Dana Kelurahan

Semua Kelurahan di Kota Balikpapan Bakal Terima Dana Rp 1 Miliar

Dana tersebut, diluar dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp350 juta.

Semua Kelurahan di Kota Balikpapan Bakal Terima Dana Rp 1 Miliar
TRIBUNKALTIM.CO/ HERIANI
Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Agus Budi Prasetyo 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tahun 2020, masing-masing Kelurahan di Kota Balikpapan akan mendapat kucuran dana sebesar Rp1 miliar dari Pemerintah Kota.

Pengalokasian dana tersebut, diungkap Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Agus Budi Prasetyo.

"Didalam ketentuan, presentasi dana kelurahan 5 persen dari APBD. Untuk tahun 2020, kita juga sudah mengalokasikan per kelurahan Rp1 miliar," katanya, Rabu (8/1/2020).

Dana tersebut, diluar dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp350 juta.

Budi juga mengungkapkan, tahun 2019 lalu, sumber dana masing-masing kelurahan hanya berasal dari DAU tambahan sebesar Rp352 juta.

DAU tambahan mulai dikucurkan pemerintah pusat tahun 2019 lalu. Khusus untuk tahun 2020, dana yang akan dikelola oleh kelurahan dipastikan meningkat.

Hal ini seiring adanya Permendagri nomor 130 tahun 2018 terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dalam Permendagri tersebut, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk kegiatan kelurahan minimal lima persen dariAPBD.

Tentunya setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) dan ditambah DAU tambahan yang diterima kelurahan.

"Tahun lalu belum ada dari APBD, karena informasinya baru muncul," imbuhnya.

Dana kelurahan tersebut, difokuskan untuk 2 jenis kegiatan.

Pertama, pemberdayaan masyarakat dan kedua, kegiatan perbaikan dan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur di kelurahan masing-masing.

Budi juga menegaskan, implementasi dana kelurahan tersebut harus sesuai dengan mekanisme, yakni kegiatan hasil Musyawarah Kelurahan dalam rapat koordinasi pembangunan kelurahan.

Pengambilan kebijaksanaan tersebut, tidak serta merta dari pihak kelurahan saja, namun harus melibatkan LPM hingga tokoh masyarakat.

"Pencairan dana kelurahan dari APBD, harus sesuai dengan juknis ada," pungkasnya.

Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved