Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Balikpapan Naik Tahap Penyidikan, BPKP Audit Kerugian Negara 2 Kali
Kasus Korupsi dana hibah KPU Balikpapan naik tahap penyidikan, BPKP audit kerugian negara hingga 2 kali..
lihat foto
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Balikpapan Agus Priyatna belum lama ini kepada Tribunkaltim.co.
"Sudah ada hasil auditnya dari BPKP, memang ada kerugian negara," ujar Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna.
Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna menjelaskan, anggaran hibah yang diberikan Pemkot Balikpapan ke KOU saat itu senilai Rp 42 miliar dan kasus tersebut mulai diselidiki sejak akhir tahun 2018 lalu.
Sejak keluarnya audit dari BPKP tersebut, kemudian pada Selasa, (13/8/2019) lalu dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Rencana kita akan memanggil kembali pihak yang bersangkutan," ungkap Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna.
Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna membeberkan, modus korupsi yang dilakukan dalam dugaan tipikor dana hibah KPU ini adalah adanya dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta dugaan laporan-laporan kegiatan fiktif.
"Bukti-bukti sudah ada, dari hasil keterangan pihak KPU yang kita panggil dan adanya hasil audit BPKP ini, makanya kita naikkan ke penyidikan," jelas Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna.
Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya juga telah mengamankan beberapa alat bukti seperti sejumlah berkas yang berada delapan box plastik.
"Itu bukti-bukti yang sudah kita amankan dari KPU," beber Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna.
Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna menambahkan, dengan ditingkatkannya kasus tersebut ke penyidikan, dalam waktu dekat Kejari Balikpapan akan memanggil KPU Kota Balikpapan.
Bahkan, Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna juga akan mencari tahu apakah ada aliran dana ke komisioner-komisioner saat itu.
"Kita akan panggil lagi untuk dilakukan pemeriksaan," pungkas Kasi Pidsus Kejari Balikpapan Agus Priyatna.
Terpisah, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha membenarkan pemeriksaan tersebut sudah lama dilakukan sejak tahun 2018 lalu.
Dikuinya, saat itu memang ada beberapa staf dan jajaran sekretariat KPU kota Balikpapan yang dipanggil pihak kejaksaan.
"Dasarnya itu karena ada laporan terkait dengan tata kelola keuangan," ungkap Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha.
