Bukan Orang Miskin, Kelompok Warga Ini Paling Terdampak Subsisi Elpiji 3 kg Dicabut, Makin Terpuruk

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mulai mengurangi penyaluran gas LPG 3 kilogram (kg) pada semester II 2020.

Selain itu, harga jual gas tersebut juga akan disesuaikan sesuai harga pasar.

"Dari agen ke pangkalan, pengecer, itu diatur HET (harga eceran tertinggi) oleh Pemda masing-masing karena jaraknya beda-beda. Makanya, harga di pengecer bisa lebih mahal dari harga di agen. Tapi nanti akan diatur," jelas Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas, Djoko Siswanto mengatakan, LPG 3 kg tetap dijual di pasaran.

• Pengurangan LPG Bersubsidi, Warga Mampu Disarankan Beli Gas Atas 3 kg

• Subsidi elpiji 3 kg Dicabut, Luhut Binsar Sebut tak Ada Niat Rugikan Rakyat: Konteksnya Efisiensi

• Pemerintah Jokowi - Maruf Naikkan Harga elpiji 3 kg, Ada Ganti untuk UMKM Termasuk Penjual Gorengan

• Pemkab PPU Tambah 18 Pangkalan elpiji Bersubsidi Baru di PPU,Tersebar di Kecamatan Sepaku dan Babulu

Tetapi, dia menyarankan bagi warga mampu untuk membeli gas di atas 3 kg.

Karena, nantinya harga gas 3 kg akan dipatok sesuai harga pasar.

Terkait pengurangan LPG bersubsidi, nantinya ada penghematan anggaran sekitar 10-30 persen.

Namun menjalankan rencana itu, pemerintah melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait, yakni PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kementerian BUMN.

Masih Dikaji

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kg subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan rencana penyesuaian harga gas melon masih digodok dan masih menerima masukan dari berbagai pihak.

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/1/2020).

Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.

• Video Viral, Niatnya Mau Review Penipuan Gas elpiji 3 kg Isinya Air, Pria Ini Malah Terbakar

• Zainal Ingin Melapor ke Jokowi, elpiji 3 kg Seharga Rp 22.000 Sulit Dicari

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran.

Pemerintah, sambung dia, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” jelasnya.

Arifin menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif.

Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp 135 triliun dengan rincian Rp 85,7 triliun berasal dari BBM/LPG.

Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 153,5 triliun dengan rincian Rp 97 triliun untuk BBM/LPG.

Diganti dana tunai Sebelumnya, Arifin mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada warga miskin.

• Ada Ledakan Akibat Kebocoran Gas elpiji 3 kg di Samarinda, 3 Penjual Gorengan Mengalami Luka Bakar

• Dapur Umum untuk Korban Banjir Samarinda Dapat Bantuan Tambahan 20 elpiji 12 Kg

Hal ini dilakukan sebagai ganti dari kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram mulai pertengahan 2020.

“Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, kira-kira tengah dibahas," ujar Arifin.

Arifin menjelaskan, langkah ini diambil agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

Pemerintah akan mendata warga-warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

Dengan kebijakan ini, nantinya warga yang dianggap mampu oleh pemerintah tak akan mendapat jatah subsidi.

Untuk membeli elpiji 3 kg, warga kategori mampu akan dikenakan harga normal.

“Iya dong, berarti kan memang mampu," ucap dia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3 kg pada pertengahan 2020.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

“Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya.

Salah satu skema penyaluran subsidi tepat sasaran ini adalah dengan menggunakan kode batang elektrik atau barcode.

Ini akan memudahkan pemerintah mendeteksi konsumsi masyarakat kurang mampu terhadap elpiji 3 kg.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan perbankan nasional.

Dalam penentuan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah memiliki data berdasarkan tiga kriteria yang jumlahnya 15 juta hingga 25 juta keluarga.

“Jadi tergantung pemerintah mau pakai kriteria yang mana. Datanya sudah ada,” ujarnya.

Masyarakat Rentan Miskin Dinilai Paling Terpukul

Pemerintah berencana untuk menghapus subsidi harga LPG 3 kilogram (kg). Rencana ini dicanangkan pemerintah untuk mengatasi masalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Riza Annisa mengatakan, langkah pencabutan subsidi LPG 3 kg sudah tepat.

Pasalnya, banyak masyarakat mampu masih membeli LPG melon ini.

"Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win-win solution," ujar dia dalam diskusi online, Kamis (16/1/2020).

Riza menilai, wacana pemerintah untuk mengalihkan subsidi harga LPG 3 kg menjadi uang tunai akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi masyarakat miskin.

"Sehingga diharapkan subsidi tepat sasaran," kata dia.

Kendati demikian, Riza mengkhawatirkan kondisi masyarakat pendapatan menengah rentan miskin yang akan paling terpukul.

Sebab pemerintah tidak memberikan fasilitas khusus untuk masyarakat yang berada di kelas ini.

Oleh karenanya, dengan naiknya harga LPG 3 kg berpotensi menjerumuskan masyarakat kelas menengah yang rentan ke level miskin.

"Karena belum ada bantuan program untuk middle class income yang rentan miskin agar tidak jatuh kembali miskin," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana akan menyalurkan gas LPG 3 kilogram dengan skema tertutup kepada masyarakat kurang mampu pada pertengahan tahun ini.

Wacananya, tabung gas 3 kilogram hanya dapat dibeli sebanyak tiga kali dalam sebulan.

Bukan hanya itu, pemerintah juga berencana menyesuaikan harga jual LPG 3 kg dengan harga pasar.

• Tanggap Bencana, Pertamina EP Bantu Korban Banjir Samarinda, Sumbang Sembako dan elpiji

• Di Kota Bontang, Pertamina Tambah 4,4 Ribu Tabung Lebih elpiji 3 kg, Begini Rinciannya

• elpiji 3 kg Tidak Tepat Sasaran, Bupati PPU akan Terbitkan Regulasi Penyalurannya

• Agar Tidak Nyasar, Dinas Perindustrian Samarinda Usulkan Pembuatan Kartu untuk Pembeli elpiji 3 kg

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Yoga Sukmana) Baca berikutnya