Beda Pendapat Jokowi dan Prabowo Subianto Pulangkan WNI eks ISIS, Menteri Pertahanan Punya Syarat

TRIBUNKALTIM.CO - Beda pendapat Jokowi dan Prabowo Subianto pulangkan warga negara Indonesia ( WNI) mantan nggota Islamic State or Iraq Syria ( ISIS), namun Menteri Pertahanan punya syarat.

Secara tegas, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak ingin 600 WNI mantan anggota ISIS dipulangkan ke Indonesia.

Namun, pendapat itu bertolak belakang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo Subianto, ada syarat yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga yang berwenang jika WNI eks ISIS dipulangkan.

Meski rencana dari pemerintah tersebut belum diputuskan, Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu.

Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait.

• Fadli Zon Membelot dari Gerindra, Bongkar Request Jokowi ke Partai Prabowo Soal Pansus Jiwasraya

• Ketegasan Jokowi Soal Pemulangan WNI eks ISIS Tak Diikuti Prabowo Subianto, Mardani: Bisa Berantakan

• Bukan Karena Hutan Rusak, Rocky Gerung Beber Penyebab Proyek IKN Bisa Stop, Sumbernya Menteri Jokowi

• Fadli Zon Sebut WNI eks ISIS Adalah Korban, Mahfud MD Dilema, Fachrul Razi Kaji Secara Cermat

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Jokowi akan membahas rencana kepulangan WNI eks ISIS secara detail.

Presiden akan meminta kementerian terkait untuk mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika 600 WNI tersebut pulang ke Indonesia.

Jokowi menyampaikan, sampai saat ini semuanya masih dalam proses pembahasan.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," imbuh Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ‎tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS.

Namun, rencana pemulangan tersebut harus diteliti dulu oleh lembaga yang berwenang.

Ia menyebut, meneliti pemulangan WNI eks ISIS merupakan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian.

"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.