Breaking News

Hasil Survei IPO, Berikut Ini 5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti, Ada Anak Buah Prabowo Subianto

Berdasarkan hasil survei IPO, berikut ini daftar 5 Menteri Jokowi yang layak diganti, ada anak buah Prabowo Subianto

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/Dian Erika
Direktur (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). Berdasarkan hasil survei IPO, berikut ini daftar 5 Menteri Jokowi yang layak diganti, ada anak buah Prabowo Subianto 

TRIBUNKALTIM.CO - Berdasarkan hasil survei IPO, berikut ini daftar 5 Menteri Jokowi yang layak diganti, ada anak buah Prabowo Subianto 

Kinerja Menteri Presiden Joko Widodo terus jadi sorotan, yang terbaru adalah hasil survei Indonesia Political Opinion ( IPO ) yang menyebutkan lima menteri Jokowi yang layak diganti. 

Meski baru menjabat dalam hitungan hari, namun berdasarkan hasil survei IPO, lima Menteri Jokowi ini layak diganti. 

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Berikut ini alasan kelima Menteri tersebut layak diganti. 

Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju.
Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Agenda Kegiatan Pemkab Kutai Kartanegara Senin 10 Februari, Bupati Audensi dengan Menteri Pertanian

Inilah 2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk & Kerap Buat Gaduh Versi IPO, Prabowo & Menag Aman?

Daftar Harta Kekayaan Purnawirawan TNI Polri yang Jadi Menteri Jokowi, dari Luhut, Moeldoko, Prabowo

Beda Pendapat Jokowi dan Prabowo Subianto Pulangkan WNI eks ISIS, Menteri Pertahanan Punya Syarat

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.

Berikut daftar lima menteri Jokowi yang layak diganti versi survei IPO sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com:

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

Yasonna H Laoly
Yasonna H Laoly (dok. Humas HPN 2020)

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Yasonna Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Di urutan kedua, Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Terbaru, Fachrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kemudian dibantahnya.

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate (HANDOUT)

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

5. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim

Mendikbud Nadiem Makarim luncurkan empat kebijakan merdeka belajar dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Mendikbud Nadiem Makarim luncurkan empat kebijakan merdeka belajar dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020). (Kemendikbud)

Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

Bukan Karena Hutan Rusak, Rocky Gerung Beber Penyebab Proyek IKN Bisa Stop, Sumbernya Menteri Jokowi

Soal Jiwasraya, Erick Thohir Diserbu Anggota SBY dan Partai Demokrat, Ditantang, Berani Pak Menteri?

Nikita Mirzani Dilimpahkan ke Kejaksaan Besok, Ayah Dipo Latief yang Eks Menteri Soeharto Disentil

TERUNGKAP, Harta Kekayaan Menteri yang Pernah Main Lenong Jadi Pedagang Bakso Ini Capai Rp 2,3 T

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi Survei IPO, Fachrul Razi dan Yasonna Punya Kinerja Buruk, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/10/5-menteri-jokowi-yang-layak-diganti-versi-survei-ipo-fachrul-razi-dan-yasonna-punya-kinerja-buruk?page=all.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Miftah

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved