah Ujian Nasional ditiadakan, akan diubah menjadi Asesmen Kompentensi minimum dan survei karakter.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga

Erlangga menjawab kritik kesiapan guru guna menghadapi perubahan sistem pendidikan tersebut.

Baca Juga

• Sikap Tolak Medali Emas SEA Games 2019 Buat Salut, Ini Sisi Lain Park Hang-seo yang Jarang Diketahui

• Tawarkan 3 Produk di Customer Gathering Balikpapan, Wuling Almaz Jadi Primadona, Ini Daftar Harganya

• Soal Pengorbanan, Media Vietnam Ungkap Alasan Mengejutkan Park Hang-seo Tolak Medali Emas SEA Games

• Pakai Password, Nia Ramadhani Tak Bisa Buka Pintu Kamar, Saran Putra Bungsu Ardi Bakrie Bikin Ngakak

Pasalnya, kualitas dan kesejahteraan guru yang dinilai timpang antara perkotaan dan daerah.

"Perbaikan gaji guru harus terjadi secara simultan. Kalau tidak nanti ada perbedaan dan lag antara daerah maju dan belum.

Hasil asesment itu pemerintah bisa melakukan intervensi, jadi itu memang harus dikerjakan sama sama," kata Erlangga dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Erlangga, kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas kementerian besutan Nadiem Makarim tersebut.

Ia mengakui, guru memang menjadi eksekutor dari setiap kebijakan yang diberikan oleh Kemendikbud.

"Memang guru betul dan sentral gak ada gedung pun guru bisa mengajar. Guru itu kurikulum berjalan. Jadi benar apa yang dikatakan, betul bahwa ke depan kita harus perhatikan guru," ungkap Erlangga.

Selain membenahi kesejahteraan guru, pihaknya juga menggodok persoalan adminstrasi yang selama ini juga mengganggu guru dalam proses ngajar mengajar.

"Biasanya guru ribet urus administrasi ke depan bisa jadi satu atau tiga halaman. Selain itu kami juga akan benahi soal zonasi, itu pemerataan dan penyebaran guru," pungkasnya.

 Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan alasannya akan menghapus ujian nasional (UN).

Menurutnya, ia menginginkan menghindari dampak negatif dari UN tersebut.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat.

Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019) yang dilansir melalui Kompas.com.

Dia mencontohkan, dampak negatifnya adalah tingkat stres yang tinggi pada siswa saat persiapan ujian nasional.

• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional UN, eks Artis Dede Yusuf Anggota SBY Tanya Gantinya

• Berlangsung Dinihari, Habib Rizieq Shihab dan Anies Baswedan Dijadwalkan Lakukan Ini di Reuni 212

• Anggaran Wisma Seniman Dicoret Anggota Prabowo dan Megawati, Anies Baswedan: Orang Berimajinasi

Kemudian, ia berujar saat siswa menghadapi ujian yang pelajarannya tidak dikuasai, ada rasa khawatir yang berlebihan.

Meski wacana ini sudah dikaji, Nadiem mengatakan, kebijakan yang akan dilakukan tidak akan sekadar menghapus ujian nasional.

Namun, akan ada perbaikan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari ujian nasional itu sebenarnya apa.

Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem Makarim.

Selain penghapusan ujian nasional, pihaknya ingin menyederhanakan kurikulum.

Ia juga menginginkan untuk meningkatkan kompetensi agar menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Nadiem Makarim pun menyinggung kegunaan link and match dalam dunia pendidikan.

"Arahan pak presiden untuk menciptakan link and match antar sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dll begitu," jelasnya yang dilansir dari Youtube Kompas TV pada (30/11/2019).

Baca Juga

• Media Vietnam Masih Bahas Pelatih Indonesia, Indra Sjafri Disebut Makan Buah Pahit Akibat Ucapannya

• 2 Pesawat Garuda Berhadapan Sampai Nyaris Tabrakan di Taxiway Bandara, Kemenhub Turun Investigasi

• Manchester United Perkuat Semua Lini, Ini Target Ole di Bursa Transfer, Ada Nama Haaland dan Sancho

• Tak Mau Diajak Pulang & Tantang Dibunuh, Perempuan Ini Ditusuk Suaminya di Tempat Pemakaman Umum

Seperti diketahui dari sebuah jurnal, program link and match berfungsi untuk menjembatani kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Nadiem Makarim berujar jika nantinya akan ada program yang mengarah kepada link and match.

Untuknya ia mengatakan diperlukannya beberapa hal seperti deregulasi dari semua instansi unit pendidikan.

Ia juga menyoroti soal plafform merdeka belajar yang akan dibuat.

"Dan untuk mencapai itukan ada beberapa hal salah satunya adalah, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan.

Makanya platformnya yang kami sebut itu merdeka belajar," tuturnya.

Nadiem Makarim juga menambahkan pentingnya penyederhanaan kurikulum maupun assestment.

"Dan dari situ harus ada penyederhanaan, dari sisi kurikulum maupun assestment, akan beralih kepada sifatnya yang lebih kompetensi," ujarnya saat ditemui wartawan.

Menurutnya, ia memastikan jika ujian nasional untuk tahun 2020 akan tetap dilaksanakan.

Nadiem Makarim berujar sudah mengumumkan supaya tenang bagi para pelajar yang sudah giat belajar.

"Yang pasti 2020 masih akan jalan ujian nasional.

Itu sudah kami umumkan biar tenang bagi yang sudah belajar dan lain-lain," tegas Mendikbud Nadiem Makarim usai menjadi salah satu pembicara Konferensi Pendidikan Indonesia 2019 di Gedung Kemendikbud, Jakarta (30/11/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Untuk itu kabar adanya penghapusan UN pada tahun 2020 resmi ditepis oleh Nadiem.

Ia menerangkan wacana penghapusan ujian nasional masih akan terus dikaji.

Ditambah juga ia masih ingin mengkaji kembali pelaksanaan ujian nasional yang menjadi aspirasi masyarakat.

Menurutnya banyak dari kalangan pendidik yang menginginkan dihapuskan tetapi menghindari hal-hal negatifnya.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat, dari guru, dari murid dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang bukan ingin menghapuskan tetapi menghindari hal-hal yang negatif,"

"Seperti dari sisi stress, kayak menghukum siswa yang mungkin dari bidang (UN) itu kurang kuat dan lain-lain," ujar Mendikbud Nadiem.

Nadiem Makarim berujar soal UN bukan semata wacana penghapusan saja.

Tetapi lebih untuk mengevaluasi kembali esensi dari pelaksanaan UN itu sendiri.

"Jadi ini (kajian UN) semacam prinsipnya.

Jadi semua ini bukan wacana hapus-menghapus tetapi ini juga wacana memperbaiki esensi dari UN sebenarnya itu apa.

Apa untuk menilai murid atau untuk menilai sistem," jelas Mendikbud.

Tanggapan DPR

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Hanya saja politikus Demokrat ini mengingatkan, agar penghapusan ini harus diikuti standar kelulusan pengganti UN.

Apalagi wacana penghapusan UN ini bukan baru diwacanakan pada masa Nadiem Makarim, tapi sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy.

 "Kalau mau diubah, apa nanti gantinya?

Apakah standar kelulusan di sekolah saja, atau per provinsi, atau bagaimana?

Apakah nilai murni NEM, atau kembali pada sekolah atau level provinsi?

Itu perlu ditentukan," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu dia meminta Nadiem Makarim benar-benar mengkaji secara matang pengganti Ujian Nasional.

Dia tidak mau, pengganti Ujian Nasional malah akan membebani para siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing.

Dia pun menjelaskan, wacana penghapusan Ujian Nasional masih belum belum pernah dibahas Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

Baca Juga

• Longsor Sebagian Badan Jalan, Jalan Poros Samarinda - Balikpapan Nyaris Lumpuh

• Salut, Pelatih Vietnam Menolak Menerima Medali Emas SEA Games 2019, Ternyata Ini Alasannya

• Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Ini Makanan dan Minuman Pemicu Kanker, No 7 Dikonsumsi Tiap Hari

• Iis Dahlia Sebut Suaminya tak Tahu Bawa Harley Davidson & Brompton, Kata Pengamat & Vincent Raditya

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional.

Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru.

Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar Ujian Nasional akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. (*)