Pilkada 2020

Tim Verifikasi Paslon Perseorangan Harus Netral, KPU Libatkan Ketua RT Sesuai PKPU 2017

Dari sisi tata waktunya pun, hal itu tidak dimungkinkan. Hal itulah yang juga menjadi keberatan Bacalon Independen terkait dengan verifikasi faktual.

Tim Verifikasi Paslon Perseorangan Harus Netral, KPU Libatkan Ketua RT Sesuai PKPU 2017
Tribunkaltim.co, Miftah Anggraeni
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Noor Thoha, saat ditemui Tribunkaltim.co 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan meragukan kesanggupannya memverifikasi sejumlah dukungan dari calon perseorangan dalam waktu singkat.

Diketahui jumlah dukungan yang harus diverifikasi secara faktual esok berjumlah 39.450 dengan waktu yang relatif cepat, yakni selama 2 minggu.

Sebab itu, dalam PKPU Tahun 2017 yang mengatur tentang pencalonan, KPU sangat dimungkinkan atau diperbolehkan dalam hal verivikasi faktual mengangkat Ketua RT.

"Yang mengangkat itu KPPS atas nama KPU. Nanti dari jumlah 39.450 dukungan, insyaallah tidak tertumpuk di satu kelurahan saja, tapi tersebar. Otomatis beban Ketua RT ini tidak berat sebenarnya," ujar Noor Thoha, Ketua KPU Kota Balikpapan.

Jika melihat pada pengalaman di tahun sebelumnya yaitu pada 2015, KPU menyebut PPS tidak sanggup untuk memverifikasi dukungan yang jumlahnya besar.

Dari sisi tata waktunya pun, hal itu tidak dimungkinkan. Hal itulah yang juga menjadi keberatan Bacalon Independen terkait dengan verifikasi faktual.

"Seperti dulu dengan 3 orang di PPS lalu memverifikasi sekian ribu orang itu tidak mungkin," tambahnya.

Maka lanjut Thoha, dengan adanya PKPU baru ini, KPU sangat dimudahkan dengan diperbolehkannya mengangkat Ketua RT.

Tentu saja Ketua RT yang nantinya diangkat untuk menjadi verifikator harus memiliki syarat netral atau tidak berafiliasi dengan pasangan calon atau partai politik.

Dengan demikian, sejumlah dukungan yang harus diverifikasi, diyakini KPU pasti akan bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua minggu.

"Kita ini punya 1.600 RT, kalau dukungannya 39 ribu, jadi satu RT kalau disebar rata anggaplah 20-30. Dan jumlah dukungan pasti tidak memberatkan karena hanya memastikan yang bersangkutan mendukung atau tidak," sebutnya.

Sementara itu dalam teknisnya, dikatakan Thoha pada bulan Maret nanti, Ketua RT akan dilantik oleh KPU sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).

Praktis Ketua RT tersebut sudah akan langsung terikat pada Surat Keputusan (SK) untuk menjadi penyelenggara.

"Mekanismenya nanti yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan untuk memverifikasi itu. Insya Allah di setiap RT tidak banyak," tutupnya. (m11)

Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved