Mahfud MD Bocorkan Hasil Rapat Pemulangan WNI eks ISIS, Singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM

Selain itu, Mahfud MD menyebutkan hasil diskusi yang dilakukan yaitu adanya tanggapan lain yang mengatakan tidak setuju dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS karena dirasa akan menjadi ancaman masyarakat Indonesia.

"Tapi ada yang mengatakan, gak bisa dong masak melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang, kayak gitu-gitu diskusinya tadi," Jelas Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa sudah dibuat beberapa alternatif yang akan dilaporkan ke presiden.

"Kita sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke presiden," tambahnya.

Wacana pemulangan WNI eks ISIS menuai banyak pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat.

Dikutip dari kompas.com, menurut kepolisian, 47 dari 600 WNI eks ISIS yang rencananya dipulangkan ke Indonesia berstatus sebagai tahanan.

Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara mengatakan keputusan yang harus diambil oleh Pemerintah untuk menolak atau menerima ratusan WNI eks ISIS tersebut tentu tidak mudah.

Bila menolak, maka siap-siap harus berhadapan dengan persoalan HAM selain juga berhadapan dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang concern pada isu-isu HAM.

"Bila menerima, Indonesia belum memiliki kesiapan secara teknis meski sudah memiliki kelembagaan dan kelengkapan instrastruktur," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/02/2020).

Ia menerangkan, hal ini belum termasuk risiko dari kuatnya ideologi ISIS untuk dilakukan rehabilitasi dan deradikalisasi.

Robi mengungkapkan, kedatangan WNI eks ISIS tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

"Plusnya mereka bisa terdata dengan baik. Minusnya tidak ada jaminan mereka berubah ideologinya," jelasnya.

Fachrul Razi Tak Komentar

Menteri Agama ( Menag) Fachrul Razi tidak mau lagi membahas soal wacana pemerintah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Fachrul menyerahkan rencana pemulangan WNI eks ISIS kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam), Mahfud MD.