Kejati Sudah Kantongi Data Persoalan Pertambangan di Kaltim, Bentuk Tim Satgas Penindakan Hukum

Kejati Sudah Kantongi Data Persoalan Pertambangan di Kaltim, Bentuk Tim Satgas Penindakan Hukum

Editor: Samir Paturusi
Tribunkaltim.Co/Ichwal Setiawan
KOMITMEN -- Kajati Kaltim, Chaerul Amir (tengah) bersama perwakilan Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Helmi membangun komitmen penegakan hukum dari kasus-kasus pertambangan di Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA-Kejati sudah kantongi data persoalan pertambangan di Kaltim, bentuk tim satgas penindakan hukum 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sudah mengantongi data permasalahan tambang dan hutan di Kaltim.

Bahkan, Kejati telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani persoalan tambang dam hutan Kaltim.

"Sudah ada data yang kami kantongi, tapi itu off the record dulu yah datanya," ujar Kajati Kaltim, Chaerul Amir kepada wartawan, seusai Rakor antara Kejati dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim di Hotel Harris, Jumat (20/12/2019).

Tim Satgas yang dibentuk dipimpin Asisten Bidang Intelijen, Kejati Kaltim, Muhammad Sumartono dan didukung bidang lain di lingkungan internal Kejati.

Kajati Chaerul menjelaskan, persoalan tambang di Kaltim cukup kompleks.

Beberapa laporan seperti jaminan reklamasi, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi bakal ditindaklanjuti.

Tim Satgas bakal mengupayakan penengakan hukum berdasarkan temuan di lapangan. Langkah awal tim bakal mengklarifikasi sesuai data yang dimilki.

Namun tetap mengendepankan langkah-langkah preventif untuk mengembalikan hak-hak daerah.

"Yah saya (Kajati) tak ingin membangun opini tentang pelanggaran perusahaan lah. Tapi kita akan klarifikasi dulu, kalau ada temuan pelanggaran akan kami tindak," ungkapnya.

"Kita ingin mengedepankan pengembalian hak-hak daerah, seperti hak pemulihan lingkungan pascatambang, reklamasi lubang-lubang tambang," tambah Kajati.

Target kerja tim Satgas ini mulai berjalan pada 2020 mendatang. Dalam kurun setahun, tim diminta bisa merampungkan persoalan hukum yang terjadi di sektor tambang dan perhutanan.

"Harapan kita kalau bisa penanganan persoalan tambang dan hutan ini lebih cepat, tak perlu sampai setahun lah.

Nah, nanti tim juga bakal berkoordinasi dengan Kejari di wilayah setempat," pungkasnya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved