Inilah 2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk & Kerap Buat Gaduh Versi IPO, Prabowo & Menag Aman?
IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Inilah 2 Menteri Jokowi Terburuk dan Tergaduh Versi Indonesia Political Opinion (IPO).
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam paparan diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020) mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hal ini berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020.
"Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, " ujar Dedi
• Daftar Harta Kekayaan Andre Rosiade yang Viral Setelah Bongkar Prostitusi Online, Punya 7 Mobil
• Erick Thohir, Nadiem Makarim, dan Wishnutama Melaporkan Harta Kekayaan, Apa Sajakah Aset Mereka?
• TERUNGKAP, Harta Kekayaan Menteri yang Pernah Main Lenong Jadi Pedagang Bakso Ini Capai Rp 2,3 T
• Komjen Gatot Eddy Pramono Resmi Jadi Wakapolri, Profil Mantan Kapolda Metro Jaya & Harta Kekayaannya
Menurut 27,5 persen responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk.
Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.
Selain itu, ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.
Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen.
Kemudian, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16 persen dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9 persen.
Dedi mengungkapkan ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut.
"Yakni 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai serta 8 persen karena kegaduhan (oleh menteri atau kebijakannya)," kata dia.
