Mahfud MD Dikritik, Tak Nasihati Presiden Joko Widodo, Indonesia Menjauh dari Prinsip Demokrasi

TRIBUNKALTIM.CO - Mahfud MD dikritik tak nasihati Presiden Joko Widodo, Indonesia menjauh dari prinsip demokrasi.

Kinerja pakar hukum tata negara Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam dikritik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dinilai tak memberi nasihat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait prinsip berdemokrasi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mengatakan, para pejabat di sekitar Presiden Joko Widodo seharusnya menjalankan perannya.

Agar, orientasi pembangunan yang dijalankan Jokowi saat ini tidak melanggar kebebasan sipil.

"Harusnya kalau memang Jokowi orientasinya sangat pembangunan, maka orang-orang di sekitarnya itu harusnya menjalankan perannya," ujar Asfinawati di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

• Diuji Puan Maharani dan eks Gubernur DKI Jakarta, Gibran Rakabuming Bicara Sumber Dana Pilkada Solo

• KSAD Jenderal Andika Perkasa Murka, Menantu AM Hendropriyono Merasa Kecolongan Ulah Prajurit TNI Ini

• Waspada, Meski Ditolak, WNI eks ISIS Bisa Masuk Indonesia Lewat Cara Ini, Maruf Amin Jadi Kunci

• Pria Ini Jual dan Rekam Istri Berhubungan Badan dengan Temannya, Terinspirasi Kasus Vina Garut?

Asfin pun menyorot Menkopolhukam Mahfud MD sebagai orang yang paling mengerti tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut dia, Mahfud MD seharusnya memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi agar tidak mengambil risiko.

Dan malah mendorong Indonesia menjauh dari prinsip demokrasi.
"Dia (Menko Polhukam) harusnya memberi nasihat kepada Presiden, tidak bisa Jokowi ini sedang merisikokan Indonesia kembali ke masa kita tidak punya demokrasi.

Sekali demokrasi hancur, sulit sekali membangunnya," kata Asfin.

Ia mengatakan, kebebasan sipil merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak lainnya.

Sehingga jika dilanggar akan sangat mempengaruhi hak lainnya.
Upaya pemerintah membungkam kebebasan dan hak sipil pun disebutkannya bermacam-macam.

Bahkan menurut Asfin, pembungkaman kebebasan sipil terjadi secara sistematis.

Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah.

Contohnya adalah soal penerbitan surat keputusan bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya tak memiliki definisi radikalisme yang jelas.
Termasuk, larangan mengkritik bagi ASN yang sebenarnya menyampaikan kritik adalah bagian dari kebebasan sipil.

"Menurut saya ada kebijakan yang diberikan kepada Polri untuk menghambat atau membuat kapok orang-orang yang aksi.

Karena setidaknya lebih dari 5 kali kesempatan aksi, semua tindakan polisi sama (kepada peserta aksi)," kata dia.
Berdasarkan data YLBHI pada 2019, tercatat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan rincian mahasiswa sebanyak 43 persen, pelajar 9 persen, dan jurnalis 1 persen.

Mahfud MD Bicara Soal Natuna dan Virus Corona

Mahfud MD Mengaku Salah Tidak Sosisalisasi

Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan.

Pemilihan Natuna sebagai tempat karantina WNI justru menimbulkan polemik baru.

Warga Natuna menolak keras karantina dilakukan di wilayah mereka.

Hal tersebut lantaran, mereka ketakutan soal kemungkinan terpapar virus corona.

Selain itu, mereka menilai pemilihan Natuna sebagai tempat karantina terlalu mendadak.

Pasalnya, warga Natuna mengaku tidak memperoleh informasi atau sosialisasi dari Pemerintah soal karantina tersebut.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD disela-sela rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan juga pejabat daerah.

Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

"Terjadi keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat."

"Sehingga Pemerintah begitu mendapatkan green light untuk memulangkan saudara-suadara kita WNI dari Wuhan itu langsung bekerja cepat."

"Dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tepat," kata Mahfud MD seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews, Selasa (4/2/2020).

Menurut Mahfud MD, Natuna dipilih menjadi tempat karantina lantaran paling aman dan dekat dengan instalasi militer.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan Pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya dimaklumi," ungkap Mahfud MD.

Diketahui, perkembangan persebaran virus corona terjadi secara cepat.

Hal tersebut yang membuat Pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan tindakan evakuasi WNI.

"Hari ini kita sudah bertemu, menampung aspirasi teman-teman dari Natuna yang diwakili oleh Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Ketua DPRD," kata Mahfud MD.

Dalam kesenpatan tersebut, Mahfud MD menegaskan, Pemerintah menjamin evakuasi WNI DARI Wuhan ke Natuna.

Pemerintah berupaya agar wabah virus corona tidak akan membahayakan warga Natuna.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan WNI itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," terangnya.

Bahkan, Mahfud MD menyebut Menkes Terawan siap menjamin badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain.

• Diuji Puan Maharani dan eks Gubernur DKI Jakarta, Gibran Rakabuming Bicara Sumber Dana Pilkada Solo

• KSAD Jenderal Andika Perkasa Murka, Menantu AM Hendropriyono Merasa Kecolongan Ulah Prajurit TNI Ini

• Waspada, Meski Ditolak, WNI eks ISIS Bisa Masuk Indonesia Lewat Cara Ini, Maruf Amin Jadi Kunci

• Pria Ini Jual dan Rekam Istri Berhubungan Badan dengan Temannya, Terinspirasi Kasus Vina Garut?

"Dan bahkan disamping menjamin secara resmi."

"Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain."

"Misalnya dalam menghadapi risiko itu, jadi lebih tinggi dari sekedar menjamin," terang Mahfud MD. (*)