Tenaga Honorer akan Dihapus Secara Nasional, Begini Tanggapan Ketua DPRD Berau

"Tentu kami tidak ingin hal tersebut terjadi," tegasnya.

Mantan Kepala Kampung Gurimbang ini menjelaskan peraturan tersebut sangat memberatkan, terkhusus bagi pegawai honorer.

"Hal ini tentu membuka kesempatan bagi orang luar untuk mengusai daerah-daerah yang tertinggal,"

"Sekarang susah untuk menjadi tenaga kerja honorer ditambah lagi akan dihapuskan, kasian lah mereka," tegasnya.

Ia menambahkan, akan berusaha melawan untuk menolak peraturan tersebut.

Pasalnya menurut dia penghapusan tenaga honorer hingga sat ini belum memberikan solusi lain dan yang menjadi korban adalah tenaga honorer itu sendiri.

"Melihat situasi di lapangan. Tenaga honorer banyak membantu dan berperan penting di kubu pemerintahan. Jika itu dihapus itu situasi yang sangat buruk bagi Berau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Hal ini menjadi Kesepakatan dan kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang yang ada.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Sistem Penggajian Tunggal PNS Mengemuka, Honor dan Tunjangan akan Ditiadakan, Menkeu Beber Dampaknya

• Sistem Gaji Tunggal PNS dan Honor Dihapus Mencuat, KPK Setuju, Sri Mulyani Jelaskan Proses & Dampak

• 70 Persen Pelamar CPNS 2019 Instansi Ini Gugur Seleksi Administrasi, Terbanyak Persoalan Akreditasi

• Gara-gara Tahun Lalu Banyak Peserta CPNS tak Lulus, Tahun Ini Passing Grade Diturunkan