Bahas Pembangunan Rendah Emisi, Gubernur Isran Noor Tegaskan Soal Kebun Sawit dan Tambang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejak tahun 1995, Indonesia sudah melakukan hubungan bilateral dengan Kerajaan Norwegia. Dua negara tersebut bekerjasama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, bidang perikanan, energi terbarukan, triangular dan pendidikan.

Pertemuan bertajuk Supporting Forest Governance Toward Sustainable Landscape Development in East Kalimantan, dihadiri rombongan Pemerintah Kerajaan Norwegia, dipimpin Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor ini, dalam rangka membahas persoalan pembangunan rendah emisi dan pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ).

Pemindahan IKN harus memperhatikan aspek-aspek yang ramah lingkungan.

"Ada kerjasama dan investasi dalam pembangunan lingkungan di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Norwegia punya tanggung jawab ke kita. Delapan tahun lalu, 1 milliar dollar dana mereka invest support pembangunan lingkungan, termasuk emisi dan menghentikan perluasan areal kebun sawit," jelasnya di Novotel Balikpapan, usai pertemuan tertutup dengan Duta Besar Norwegia Indonesia, Kamis (23/1/2020).

Dalam kerjasama disepakati, tidak ada lagi perluasan atau izin baru kebun sawit. Pemilik perusahaan kebun sawit hanya boleh melakukan revitalisasi produktivitas dengan memanfaatkan penggunaan teknologi.

"Juga tidak akan lagi ada pembangunan dikawasan gambut dan hutan primer," tegasnya.

Apalagi, Kalimantan Timur yang menjadi lokasi IKN, terkenal akan produksi sawit.
"Tidak ada perluasan dan izin baru kebun kelapa sawit berlaku sejak 2013 di Kaltim," imbuhnya.

Baca Juga;

Sinyal Persib Bandung Rekrut Eks Persija Jakarta Bruno Matos, Duo Bali United Juga Jadi Incaran

Terseret Kasus Investasi Bodong Ari Sigit Diduga Terima Hadiah Dua Mobil, Polisi Lakukan Penyitaan

Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 23 Januari 2020, Leo Minta Promosi Jabatan, Pisces Ingin Sendirian

Ezechiel NDouassel Hengkang dari Persib, Robert Rene Alberts Pantau 2 Pemain Bali United

Dalam pertemuan itu juga, disinggung permasalahan seputar lubang tambang yang masih krusial di lokasi IKN. Isran menegaskan, reklamasi wajib dilakukan si pemilik tambang. Tambang-tambang yang sudah melakukan aktivitas, harus bertanggung jawab.

"Pemilik tambang tidak boleh lari dari tanggung jawab. Lubang-lubang di tambang harus ditanami. Mudah-mudahan dari dana kompensasi nanti bisa digunakan melakukan reklamasi bekerja sama dengan pemilik tambang," tuturnya.

Diketahui, Kaltim akan mendapat dana kompensasi pembangunan IKN 2020-2024 sebesar 120 Juta Dollar dari World Bank dengan berkoordinasi dengan negara-negara bilateral seperti Finlandia, Skotlandia dan Norwegia.