Mahfud MD Dikritik, Tak Nasihati Presiden Joko Widodo, Indonesia Menjauh dari Prinsip Demokrasi

Menurutnya tak memiliki definisi radikalisme yang jelas.
Termasuk, larangan mengkritik bagi ASN yang sebenarnya menyampaikan kritik adalah bagian dari kebebasan sipil.

"Menurut saya ada kebijakan yang diberikan kepada Polri untuk menghambat atau membuat kapok orang-orang yang aksi.

Karena setidaknya lebih dari 5 kali kesempatan aksi, semua tindakan polisi sama (kepada peserta aksi)," kata dia.
Berdasarkan data YLBHI pada 2019, tercatat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan rincian mahasiswa sebanyak 43 persen, pelajar 9 persen, dan jurnalis 1 persen.

Mahfud MD Bicara Soal Natuna dan Virus Corona

Mahfud MD Mengaku Salah Tidak Sosisalisasi

Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan.

Pemilihan Natuna sebagai tempat karantina WNI justru menimbulkan polemik baru.

Warga Natuna menolak keras karantina dilakukan di wilayah mereka.

Hal tersebut lantaran, mereka ketakutan soal kemungkinan terpapar virus corona.

Selain itu, mereka menilai pemilihan Natuna sebagai tempat karantina terlalu mendadak.

Pasalnya, warga Natuna mengaku tidak memperoleh informasi atau sosialisasi dari Pemerintah soal karantina tersebut.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD disela-sela rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan juga pejabat daerah.

Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.