Gaji Menteri Rp 19 Juta dan Bolak Balik Diteror, Erick Thohir Lebih Suka Jadi Pengusaha

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku lebih senang menjadi pengusaha ketimbang menjadi pejabat di pemerintahan.

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku lebih senang menjadi pengusaha ketimbang menjadi pejabat di pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Erick Thohir di depan para generasi mudah dalam acara Indonesia Millennial Summit 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

“(Lebih enak jadi) pengusaha, lebih bebas,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menjelaskan, sama seperti duduk di posisi menteri, menjadi pengusaha juga dapat berkontribusi bagi masyarakat luas.

Bedanya, tiap kebijakan yang dia ambil sebagai menteri harus sepenuhnya memikirkan kepentingan masyarakat.

“Cuma memang yang membedakan kementerian ada kebijakan yang besar untuk impactful masyarakat," kata Erick Thohir.

Dari segi pendapatan, lanjut Erick Thohir, juga lebih besar dana yang dia kantongi saat jadi pengusaha ketimbang jadi menteri.

Menurut mantan Ketua Inasgoc itu gaji menteri hanya belasan juta rupiah.

“Kalau menteri, gajinya cuma Rp 19 juta, padahal kebijakan yang kita ambil jauh lebih besar dibanding swasta,” ucap dia.

Mendapat teror

Erick Thohir juga mengaku kerap mendapat ancaman setelah menduduki kursi menteri.

Apalagi, setelah adanya permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“(Ancaman sudah menjadi) makanan sehari-hari, apalagi ada (kasus) Jiwasraya dan Asabri,” ujar Erick Thohir.

Kendati begitu, Erick Thohir tak mau merinci apa bentuk ancaman yang dia terima setelah menjabat sebagai menteri.

Dia hanya mengatakan, ancaman yang didapat dirinya tak menyurutkan langkahnya untuk memperbaiki BUMN.

“Tapi kita lillahi ta'ala saja, kerja yang terbaik saja,” kata Erick Thohir.

Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu pun mengaku lebih senang menjadi seorang pengusaha ketimbang menjadi menteri.

“(Lebih enak jadi) pengusaha. (Jadi pengusaha) bisa lebih bebas,” ucap dia.

Pegawai menaruh karangan bunga ucapan terima kasih dan dukungan terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dikirim ke Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020). Kantor Menteri BUMN Erick Thohir kembali mendapat kiriman bunga berupa dukungan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tribunnews/Irwan Rismawan
Pegawai menaruh karangan bunga ucapan terima kasih dan dukungan terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dikirim ke Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020). Kantor Menteri BUMN Erick Thohir kembali mendapat kiriman bunga berupa dukungan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tengah dilanda masalah yang bersumber dari penempatan portofolio investasi pada saham-saham gorengan.

Nilai saham yang diinvestasikan oleh kedua perusahaan tersebut merosot yang membuat aset perusahaan mengalami penyusutan drastis.

Masalah kerugian dalam laporan keuangan pun membuat perusahaan terancam gagal bayar polis kepada masing-masing nasabah.

 Imigrasi Cekal beberapa nama terkait Jiwasraya

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima permintaan cekal sejumlah nama dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dari sepuluh nama yang ada, mantan Direktur Keuangan Harry Prasetyo disebut-sebut dalam daftar cekal dengan inisial HP.

Sembilan nama lainnya yakni HR, DYA, MZ, DW, GL, ER, AS, BT, dan HH.

Nama Harry Prasetyo sendiri sempat jadi bahan perbincangan lantaran diketahui pernah masuk dalam lingkaran Istana.

Harry pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden ( KSP).

Rekam jejak Harry Prasetyo di Jiwasraya terbilang lama.

Dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2008.

Lantaran kinerjanya yang dianggap mumpuni dalam menyehatkan perseroan, Harry kembali ditunjuk menjadi menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018.

Sebelum berkarir di Jiwasraya, pria asal Cimahi ini telah lama malang-melintang di berbagai perusahaan.

Selepas kuliah di Pittsburgh State University Amerika Serikat dirinya meniti karir di sejumlah perusahaan keuangan.

Sementara itu, dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harry tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37.907.422.262.

JIka dirinci, hartanya meliputi aset properti di Tangerang Selatan senilai Rp 1.000.000.000.

Untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki sembilan kendaraan mewah yang terdiri dari mobil mewah dari berbagai pabrikan serta tiga unit moge.

Harry juga memiliki aset bergerak senilai Rp 1.159.000.000, surat berharga sebesar Rp 15.273.731.920, simpanan senilai Rp 5.547.752.377 dan harta lainnya sejumlah Rp. 8.095.000.000.

Masuk KSP

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui kecolongan saat memperkerjakan Hary Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya.

Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Hary bisa lolos seleksi.

"Waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat. Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, saat itu masalah gagal bayar polis yang menerpa Jiwasraya juga belum mencuat.

Hary juga memiliki kinerja bagus saat menjabat di perusahaan plat merah itu.

"Pada saat beliau di Jiwasraya memiliki catatan yang positif, bagaimana bisa merubah wajah Jiwasraya. Itulah yang mereference KSP, saya, untuk yang bersangkutan bisa diangkat ke sini," kata dia.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, saat hadir dalam acara deklarasi JoSmart di Graha Wisata Niaga Jalan Slamet Riyadi Solo, Sabtu (26/1/2019).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, saat hadir dalam acara deklarasi JoSmart di Graha Wisata Niaga Jalan Slamet Riyadi Solo, Sabtu (26/1/2019). (TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI)

Rudiantara Batal Jadi Dirut PLN, Ini Alasan Menteri BUMN Erick Thohir Thohir, Bukan Politik, Singgung Ini

Ada Nasabah Jiwasraya Cabang Samarinda Minta Kembalikan, Senior Agency Manager Angkat Bicara

Ia menjabat sampai masa tugas KSP berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Moeldoko, baru setelah itu kasus gagal bayar Jiwasraya mencuat.

Ia pun memastikan KSP tak lagi merekrut Hary.

"Pak Hary sudah selesai, tidak dimasukkan rekrut yang kedua, bahkan daftar pun enggak," kata dia.

Kini, mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Moeldoko memastikan tak akan melindungi Harry jika memang polisi menemukan bukti ia terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan Jiwasraya.

"Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, Istana melindungi, apalagi Istana."

"Moeldoko tidak ada melindungi, KSP sama sekali tidak, apalagi Istana. Istana saja enggak ngerti kalau Pak Hary di sini," kata dia.

3 Nama Diajukan Erick Thohir Thohir ke Jokowi Sebagai Calon Dirut Baru Garuda Pengganti Ari Askhara

Demi Bongkar Skandal di Garuda, Menteri BUMN Erick Thohir Thohir Kirim Pesan WA ke Hotman Paris, Isinya

Moeldoko juga sekaligus membantah kabar bahwa Hary adalah kerabatnya.

"Ada isu Pak Hary menantu saya, keponakan, ada bapaknya bos saya. Saya baru kenal Pak Hary itu baru di KSP ini. Kan di sini dalam mencari SDM terbuka," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Erick Thohir Thohir Akui Dapat Ancaman Setelah Ada Kasus Jiwasraya dan Asabri"

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved